MEDAN,SUMUTPOS.CO-Pemerintah Kota (Pemko) Medan selalu mengganggarkan perbaikan infrastruktur setiap tahunnya. Baik untuk pemeliharan jalan atau pun normalisasi saluran drainase.
Kepala Dinas Bina Marga Kota Medan, Khairul Syahnan menyebutkan pihaknya tahun ini mendapat kucuran anggaran sebesar Rp400 miliar. Dikatakannya, anggaran untuk pengaspalan jalan naik sekitar 10 persen di banding tahun 2013 yang berjumlah Rp147 miliar. “Anggaran untuk perbaikan jalan tahun ini berjumlah Rp160 miliar, dan jumlah itu mengalami peningkatan dari tahun lalu,” ujarnya kepada Sumut Pos, Minggu (12/1)n
Kendati adanya perbaikan dan pemeliharaan drainase di Kota Medan, begitu pun masyarakat kerap mengeluhlan kondisi jalanan yang rusak. Seperti banjir di saat hujan turun.
Memandang masalah ini, pria berkacamata ini menuturkan tahun ini pihaknya memperioritaskan pembangunan jalan di Kawasan Medan Utara. Dimana kawasan tersebut sering banjir yang disebabkan banjir rob.
Untuk kawasan Medan Utara sendiri pihaknya akan melakukan perbaikan bukan dengan pengaspalan seperti jalan-jalan pada umumnya, akan tetapi melakukan pembetonan jalan. “Dikawasan Medan Utara kan sering terkena banjir rob, jadi perbaikan jalannya kita lakukan dengan pembetonan,” katanya.
Dia menegaskan tidak seluruh jalanan di Kota Medan merupakan tanggung jawab Dinas Bina Marga. Pasalnya ada beberapa ruas jalan yang milik dari Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara serta Jalan Nasional.
Perbaikan jalan Kota, kata dia, juga bukan seluruhnya menjadi tanggung jawab Dinas Bina Marga Kota Medan. Dimana untuk ruas jalan di bawah tiga meter menjadi tugas dan tanggung jawab dari Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim).
“Kalau ruas jalannya tiga meter ke atas itu tanggung jawab dari Bina Marga, sedangkan ruas jalan di bawah tiga meter menjadi tanggung jawab dari Dinas Perkim Kota Medan,” jelasnya.
Mengenai anggaran untuk normalisasi saluran drainase, diakuinya tidak mengalami banyak perubahan yakni berjumlah Rp172 miliar. Pengentasan banjir, ungkapnya, bukan hanya persoalan normalisasi saluran drainse. Akan tetapi juga perlu normalisasi sungai.
Bukan hanya itu Pemko Medan tahun ini juga berupaya untuk membuat beberapa waduk untuk mendukung program normalisasi saluran drainse.
“Pengentasan banjir bukan hanya persoalan normalisasi saluran drainase, “ ucapnya mengakhiri.
Menanggapi itu, Ketua Fraksi Medan Bersatu (FMB) DPRD Medan, Godfried Effendi Lubis mengatakan hal yang wajar jika ada penambahan anggaran untuk perbaikan di Kota Medan.
Namun dia mengakui yang menjadi kendala saat ini yakni, tidak maksimalnya petugas yang melakukan pemeliharaan terhadap jalan ataupun drainase yang baru saja diperbaiki.
“Selama ini Pemko Medan hanya berfokus terhadap pembangunan tanpa memikirkan pemeliharaan,” ungkapnya. Sehingga apa yang selama ini dikerjakan oleh Pemko Medan menjadi sia-sia. Dia juga mengaku sudah pernah mengusulkan agar Dinas Bina Marga Kota Medan memiliki dua ribu petugas yang melakukan pemeliharaan terhadap saluran drainase atau pun jalan.
“Kita sudah usulkan seperti itu, dan anggarannya bisa dimasukkan di APBD. Akan tetapi usualan itu sepertinya tidak ditanggapi oleh Pemko Medan, sehingga wajar saja banjir tetap terjadi walau pun saluran drainse sudah diperbaiki,” jelas anggota Komisi D DPRD Medan ini.
Lebih lanjut, dia mengatakan agar jalan yang masih rawan terjadi banjir untuk tidak diperbaiki terlebih dahulu. Karena pekerjaan itu akan menjadi sia-sia.
“Berapa banyak jalan yang diperbaiki akan menjadi sia-sia jika kawasan itu tetap digenangi air ketika hujan turun,” tandasnya. (dik/azw)