MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sedang mempersiapkan pengajuan formasi calon aparatur sipil negara (CASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2019, sebelum nantinya dikirim ke Menpan RB.
“Sekarang kita masih tahap penyusunan formasi mau diajukan ke pusat (Menpan RB, Red). Itulah tahapannya masih, mungkin minggu ini sudah di Menpan (berkas pengajuan formasinya),” kata Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdaprovsu, Abdullah Khair Harahap menjawab Sumut Pos, Kamis (11/7).
Dia mengungkapkan, nantinya untuk proses registrasi rekrutmen CASN dan PPPK tersebut dilakukan secara online. Di mana hal ini sama seperti proses rekrutmen sebelumnya. Setelah pengajuan formasi tersebut diserahkan, Kemenpan RB akan memberi jawaban soal kebutuhan formasi yang sebenarnya. “Jadi saat ini kita masih mengajukan formasinya dulu, sebab kalau kita bilang sudah dibuka itu artinya kita sudah dapat formasinya,” katanya.
Khair juga menyampaikan soal penerapan kebijakan pemangkasan tenaga honorer dilingkungan Pemprovsu oleh Gubernur Edy Rahmayadi, masih dalam tahap evaluasi.
“Kita kemarin itukan masih mendata. Apa kelanjutannya nanti kita tunggu petunjuk pimpinan. Jadi sekarang ini masih dalam tahap evaluasi,” katanya.
Ia menambahkan, pada mulanya terkait hal ini pihaknya tidak tahu menahu. Namun karena sudah terlalu banyak jumlah tenaga honorer yang ada, pihaknya jadi ikut terlibat melakukan pendataan.
“Lalu sudah kita surati dan sebenarnya berapa sih kebutuhan di masing-masing OPD. Tapi rapat mengenai ini kami belum tahu lagi kapan, dan masih menunggu arahan selanjutnya juga. Dan sekarang masih dalam tahap pendataanlah,” pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu sedang melakukan evaluasi intens terhadap seluruh tenaga honorer mereka. Hal ini menindaklanjuti rencana kebijakan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi yang akan memangkas tenaga honorer dilingkungan Pemprovsu sampai 2020 mendatang.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu, Dwi Endah Purwanti mengatakan, pihaknya siap mengikuti keinginan gubernur tersebut di mana saat ini tengah melakukan evaluasi kinerja seluruh tenaga honorer dilingkungan Setdaprovsu.
Sebagai informasi, Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu merupakan salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprovsu yang memiliki banyak sumber daya manusia tenaga honorer, ketimbang OPD lain. Sehingga wajar saja bila saat ini mereka sedang melakukan upaya evaluasi kinerja internal soal para honorer tersebut.
Dwi, yang juga Kabag Pengadaan dan Perawatan Biro Umum dan Perlengkapan menyebutkan, saat ini tenaga honorer yang bekerja di kantor Gubsu berjumlah 241 orang, dengan gaji setiap bulan senilai Rp2,5 juta. Menurutnya, tenaga honorer itu ada berbagai macam jenisnya, tergantung dari apa jenis pekerjaan yang dikerjakannya. “Seperti di bagian pengadaan tempat saya di Biro Umum ada 12 orang. Tenaga pengangkut barang, penjaga gudang dan lain-lain,” ujarnya. (prn/ila)
