25 C
Medan
Friday, November 22, 2024
spot_img

Kapolda Sumut Ultimatum Perusuh

Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini tengah menggodok laporan dugaan kecurangan dari Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 02, terkait dugaan kecurangan Pemilu yang terjadi yang diduga dilakukan oleh kubu Paslon 01.

Menunggu sampai hasil pengumuman MK diumumkan, aparat kepolisian mengimbau agar semua pihak menahan diri dengan tidak melakukan tindakan anarkis dan melanggar hukum Imbauan dan penegasan itu disampaikan langsung oleh Kapolda Sumut, Irjen Pol Agus Andrianto.

Ia meminta agar semua pihak menjaga kondusifitas di Sumut. “Mari jaga kondusifitas di wilayah Sumut. Warga Sumut ini hampir 15 juta orang. Hormati dan hargai hak masyarakat Sumut lainnya,” ujar Agus kepada wartawan, Rabu (12/6).

Ia meminta agar pihak yang merasa tidak terima dengan hasil Pemilu lalu, agar legowo dengan menerima apapun hasil gugatan sengketa Pemilu 2019 yang diumumkan MK pada 28 Juni mendatang. “Hormati proses hukum yang sedang berjalan. Jangan melakukan perbuatan melawan hukum dan mengganggu hak azasi masyarakat lainnya,” tegas jendral bintang dua ini.

Orang nomor satu di Mapolda Sumut ini mengultimatum pihak-pihak yang dengan berniat menimbulkan kekacauan jelang, dan pascapengumuman gugatan sengketa Pemilu oleh MK. “Segala perbuatan melawan hokum, cepat atau lambat akan kita tindak dengan tegas,” pungkas Agus.

Sekaitan dengan aksi demonstrasi yang terjadi beberapa waktu lalu, pasca penetapan hasil Pemilu oleh KPU, beberapa masyarakat khawatir aksi demonstrasi serupa bakal terjadi. Suara penolakan terhadap aksi demonstrasi rusuh yang terjadi beberapa waktu lalu datang dari sejumlah pedagang emperan di Kota Medan. Mereka menolak penyampaian pendapat di muka umum (demo) yang berujung pada kerusuhan.

Rian (45), warga Jalan Perjuangan, Medan Perjuangan, yang setiap harinya sebagai supir taksi online, merasa demontrasi yang dilaksanakan pada Bulan Ramadan lalu sangat mengganggu ibadah dan lalu lintas. “Ya terganggulah semuanya, dari pekerjaan dan ibadah sangat mengganggu. Kan puasa itu satu bulan sekali dalam setiap tahun, jadi tidak khusuk gitu,” katanya.

Ia menceritakan, saat demonstrasi berlangsung, ia kesulitan untuk mengantar penumpang karena sejumlah jalan diblokir. Apalagi, dirinya khawatir terjadi kerusuhan dan berimbas pada pekerjaan serta kendaraan pribadinya.

“Kendaraan inikan digunakan untuk cari makan, buat keluarga. Nah, kalau rusuh dan dirusak massa, siapa yang mau bertanggung jawab? Kan semua dirugikan,” ucapnya.

Ia pun berharap kepada masing-masing kelompok pendukung calon presiden untuk memberikan kepercayaan kepada lembaga hukum yang sudah diamanahkan oleh undang-undang yakni Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi.

Hal yang sama juga dikatakan leh Sukiran (60), pedagang asongan keliling ini juga mengatakan ada untung ruginya pada aksi demo kemarin. “Untungnya sih kalau misalnya kita berjualan di dekat mereka kadang ada yang beli, tapi ruginya ya adek lihat saja kejadian di Jakarta kemarin, ada penjarahan,” ungkapnya.

Ia yang sering mangkal didekat Rumah Sakit Malahayati ini menyebutkan, pada aksi demo kemarin ia memilih untuk pindah lokasi berjualan. “Takut, gak mau ambil resiko lah,” aku Sukiran.

Untuk itu, kakek empat cucu ini mengatakan sebaiknya para demonstran tersebut memikirkan nasib mereka para pedagang kecil tersebut. “Ya seharusnya mereka mengerti para kami yang pedagang kecil ini, hidup kami hanya bergantung dengan berjualan dipinggir jalan. Bayangkan lah aksi demo kemarin, semua jalan bahkan sebagian pertokoan di daerah sini diliburkan,” ungkapnya.

