MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang menerapkan sistem dalam jaringan atau daring guna menghimpun sektor pendapatan Pemprov Sumut, dinilai perlu dievaluasi. Sebab, antara target pendapatan daerah dan belanja daerah yang diperoleh pada semester I/2020 ini, masih sangat rendah capaiannya.
“Soal target pendapatan daerah Sumut 2020 direncanakan Rp13,8 triliun dan realisasi semester I Rp4,6 triliun (34%). Sementara belanja daerah TA. 2020 sebesar Rp14 triliun dan realisasi sebesar Rp3,8 triliun (27%). Artinya target pendapatan masih sangat rendah 34% pada semester I diakhir Junin
Begitu juga belanja daerah pada laporan realisasi semester I masih rendah yakni 27%,” kata pengamat anggaran, Elfenda Ananda menjawab Sumut Pos, Rabu (12/8).
Soal teknis mengoptimalkan pendapatan sistem daring menurut dia, boleh-boleh saja, yang penting adalah pendapatan yang ditargetkan itu harus realistis dan dapat dicapai nantinya. Apalagi, memastikan pendapatan tercapai mendekati target pada akhir tahun anggaran merupakan amanah Undang- undang.
“Perkiraan terukur menjadi penting agar apa yang ditargetkan dapat diukur tercapai atau tidak. Melihat capaian masih 34% tentunya harus ada evaluasi terhadap capaian tersebut untuk diperbaiki pada RPAPBD 2020. Capaian tersebut sangat rendah begitu juga pada sektor belanja daerah,” katanya.
Mantan sekretaris eksekutif Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut ini menambahkan, untuk belanja daerah yang berkaitan sama daya tahan daerah menghadapi pandemi Covid-19 sangat penting. Apalagi pertumbuhan ekonomi diperkirakan defisit.
“Pemulihan ekonomi yang disampaikan dengan mendorong belanja daerah tentunya disambut positif. Namun, bila dilihat laporan realisasi belanja akhir Juni 2020 yang baru 27%, rasanya tidak konsisten sejalan dengan capaian belanja daerah,” ungkap dia.
Karenanya ia mendorong Gubsu Edy Rahmayadi mengevaluasi kinerja jajaran BPKAD di bawah kepemimpinan Pelaksana Tugas Ismael Parenus Sinaga, dalam menerapkan sistem daring tersebut untuk pengoptimalan target pendapatan daerah Pemprovsu tahun ini.
“Efektivitas sistem daring ini perlu diuji apakah benar bisa dilaksanakan secara baik atau tidak. Mungkin harus dilakukan juga uji sistem daring. Berapa persen yang bisa menggunakan sistem daring agar efektif. Sebab, ada juga yang belum bisa menggunakan dari misalnya untuk pajak kendaraan untuk sopir maupun warga desa,” pungkasnya.
Ismael Sinaga sebelumnya mengutarakan, Pemprov Sumut terus melakukan berbagai upaya untuk percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Hal ini penting dalam upaya percepatan pembangunan daerah dan penanganan pandemi Covid-19 di daerah ini.
Upaya yang dilakukan pihaknya menurut dia antara lain mengoptimalkan pelayanan berbasis daring. “Jadi kita memang harapkan pada masa pandemi ini, pemerintah baik itu provinsi maupun kabupaten/kota, mencari cara bagaimana supaya pendapatan daerah bisa kita maksimalkan, antara lain dengan mengoptimalkan pelayanan atau pendapatan daerah berbasis daring,” katanya usai mengikuti Pengarahan Pencapaian Target Realisasi APBD TA. 2020 oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual, Senin (8/10). Rapat koordinasi juga diikuti Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dari kediaman dinasnya, Jalan Jenderal Sudirman Medan.
Sementara dari sisi belanja daerah, lanjut Ismael, Gubsu memberi arahan agar kegiatan Pemprovsu 2020 dilakukan percepatan. Sehingga, bisa menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi Sumut di kuartal III. “Kita sedang mendorong supaya belanja terkait stimulus ekonomi dan kesehatan bisa dilakukan secara efektif, apakah itu melalui belanja yang dilakukan oleh OPD kita, maupun belanja tidak terduga dalam penanganan covid. Maka itu kita dorong terealisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” terangnya.
Sebagai informasi, realisasi APBD Sumut hingga Juli 2020 berada pada angka yang positif. Total pendapatan mencapai Rp5.706.306.661.542 atau 43,81% dan total belanja mencapai Rp4.477.277.638.345 atau 34,02%. Namun Ismael mengatakan ada kendala yang memengaruhi realisasi APBD yakni pandemi Covid-19.
“Covid-19 itu berpengaruh dari sisi pendapatan, misalnya saja penerimaan kita itu kan dari SAMSAT. Pada awal pandemi ada SAMSAT di beberapa titik yang dikurangi intensitasnya guna menghindari terjadi kerumunan, tapi saat adaptasi baru ini sudah kita mulai buka dengan protokol kesehatan,” katanya. (prn/ila)
