Rencana Pemerintah Kota Medan untuk menggratiskan ongkos angkutan bagi pelajar dihadapkan pada tantangan besar. Komisi IV DPRD Kota Medan bersama Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Medan mengingatkan agar proyek modernisasi transportasi, termasuk pengoperasian Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang dan bus listrik, tidak berjalan setengah-setengah hingga berujung mubazir.
Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi IV DPRD Medan di gedung dewan pada Senin (10/11/2026) sore. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV Paul Mei Anton Simanjuntak SH ini turut dihadiri oleh anggota komisi seperti Lailatul Badri, Edwin Sugesti Nasution, dan Datuk Iskandar Muda, serta jajaran Dinas Perhubungan, Bappeda, pakar transportasi, tim peneliti USU, dan pengurus Organda Medan.
Sekretaris Organda Medan, Jaya Sinaga, dalam rapat tersebut memberikan apresiasi atas inisiatif dewan memperjuangkan layanan gratis bagi pelajar. Namun, ia mengingatkan agar program populis ini dibarengi dengan kesiapan infrastruktur dan payung hukum yang matang, merujuk pada PP Nomor 35 Tahun 2023 serta pembaruan Perda Angkutan Umum Nomor 91 Tahun 2016 yang dinilai sudah usang.
Poin krusial yang disoroti Organda adalah efektivitas operasional BRT atau bus listrik yang nantinya hanya melintasi koridor jalan-jalan protokol utama. Padahal, mayoritas permukiman warga dan sekolah-sekolah berada di kawasan jalan kecil atau perumahan padat penduduk.
“Padahal selama ini, jalan-jalan kecil itulah yang dilalui trayek angkutan kota. Jangan sampai APBD yang dibayarkan ke bus listrik menjadi mubazir. Kalau BRT tidak ada feeder atau pengumpan yang menyumbang penumpang, BRT akan jalan kosong, sementara pelajar di pinggiran tetap tidak terlayani,” tegas Jaya.
Organda mendesak agar armada angkutan kota (angkot) yang ada diberdayakan sebagai feeder (pengumpan) yang juga digratiskan bagi pelajar, guna menyuplai penumpang ke koridor utama BRT. Jika hal ini diabaikan dan angkot justru dimatikan, modernisasi dikhawatirkan hanya menjadi jargon politik yang mematikan mata pencaharian sopir angkot lokal.
“Kalau hanya BRT yang digratiskan tapi angkot yang selama ini mengantar pelajar ke sekolah-sekolah di jalan kecil justru dimatikan, maka yang terjadi bukan modernisasi, tapi pemiskinan sistem transportasi,” ujarnya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Komisi IV DPRD Medan sepakat bahwa seluruh hasil RDP ini akan segera dikonsultasikan secara resmi ke Kementerian Perhubungan. Langkah ini diambil untuk memastikan mekanisme, dasar hukum, serta kesiapan teknis program angkutan pelajar gratis tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.
Komisi IV menegaskan, Kota Medan tidak membutuhkan sekadar bus listrik yang tampak megah di jalan-jalan utama. Lebih dari itu, sistem transportasi publik harus mampu menjangkau hingga ke depan gerbang sekolah, gang-gang perumahan, dan menyentuh langsung kantong-kantong rakyat yang membutuhkan. (map/ila)
