Polemik Sekdaprov Sumut-Mendagri
MEDAN-Permintaan Mendagri Gamawan Fauzi agar masyarakat Sumut bersabar menunggu Sekda Provsu definitif, mendapat reaksi keras. Ketua Komisi A DPRD Sumut Hasbullah Hadi meminta Mendagri menyegerakan pendefenitifan tersebut.
“Harus berapa lama lagi kita menunggu? Apa Mendagri tak tahu sudah berapa lama kita menunggu? Jangan digantung-gantung persoalan pemerintahan di Sumut ini,” tegas Hasbullah, Selasa (12/7).
Mengenai fungsi Plt Sekda saat ini sudah bisa mewakili untuk sementara, Hasbullah membantahnya. Menurutnya, fakta di lapangan saat ini Plt Sekda tak berani mengambil kebijakan. “Ia (Plt Sekda) takut menyalahi aturan, jadi kendala yang terjadi adalah banyaknya pelaksanaan pembangunan yang terhambat, stagnan. Karena banyak dana hibah tak berani ditandatangani oleh Plt Sekda, sehingga pencairannya terhambat dan alhasil menghambat perkembangan pembangunan di Sumut juga,” kata Hasbullah.
Sebaiknya, Mendagri jangan memperlambat peng-SK-an Sekda. “Kalau memang tiga calon yang diajukan Plt Gubsu saat ini memenuhi prosedur ketatanegaraan, silakan lakukan fit and proper tes lagi. Walau pun tiga calon Sekda yang diajukan gubernur nonaktif sudah di fit and proper tes,” tuturnya lagi.
Pengamat Politik Sumut Ridwan Rangkuti berpendapat lain. Lambatnya proses pendefenitifan Sekda Provsu dilihat mengandung unsur politik. “Mendagri kan Pembina Partai Demokrat, sementara Plt Gubernur merupakan kader PKS. Sementara tiga nama usulan dari Gubernur nonaktif sebelumnya ditengarai satu diantaranya adalah kader Partai Demokrat. Karena itu, asumsi saya, pedefinitifan Sekda Provsu ini tendensius mengarah ke politik,” terangnya.
Seharusnya, menurut Ridwan, pendefinitifan Sekda Provsu ini disegerakan secepat mungkin. “Jangan semua permasalahan dipolitisir. Memang posisi Sekda sarat kepentingan politik. Apalagi 2013 ini sudah Pemilukada dan 2014 Pemilu. Tentunya akan sangat mempengaruhi jika kader partai bisa memimpin di tingkat yang berpengaruh,” jelasnya lagi.
Ia menegaskan, harusnya Mendagri memposisikan diri sebagai pengayom pejabat daerah serta masyarakatnya. “Plt Gubsu saat ini sudah didelegasikan oleh presiden melalui Kepres yang memiliki kewenangan sama dengan Gubernur. Seharusnya Mendagri mempercayai Plt Gubsu ini. Ini juga sudah dijabarkan di UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemda,” papar Ridwan.(saz)
