Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Medan telah menjadwalkan pemberhentian H Rajudin Sagala dari Wakil Ketua DPRD Medan yang akan digantikan Hj Sri Rezeki. Penjadwalan itu melalu rapat Banmus DPRD Medan, Senin (20/4/2026) lali.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan menyoroti kinerja BPJS Kesehatan yang dinilai tidak sejalan dengan upaya Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya melalui program Universal Health Coverage (UHC).
Komisi II DPRD Kota Medan mendorong manajemen Rumah Sakit (RS) Pirngadi Medan untuk melakukan pembenahan menyeluruh, baik dari sisi pelayanan maupun pengelolaan keuangan. Rumah sakit milik Pemerintah Kota Medan itu dinilai belum mampu bersaing dengan rumah sakit swasta, meski telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
DPRD Kota Medan mendesak pihak pengembang Perumahan Royal Sumatera agar segera menyerahkan aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) kepada Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin kepastian pengelolaan fasilitas umum sekaligus meringankan beban warga dalam perawatan lingkungan.
Upaya peningkatan pelayanan pemadam kebakaran di Kota Medan terus menjadi perhatian DPRD. Komisi IV DPRD Medan meminta Wali Kota Medan Rico Putra Bayu Waas, segera merealisasikan penguatan sarana dan prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat), termasuk pengadaan armada pemadam bertangga setinggi 100 meter.
Aksi kriminalitas kembali menunjukkan tren peningkatan di Kota Medan dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi ini memicu kekhawatiran berbagai pihak, termasuk dari kalangan legislatif.
Komisi II DPRD Kota Medan menyampaikan keprihatinan atas masih minimnya alokasi anggaran untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu kendala dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat.
Upaya memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus didorong DPRD di Kota Medan. Melalui Panitia Khusus (Pansus), dewan menilai potensi peningkatan penerimaan pajak masih sangat besar, namun belum tergarap optimal akibat sistem yang dinilai masih konvensional.
Peringatan Hari Nelayan Nasional 6 April 2026 menjadi momentum refleksi atas berbagai persoalan yang masih membelit kehidupan nelayan, khususnya di kawasan Belawan. Anggota DPRD Kota Medan, Zulham Efendi, menyoroti sejumlah isu krusial mulai dari kelangkaan solar, pencemaran lingkungan, hingga rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan.
Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Medan yang akan mulai diterapkan setiap hari Jumat menuai perhatian serius dari legislatif. Pengawasan yang ketat dinilai menjadi kunci agar kebijakan tersebut tidak melenceng dari tujuan awalnya.