Sukiran berharap, agar permasalahan yang terjadi belakangan ini dapat diselesaikan melalui jalur hukum. (dvs)

Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini tengah menggodok laporan dugaan kecurangan dari Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 02, terkait dugaan kecurangan Pemilu yang terjadi yang diduga dilakukan oleh kubu Paslon 01.

Menunggu sampai hasil pengumuman MK diumumkan, aparat kepolisian mengimbau agar semua pihak menahan diri dengan tidak melakukan tindakan anarkis dan melanggar hukum Imbauan dan penegasan itu disampaikan langsung oleh Kapolda Sumut, Irjen Pol Agus Andrianto.

Ia meminta agar semua pihak menjaga kondusifitas di Sumut. “Mari jaga kondusifitas di wilayah Sumut. Warga Sumut ini hampir 15 juta orang. Hormati dan hargai hak masyarakat Sumut lainnya,” ujar Agus kepada wartawan, Rabu (12/6).

Ia meminta agar pihak yang merasa tidak terima dengan hasil Pemilu lalu, agar legowo dengan menerima apapun hasil gugatan sengketa Pemilu 2019 yang diumumkan MK pada 28 Juni mendatang. “Hormati proses hukum yang sedang berjalan. Jangan melakukan perbuatan melawan hukum dan mengganggu hak azasi masyarakat lainnya,” tegas jendral bintang dua ini.

Orang nomor satu di Mapolda Sumut ini mengultimatum pihak-pihak yang dengan berniat menimbulkan kekacauan jelang, dan pascapengumuman gugatan sengketa Pemilu oleh MK. “Segala perbuatan melawan hokum, cepat atau lambat akan kita tindak dengan tegas,” pungkas Agus.

Sekaitan dengan aksi demonstrasi yang terjadi beberapa waktu lalu, pasca penetapan hasil Pemilu oleh KPU, beberapa masyarakat khawatir aksi demonstrasi serupa bakal terjadi. Suara penolakan terhadap aksi demonstrasi rusuh yang terjadi beberapa waktu lalu datang dari sejumlah pedagang emperan di Kota Medan. Mereka menolak penyampaian pendapat di muka umum (demo) yang berujung pada kerusuhan.

Rian (45), warga Jalan Perjuangan, Medan Perjuangan, yang setiap harinya sebagai supir taksi online, merasa demontrasi yang dilaksanakan pada Bulan Ramadan lalu sangat mengganggu ibadah dan lalu lintas. “Ya terganggulah semuanya, dari pekerjaan dan ibadah sangat mengganggu. Kan puasa itu satu bulan sekali dalam setiap tahun, jadi tidak khusuk gitu,” katanya.

Ia menceritakan, saat demonstrasi berlangsung, ia kesulitan untuk mengantar penumpang karena sejumlah jalan diblokir. Apalagi, dirinya khawatir terjadi kerusuhan dan berimbas pada pekerjaan serta kendaraan pribadinya.

“Kendaraan inikan digunakan untuk cari makan, buat keluarga. Nah, kalau rusuh dan dirusak massa, siapa yang mau bertanggung jawab? Kan semua dirugikan,” ucapnya.

Ia pun berharap kepada masing-masing kelompok pendukung calon presiden untuk memberikan kepercayaan kepada lembaga hukum yang sudah diamanahkan oleh undang-undang yakni Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi.

Hal yang sama juga dikatakan leh Sukiran (60), pedagang asongan keliling ini juga mengatakan ada untung ruginya pada aksi demo kemarin. “Untungnya sih kalau misalnya kita berjualan di dekat mereka kadang ada yang beli, tapi ruginya ya adek lihat saja kejadian di Jakarta kemarin, ada penjarahan,” ungkapnya.

Ia yang sering mangkal didekat Rumah Sakit Malahayati ini menyebutkan, pada aksi demo kemarin ia memilih untuk pindah lokasi berjualan. “Takut, gak mau ambil resiko lah,” aku Sukiran.

Untuk itu, kakek empat cucu ini mengatakan sebaiknya para demonstran tersebut memikirkan nasib mereka para pedagang kecil tersebut. “Ya seharusnya mereka mengerti para kami yang pedagang kecil ini, hidup kami hanya bergantung dengan berjualan dipinggir jalan. Bayangkan lah aksi demo kemarin, semua jalan bahkan sebagian pertokoan di daerah sini diliburkan,” ungkapnya.

Sukiran berharap, agar permasalahan yang terjadi belakangan ini dapat diselesaikan melalui jalur hukum. (dvs)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/