28 C
Medan
Tuesday, July 2, 2024

Pembetonan Jalan Gaperta Ujung, Ganggu Kenyamanan Pengendara

idris/sumut pos
AMBURADUL: Pengendara melintas di atas proyek pembetonan Jalan Gaperta Ujung, Helvetia. Proyek ini dikeluhkan warga karena amburadul.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Proyek pembetonan Jalan Gaperta Ujung, Medan Helvetia, dinilai tak memikirkan dampaknya terhadap masyarakat sekitar dan pengguna jalan. Sebab, proyek yang sudah berlangsung sekitar dua minggu tersebut nyaris melumpuhkan aktivitas warga di sana.

Anggota Komisi D DPRD Medan, Ilhamsyah mempertanyakan proyek pembetonan tersebut. Sebab, minim solusi dari kontraktor dan pengawasan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan sehingga membuat warga dan pengendara tak nyaman.

“Kalau begitu model pemborongnya bisa jadi tak beres dan sistem pengawasannya juga harus dipertanyakan. Apa mereka (pemborong) tak berpikir tentang jalan alternatif dan lainnya. Padahal, kalau jalan itu ditutup sementara waktu ketika pengerjaan, itu kan salah satu solusi,” ujarnya kepada wartawan baru-baru ini.

Menurut Ilhamsyah, konsep pengerjaan proyek sepertinya kurang matang. Terlebih, sempitnya lokasi pengerjaan harusnya menjadi pertimbangan pemborong dan Dinas PU Medan sebelum mengerjakan proyek.

“Seingat saya, drainase atau parit di Jalan Gaperta Ujung belum tersentuh pengorekan. Seharusnya, parit dulu dibeton baru kemudian jalan. Kalau seperti ini kan sudah terbalik, karena ketika parit dikorek maka tanahnya akan berdampak terhadap kualitas jalan,” katanya.

Sementara, Anggota DPRD Kota Medan daerah peilihan Medan Helvetia Dame Duma Sari Hutagalung mengaku berang. Kata Dame, banyak warga da pengguna jalan yang sudah komplain kepada dirinya. “Warga dan pengendara sudah mengeluhkan soal itu sama saya. Saya pun sudah meninjau langsung ke lokasi dan ternyata jelas merugikan masyarakat,” ujarnya.

Diutarakan Dame, bukannya tak mendukung pembangunan tetapi harus dipikirkan juga solusi jitu untuk kenyamanan warga dan pengguna jalan. “Kalau mau dikerjakan boleh saja, siapapun pasti setuju dengan kemajuan pembangunan. Tapi, maunya ada koordinasi dengan instansi terkait untuk menguraikan padatnya kendaraan,” tegasnya. (ris)

idris/sumut pos
AMBURADUL: Pengendara melintas di atas proyek pembetonan Jalan Gaperta Ujung, Helvetia. Proyek ini dikeluhkan warga karena amburadul.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Proyek pembetonan Jalan Gaperta Ujung, Medan Helvetia, dinilai tak memikirkan dampaknya terhadap masyarakat sekitar dan pengguna jalan. Sebab, proyek yang sudah berlangsung sekitar dua minggu tersebut nyaris melumpuhkan aktivitas warga di sana.

Anggota Komisi D DPRD Medan, Ilhamsyah mempertanyakan proyek pembetonan tersebut. Sebab, minim solusi dari kontraktor dan pengawasan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan sehingga membuat warga dan pengendara tak nyaman.

“Kalau begitu model pemborongnya bisa jadi tak beres dan sistem pengawasannya juga harus dipertanyakan. Apa mereka (pemborong) tak berpikir tentang jalan alternatif dan lainnya. Padahal, kalau jalan itu ditutup sementara waktu ketika pengerjaan, itu kan salah satu solusi,” ujarnya kepada wartawan baru-baru ini.

Menurut Ilhamsyah, konsep pengerjaan proyek sepertinya kurang matang. Terlebih, sempitnya lokasi pengerjaan harusnya menjadi pertimbangan pemborong dan Dinas PU Medan sebelum mengerjakan proyek.

“Seingat saya, drainase atau parit di Jalan Gaperta Ujung belum tersentuh pengorekan. Seharusnya, parit dulu dibeton baru kemudian jalan. Kalau seperti ini kan sudah terbalik, karena ketika parit dikorek maka tanahnya akan berdampak terhadap kualitas jalan,” katanya.

Sementara, Anggota DPRD Kota Medan daerah peilihan Medan Helvetia Dame Duma Sari Hutagalung mengaku berang. Kata Dame, banyak warga da pengguna jalan yang sudah komplain kepada dirinya. “Warga dan pengendara sudah mengeluhkan soal itu sama saya. Saya pun sudah meninjau langsung ke lokasi dan ternyata jelas merugikan masyarakat,” ujarnya.

Diutarakan Dame, bukannya tak mendukung pembangunan tetapi harus dipikirkan juga solusi jitu untuk kenyamanan warga dan pengguna jalan. “Kalau mau dikerjakan boleh saja, siapapun pasti setuju dengan kemajuan pembangunan. Tapi, maunya ada koordinasi dengan instansi terkait untuk menguraikan padatnya kendaraan,” tegasnya. (ris)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/