PENERTIBAN terminal liar di Medan bagaikan main petak umpet. Hari ini dibersihkan, besok nongol lagi. Celakanya dalam permainan ini yang kalah petugas Dinas Perhubungan dan Polantas yang katanya piawai dalam menyiasati masalah transport. Akibatnya bukan cuma jalan yang bertambah macet, pengguna jasa transportasi liar ini pun semakin petantang-petenteng mempertontonkan kelicikannyan
Mampukah Dinas Perhubungan Kota Medan bersama polisi menertibkan terminal liar? Sebab rencananya dalam pekan ini mereka segera menindak parkir-parkir ilegal dan juga terminal liar. Ya, tak mudah memang mengurai benang kusut ini. Tapi sebesar apapun persoalan yang membelit masalah ini, kunci penyelesaiannya tetap ada pada kebijakan Pemerintah Kota Medan. Patut dikaji apakah penertiban masalah ini cukup hanya sekadar razia saja, atau jangan-jangan-jangan ini terjadi karena terminal resmi tak kuat menampung seluruh transportasi yang ada saat ini. Bisa juga terjadi karena ada setoran rutin kepada petugas yang rajin ‘mengintai’.
Berbagai data yang diungkap oleh lembaga pemerhati transportasi di kota ini menyebutkan bahwa sedikitnya 200 titik terdapat terminal liar di Kota Medan. Transportasi yang berplat hitam ini kelihatan parkir seenaknya menanti penumpang di seperti Jalan SM Raja, Jl Jamin Ginting, Jl Letda Sujono dan sejumlah ruas jalan lainnya.
Kalau angkutan plat kuning banyak berserak di Simpang Kampung Lalang, Simpang Amplas, Simpang Pos, dan titik lainnya. Percuma ada petugas polisi dan petugas Dishub yang berjaga-jaga di situ. Jalanan tetap saja macat.
Setiap tahun jumlahnya meningkat walau dalam periode tertentu petugas Dinas Perhubungan Medan, Polantas Medan dan masih dibantu anggota Satpol PP Medan tampak garang melakukan penertiban. Maret tahun lalu, misalnya, sejumlah terminal liar ini berhasil dibersihkan petugas. Namun hanya berbilang hari, terminal liar bangkit lagi.
Ulah pengguna terminal ‘haram’ ini tentu tak bisa dimaafkan. Namun kalau Pemko Medan hanya mengandalkan penindakan terus, rasanya memang sulit masalah ini bisa diselesaikan secara konprehensif. Persoalannya, dua terminal yang ada sekarang ini, Amplas dan Pinang Baris, sudah tak kuat menampung jumlah angkutan yang kini bahkan sudah melebihi kuota. Keadaan ini diperparah dengan lebih rajinnya petugas Dishub Medan ‘main mata’ dibanding bertindak tegas. Masak menertibkan terminal liar yang kasat mata harus lewat razia tahunan! Setiap saat bisa ditindak kok kalau ada yang menyalah.
Lebihnya, kuota ini pun aneh karena antara lain disebabkan ketidak tegasan Dishub Medan. Contohnya sejumlah angkot di Medan mengajukan kuota tambahan lewat peremajaan. Sayangnya setelah permintaan itu dipenuhi, angkutan kota yang lama tetap aja lalu-lalang. Makin pusing lah kita dibuatnya. Sudahlah menambah macetnya jalan, keselamatan di jalan kan jadi terganggu karena angkutan kota danga-danga sudah tak laik pakai masih keluyuran.
Pak Kadishub, beberapa orang sejawat sepakat tindakan tegas terhadap kendaraan di terminal liar wajib dihabisi. Tapi kalau jumlah angkutan kota dan luar kota tidak dikontrol jumlahnya, percuma aja dah capek-capek turun ke jalan. Belum lagi jumlah angkutan yang berplat hitam juga banyak jumlahnya.
Para kerabat ini juga minta terminal juga dipoles dan diperluas. “Siapa bilang warga tak mau masuk terminal menunggu angkutan? Kalau terminal tak nyaman, jorok, toiletnya bau jengkol, copet siap beraksi, ngapain nunggu di terminal. Kan lebih enak nunggu di simpang jalan. Perkara jalan jadi macat atau tidak, masa bodoh. Makanya, perbaiki kondisi terminal, jangan cuma di cat saja,” kata seorang tetangga bersungut-sungut.
Kalau mau tertib, para pengemudi angkutan umum dan plat hitam yang ugal-ugalan di Medan boleh lah bertandang ke Balikpapan di Kalimantan Timur. Di kota itu tampilan angkutan tampak bersih sehingga penumpang nyaman dibuatnya. Rasa aman pun terasa dibuatnya karena pengemudinya tertib dijalanan, tidak kebut-kebutan, berhenti di belakang garis di simpang lampu merah. Dan di sana tidak ada terminal liar. (Affanbay)
