MEDAN- Peralihan saham kepemilikan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) menjadi milik Indonesia membuat Pemprovsu dan 10 Pemkab di kawasan Danau Toba bersiap ambil bagian dalam manajemen. Pada Kamis (besok, Red), Pemprovsu akan bertemu 10 delegasi Pemkab untuk menjajaki penandatanganan nota kesepahaman (Memorandumn of Understanding) pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD), yang diplot menjadi mitra PT Inalum.
Keinginan dilibatkan itu sebagai mitra itu mengikuti sinyal dari pemerintah pusat yang menyebutkan status Inalum setelah November 2013 akan berubah menjadi badan usaha milik negara (BUMN).
‘’Pemprovsu tengah melobi pemerintah pusat agar ikut mendapatkan saham di Inalum,’’ ungkap Sekdaprovsu Nurdin Lubis, Selasa (12/2). Dia menyebutkan sejumlah langkah telah ditempuh Pemprovsu, antara lain menyurati pemerintah pusat, serta menggagas pertemuan dengan seluruh kabupaten di kawasan Danau Toba agar kompak memperjuangkan saham di Inalum.
“Kami sudah melobi Jakarta, baik dalam bentuk surat maupun pertemuan dengan Kementerian terkait. Jika BUMD selesai dirumuskan, itu yang nantinya menjadi mitra PT Inalum jika berubah status menjadi BUMN,’’ tukas Nurdin.
Dia mengungkapkan badan usaha itu akan menjadi jawaban atas pernyataan publik terkait posisi Pemprovsu dan 10 Pemkab di sekitar Danau Toba di dalam manajemen PT Inalum. ‘’Apakah Pemda nanti memperoleh keuntungan dari perusahaan tersebut ya, kita tunggu keputusan pemerintah pusat. Semoga penyerahan Inalum ke Indonesia tak mundur lagi. Kalau pemerintah pusat siap mengambil alih, kita di daerah juga sudah siap,’’ tegas Nurdin.
Wakil Ketua DPRD Sumut H Affan menilai usaha Pemprovsu melobi pemerintah pusat masih terlihat minim. Selama ini Pemprovsu belum tampak melakukan upaya yang kuat dan nyata mendesak kementerian terkait. Apalagi, lanjut Affan, BUMD belum juga fixed akibat ketiadaan kesepakatan antara Pemprovsu dengan 10 Pemkab di sekitar Danau Toba.
“BUMD yang ada ada saja tak terurus. Bagaimana pula mau nambah yang lain?’’ tukas Affan pesimistis.
Affan menyarankan Pemprovsu membenahi lebih dulu BUMD yang sudah ada dan membuatnya menjadi berlaba. Tak perlu gegabah membentuk BUMD yang baru lantaran ingin dapat bagian saham di PT Inalum.
“Hemat saya benahi saja dulu yang ada, setelah itu kita duduk bersama membentuk BUMD dengan skop pekerjaan yang lebih besar,’’ ujarnya. (mag-5)
