Kelangkaan dan melonjaknya harga minyak goreng bersubsidi Minyakita di Sumatera Utara memicu reaksi keras dari kalangan legislatif. Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Muniruddin Ritonga, mendesak Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polda Sumut segera turun tangan mengusut akar persoalan yang dinilai meresahkan masyarakat.
Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Kota Medan, Anggia Ramadhan, menegaskan bahwa seluruh pasar tradisional yang berada di bawah PUD Pasar Kota Medan merupakan aset negara yang harus dijaga dan dikelola dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Bila tidak dikelola dengan baik dan benar, maka berpotensi merugikan negara hingga puluhan miliar.
PROSES seleksi anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPID Sumut) menuai sorotan. Hingga awal Mei 2026. Kumlah pendaftar tercatat masih sangat minim, bahkan baru satu orang yang mengajukan diri sejak pendaftaran dibuka.
Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Pusat sekaligus Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan soal transformasi budaya kerja dan hemat energi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan DPRD) menerapkan Work From Home (WFO) dan Work From Office (WFO) setiap hari Jumat.
Permasalahan status lahan dan keterbatasan fasilitas masih menjadi tantangan serius bagi sejumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kota Medan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Puskesmas Mandala yang hingga kini berdiri di luar wilayah administratif kota.
Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Medan telah menjadwalkan pemberhentian H Rajudin Sagala dari Wakil Ketua DPRD Medan yang akan digantikan Hj Sri Rezeki. Penjadwalan itu melalu rapat Banmus DPRD Medan, Senin (20/4/2026) lali.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan menyoroti kinerja BPJS Kesehatan yang dinilai tidak sejalan dengan upaya Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya melalui program Universal Health Coverage (UHC).
Komisi II DPRD Kota Medan mendorong manajemen Rumah Sakit (RS) Pirngadi Medan untuk melakukan pembenahan menyeluruh, baik dari sisi pelayanan maupun pengelolaan keuangan. Rumah sakit milik Pemerintah Kota Medan itu dinilai belum mampu bersaing dengan rumah sakit swasta, meski telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
DPRD Kota Medan mendesak pihak pengembang Perumahan Royal Sumatera agar segera menyerahkan aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) kepada Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin kepastian pengelolaan fasilitas umum sekaligus meringankan beban warga dalam perawatan lingkungan.
