Kuat Surbakti, Caleg DPRD Sumut dari PAN Serap Keluhan Emak-emak

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Selama blusukan dan bertemu langsung dengan masyarakat di daerah pemilihannya, Calon Legislatif DPRD Sumut periode 2019-2024, Kuat Surbakti, banyak menyerap aspirasi dan keluhan. Antara lain yang paling menonjol ialah, mengenai keluhan kaum emak-emak soal masih mahalnya kebutuhan bahan pokok atau sembako.

“Keluhan tentang sembako mahal ini memang kerap disampaikan oleh mamak-mamak setiap kali saya ketemu dan berdikusi dengan mereka. Mereka meng harapkan pemerintah bisa mengambil langkah dan kebijakan agar harga sembako ataupun bahan pokok ini bisa terjangkau,” tuturnya kepada Sumut Pos, Kamis (11/4).

Menurut caleg nomor urut 1 Dapil Sumut 2 Medan B yang meliputi Kecamatan Medan Sunggal, Barat, Helvetia, Tuntungan, Johor, Maimun, Polonia, Baru, Petisah, dan Selayang ini, selain masalah mahalnya kebutuhan bahan pokok, para emak-emak juga memiliki harapan supaya lapangan kerja bagi anak-anak mereka tersedia di Sumatera Utara. Sebab anak-anak mereka yang sudah tamat SMA ataupun perguruan tinggi, hingga kini justru kesulitan memperoleh pekerjaan sesuai pendidikannya.

“Saya pikir untuk masalah ini Pemerintah Provinsi Sumut perlu melakukan koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah kabupaten/kota, sehingga lapangan kerja di wilayah Sumut tersedia dan terbuka luas. Perlu ada campur tangan pemerintah provinsi selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam hal ini,” kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) yang sudah duduk dua periode sebagai anggota DPRD Kota Medan tersebut.

Aspirasi yang juga ia rasa penting diperjuangkan nantinya ketika duduk di legislatif DPRD Sumut, yaitu persoalan infrastruktur yang masih buruk di Sumut. Terutama pada kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Medan, dimana menurut dia belum punya perencanaan pembangunan yang matang sebelumnya.

“Masyarakat mengeluhkan infrastruktur yang masih buruk seperti jalan rusak di wilayah mereka. Hasil pertanian mereka cukup payah dijual ke kota akibat belum tersentuh pembangunan. Kemudian daerah tempat tinggal mereka masih sering terkena banjir. Saya kira di sini perlu perencanaan pembangunan yang matang ke depan, sehingga wilayah Kota Medan tidak lagi jadi langganan banjir,” katanya.

Ia menambahkan, terkadang perencanaan di hulu tidak memikirkan dampak di hilir, sehingga wilayah pinggiran Medan terkena imbas pesatnya pembangunan dari pusat kota. “Kebetulan dapil saya inikan wilayah selatan Kota Medan, dan banyak dari masyarakat mengeluhkan belum meratanya pembangunan sampai sering terkena banjir. Akibat banjir yang kerap melanda, diakui mereka menyulitkan kehidupannya dan perekonomiannya juga,” kata mantan Kepala Lingkungan Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan ini.

Semua keluhan dan aspirasi masyarakat tersebut, sudah ia catat dan siap perjuangkan ketika nanti diberi kepercayaan sebagai wakil rakyat tingkat Sumut. Namun ia mengatakan, masyarakat perlu memahami bahwa wakil rakyat bukan eksekutor untuk mewujudkan sebuah pembangunan.

“Dengan kewenangan anggota dewan yang dimiliki, saya akan mencoba perjuangkan semua aspirasi masyarakat di dapil saya. Dewan adalah bagian dari penyelenggara pemerintah daerah, legislasi, anggaran dan mengontrol eksekutif dalam kebijakannya,” katanya. (prn/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Selama blusukan dan bertemu langsung dengan masyarakat di daerah pemilihannya, Calon Legislatif DPRD Sumut periode 2019-2024, Kuat Surbakti, banyak menyerap aspirasi dan keluhan. Antara lain yang paling menonjol ialah, mengenai keluhan kaum emak-emak soal masih mahalnya kebutuhan bahan pokok atau sembako.

“Keluhan tentang sembako mahal ini memang kerap disampaikan oleh mamak-mamak setiap kali saya ketemu dan berdikusi dengan mereka. Mereka meng harapkan pemerintah bisa mengambil langkah dan kebijakan agar harga sembako ataupun bahan pokok ini bisa terjangkau,” tuturnya kepada Sumut Pos, Kamis (11/4).

Menurut caleg nomor urut 1 Dapil Sumut 2 Medan B yang meliputi Kecamatan Medan Sunggal, Barat, Helvetia, Tuntungan, Johor, Maimun, Polonia, Baru, Petisah, dan Selayang ini, selain masalah mahalnya kebutuhan bahan pokok, para emak-emak juga memiliki harapan supaya lapangan kerja bagi anak-anak mereka tersedia di Sumatera Utara. Sebab anak-anak mereka yang sudah tamat SMA ataupun perguruan tinggi, hingga kini justru kesulitan memperoleh pekerjaan sesuai pendidikannya.

“Saya pikir untuk masalah ini Pemerintah Provinsi Sumut perlu melakukan koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah kabupaten/kota, sehingga lapangan kerja di wilayah Sumut tersedia dan terbuka luas. Perlu ada campur tangan pemerintah provinsi selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam hal ini,” kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) yang sudah duduk dua periode sebagai anggota DPRD Kota Medan tersebut.

Aspirasi yang juga ia rasa penting diperjuangkan nantinya ketika duduk di legislatif DPRD Sumut, yaitu persoalan infrastruktur yang masih buruk di Sumut. Terutama pada kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Medan, dimana menurut dia belum punya perencanaan pembangunan yang matang sebelumnya.

“Masyarakat mengeluhkan infrastruktur yang masih buruk seperti jalan rusak di wilayah mereka. Hasil pertanian mereka cukup payah dijual ke kota akibat belum tersentuh pembangunan. Kemudian daerah tempat tinggal mereka masih sering terkena banjir. Saya kira di sini perlu perencanaan pembangunan yang matang ke depan, sehingga wilayah Kota Medan tidak lagi jadi langganan banjir,” katanya.

Ia menambahkan, terkadang perencanaan di hulu tidak memikirkan dampak di hilir, sehingga wilayah pinggiran Medan terkena imbas pesatnya pembangunan dari pusat kota. “Kebetulan dapil saya inikan wilayah selatan Kota Medan, dan banyak dari masyarakat mengeluhkan belum meratanya pembangunan sampai sering terkena banjir. Akibat banjir yang kerap melanda, diakui mereka menyulitkan kehidupannya dan perekonomiannya juga,” kata mantan Kepala Lingkungan Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan ini.

Semua keluhan dan aspirasi masyarakat tersebut, sudah ia catat dan siap perjuangkan ketika nanti diberi kepercayaan sebagai wakil rakyat tingkat Sumut. Namun ia mengatakan, masyarakat perlu memahami bahwa wakil rakyat bukan eksekutor untuk mewujudkan sebuah pembangunan.

“Dengan kewenangan anggota dewan yang dimiliki, saya akan mencoba perjuangkan semua aspirasi masyarakat di dapil saya. Dewan adalah bagian dari penyelenggara pemerintah daerah, legislasi, anggaran dan mengontrol eksekutif dalam kebijakannya,” katanya. (prn/azw)