Tinggal 9 Kecamatan Lagi Belum Terapkan e-KTP
MEDAN- Berbagai kendala yang terjadi dalam penerapan program Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), satu per satu mulai teratasi. Dari 21 kecamatan, sudah 12 kecamatan yang melaksanakan e-KTP dengan jumlah warga yang terlayani 17.840 jiwa.
Sementara 9 kecamatan lainnya yakni Medan Amplas, Medan Perjuangan, Medan Tembung, Medan Marelan, Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Selayang, Medan Johor dan Medan Timur belum dapat menerapkan e-KTP karena masih mengalami berbagai kendala.
“Kecamatan yang belum melaksanakan ada 9 kecamatan lagi. Tapi, dalam beberapa hari ini, ada dua kecamatan yang sedang dalam tahap persiapan pelaksanaan seluruh perangkat dan jaringan terkoneksi online,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadisdukcapil) Kota Medan Darussalam Pohan kepada wartawan di Kantor Disdukcapil Kota Medan, Selasa (11/10).
Dijelaskannya, dari data input warga yang masuk e-KTP di Kota Medan tercatat sudah mencapai 17.840 jiwa wajib KTP dari data sebelumnya 10.604 jiwa dengan terjadinya penambahan sekitar 7.236 jiwa. Dari 12 kecamatan itu, tercatat Kecamatan Medan Tuntungan paling besar, yakni mencapai 5.078 jiwa.
“Dari kecamatan lain, Medan Tuntungan yang paling aktif. Baik kepala lingkungannya maupun perangkat kecamatan dan kelurahan. Kecamatan ini paling aktif, karena langsung menggiring warga untuk datang ke kantor camat agar melaksanakan pendataan e-KTP melalui petugas kepling. Ini yang kita apresiasi, mereka sangat antusias dan semangat menyuruh warga datang ke kecamatan,” kata Darusalam.
Menurutnya, Disdukcapil juga sangat menyesalkan masih adanya warga dan kepling maupun perangkat kelurahan dan kecamatan yang tidak pro aktif menyuruh warga datang ke kantor camat. Meski begitu, tidak perlu dipersalahkan siapa-siapa dalam pelaksanaan e-KTP ini, sebab kecamatan juga pastinya sudah melakukannya dengan maksimal.
“Tapi tidak boleh juga kita menyalahkan siapa-siapa. Seluruh camat, pasti sudah memaksimalkan program ini bahkan hingga larut malam. Tapi kita berharap besar, agar kepling dapat ditugaskan camat untuk lebih proaktif menggiring warga agar mau datang ke kecamatan. Ini perlu dilakukan, agar seluruh undangan ke warga dapat dipenuhi dengan baik oleh warga bersangkutan,” jelasnya.
Dikatakannya, permasalahan tidak hanya pada perangkat e-KTP dan koneksi online jaringan saja yang dihadapi. Namun, masalah warga yang sudah mendapatkan undangan dari kecamatan dan tidak bisa menghadirinya juga menjadi persoalan baru. “Seharusnya, warga yang mendapatkan undangan dan tidak bisa hadir melaporkannya ke Kepling. Kepling melaporkan ke kecamatan, nantinya kecamatan bisa mengganti undangan itu untuk warga yang lain. Jadi, tidak terkendala di pelayanannya, karena kecamatan seharusnya bisa melayani 250 warga per hari, jadi hanya 150 warga. Ini masalah kordinasi yang harus diperkuat,” bebernya.
Sementara itu, untuk 12 kecamatan tersebut antara lain Medan Kota sebesar 2.476 jiwa, Medan Sunggal 3.125 jiwa, Medan Barat 2.342 jiwa, Medan Deli 3.306 jiwa, Medan Tuntungan 5.078 jiwa, Medan Helvetia 400 jiwa, Medan Maimun 583 jiwa, Medan Petisah 82 jiwa, Medan Baru 32 jiwa, Medan Area 93 jiwa, Medan Polonia 265 jiwa dan Medan Denai 58 jiwa. “Untuk kecamatan Medan Petisah baru 82 jiwa, Medan Baru 32 jiwa dan Medan Denai 58 jiwa disebabkan beberapa masalah. Medan Denai sendiri baru bisa melaksanakan e-KTP pada 6 Oktober, Medan Baru tanggal 4 Oktober dan Medan Petisah pada 4 Oktober. Dalam pelaksanaanya beberapa hari terjadi masalah dengan sistem jaringan dan perangkat sehingga minim warga yang masuk e-KTP,” cetusnya.
Ditegaskannya, Disdukcapil juga terus melakukan tekanan dan mengejar pihak konsorsium penyedia perangkat maupun PT Indosat dengan anak perusahaan PT Lintas Arta untuk memaksimalkan pelayanan. “Kita terus mengejar mereka, yang jelas kita pasti minta semuanya dimaksimalkan. Kita juga terus mengejar agar seluruh kecamatan dapat melaksanakan e-KTP secepatnya ke Kemendagri RI dan konsorsium penyedia perangkat,” bebernya.(adl)
