MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto melakukan kunjungan kerja pertamanya ke Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Selasa (12/7). Mantan Panglima TNI itu melakukan peninjauan pelayanan kepada masyarakat di Kantor BPN Kota Medan hingga melihat permasalahan konflik tanah yang terjadi di Sumut.
Hadi mengakui, kehadirannya di Kota Medan untuk melihat keseluruhan konflik tanah di Kelurahan Sari Rejo, Medan Polonia, Kota Medan. Sehingga langsung mengecek untuk diambil keputusan nantinya yang tidak merugikan masyarakat. “Saya memang datang ke Medan dalam rangka melihat wilayah yang sedang berkasus, diantaranya Polonia,” ungkap Hadi kepada wartawan di Kantor BPN Kota Medan, Jalan STM, Kota Medan, kemarin.
Hadi mengaku akan mempelajari keseluruhan dari permasalahan tanah di Sari Rejo tersebut. Sehingga, ia tidak mau melihat berdasarkan dokumen saja. Tapi, mengecek langsung ke lapangan. Dengan begitu, Hadi ingin mengetahui seluruh persoalan secara komprehensif sehingga Kementerian ATR/BPN dapat melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam menyelesaikan persoalan ini.
“Saya tidak ingin hanya melihat data di atas meja. Saya ingin dapat info di lapangan, sehingga infonya jelas. Info yang jelas ini nanti dikoordinasikan dengan instansi lain terkait untuk menyelesaikan permasalahan,” ucap Hadi.
Diketahui, persoalan antara masyarakat Sari Rejo di Kecamatan Medan Polonia sudah berlangsung lama. Persoalan lahan tersebut terjadi karena pihak TNI AU mengklaim lahan yang dijadikan warga sebagai pemakaian masih menjadi aset mereka. Berkali-kali upaya penyelesaian belum membuahkan hasil. “Yang jelas, data di kantor dan di lapangan beda, sehingga saya harus turun ke lapangan dan juga berbicara dengan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan,” tandas Hadi.
Di sisi lain, Hadi mewarning pelayanan di masing-masing Kantor ATR/BPN di Indonesia untuk tidak melakukan pungli dalam pengurusan akta tanah terhadap masyarakat. “Yang penting adalah tidak ada pungli. Saya wanti-wanti kalau ada (petugas) pungli lapor saya, saya berhentikan,” tegas Hadi.
Hadi menginstruksikan di seluruh kantor ATR/BPN di Indonesia harus mengedepankan pelayanan yang prima. Artinya, seluruh petugas harus mampu memberikan pelayanan dan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Tidak hanya itu, Hadi juga meminta agar mereka memiliki inovasi-inovasi dalam meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan tersebut. “Kalau di Kota Medan saya melihat sudah sesuai. Pelayanan di sini baik, banyak inovasi yang dibangun, termasuk konteks di lapangan bahwa masyarakat bisa mengurus sendiri, mengurus sertifikat, royal, balik nama dan sebagainya. Pelayanan yang baik diberi, info juga sudah baik,” kata Hadi.
Terkait kebijakan layanan buka Sabtu dan Minggu, Hadi mengatakan, hal ini menjadi bagian dari komitmen memberi pelayanan baik dan profesional kepada masyarakat. “Sabtu-Minggu dibuka untuk mewadahi masyarakat yang kerja Senin hingga Jumat. Sabtu-Minggu tetap beri pelayanan prioritas khusus yang mengurus sendiri,” jelas Hadi.
Hadi juga menguraikan, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Medan tinggal 60 ribu bidang. “60 ribu kecillah itu. Itu sudah menuju kota lengkap, kalau sudah menjadi kota lengkap, permasalahan-permasalahan kepastian hukum itu pasti akan tercapai dengan baik,” ujarnya.
Sekarang kita memiliki roadmate untuk bisa mencapai 126 juta sertifikat, sebutnya, tetapi beberapa kota, seperti Kota Medan, Jawa, Sumatera mengatakan siap tahun 2022 ini menjadi kota lengkap. “Sehingga tidak semua, namun ada beberapa kota atau kabupaten yang menjadi kota lengkap (sertifikat),” pungkasnya.
Senada, Kepala Kantah Medan Yuliandi menyampaikan, bahwa dengan kunjungan Menteri ke Kantah Kota Medan akan menjadi injeksi yang baik bagi semua pegawai. “Kita berharap keinginan pak Menteri dapat kita wujudkan dalam waktu yang cepat. Kantor Pertanahan Kota Medan ini adalah salah satu Kantor Pertanahan di Indonesia yang telah berhasil meraih predikat Zona Intergritas Wilayah Bebas Korupsi,” urainya.
Kemudian Kantor Pertanahan Kota Medan ini satu-satunya di Indonesia yang telah meraih predikat pelayanan berbasis HAM. Artinya kata dia, pihaknya berkomitmen mencegah adanya mafia tanah yang dapat merugikan berbagai pihak. “Untuk melakukan pencegahan mafia tanah, kita melakukan pemetaan partisipatif kepada masyarakat maupun kepada stakeholder ini menjadi langkah yang paling sangat penting dalam upaya mencegah mafia tanah, sehingga kita berharap langkah ini mengelitik masyarakat untuk dapat memetakan bidang tanahnya dan tidak dikutip biaya satu rupiah pun,” jelasnya.
Yuliandi juga sangat berharap kepada masyarakat untuk proaktif agar terwujudnya kepastian hukum tanah di Kota Medan. “Kita hanya sisa 60 ribu saja menjadi kota lenkap, kita berharap bahwa 60 ribu bisa kita wujudkan dengan baik. Artinya kami tidak bisa bekerja sendiri kami butuh juga orang lain bisa mensupport kegiatan ini, yang pertama dari Pemerintah Kota Medan kemudian tampa partisipatif aktif masyarakat ini tidak bisa diwujudkan,” pungkasnya. (gus/man)
