MEDAN- Masyarakat diharapkan peka mendeteksi konflik sosial menjelang perhelatan Pilgubsu 2013 mendatang. Komando pencegahan dini itu terletak di pundak para kepala daerah, yakni bupati dan wali kota di Sumut.
“Melindungi masyarakat dan mencegah konflik sosial adalah tugas kepala daerah di kabupaten/kota. Ini termasuk menjaga kerukunan, persatuan, dan kesatuan, serta NKRI,” ungkap epala Badan Kesatuan Kebangsaan, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kaban Kesbangpol Linmas) Provsu, Eddy Syofian mewakili Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho di depan para Kaban Kesbangpol Linmas Kabupaten/Kota se-Sumut dalam acara ‘’Orientasi Deteksi Dini, Cegah Dini Kemampuan Penanganan Konflik’’ di Hotel Grand Kanaya, Medan, Sabtu (8/9).
Dikatakan Eddy, konflik horizontal akan terbuka mengingat faktor heterogenitas Sumut yang menimbulkan gesekan sebagai pemicu konflik suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA).
“Sejauh ini masyarakat Sumut cukup dewasa dan cerdas mengelola heterogenitas itu sehingga Sumut tetap kondusif, namun kita tidak boleh lengah, terutama mendeteksi secara dini jika ada potensi ke arah itu,” dia menambahkan.
Kabid Pembinaan Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol, Zulkarnain Rangkuti, mengemukakan, upaya mencegah potensi konflik seyogianya dimulai dari institusi kelurahan/desa sebagai ujung tombak pemerintahan.
Langkah ini dimaknai efektif bilamana Kesbangpol Linmas aktif di wilayah masing-masing. Menyikapi kondisi perpolitikan menjelang Pilgubsu 2013, Zukarnain mengakui, pengelompokan masyarakat di kabupaten/kota akan mengeras dan menajam sebagai konsekuensi atas pengkotakan pilihan terhadap sejumlah bakal calon yang tampil merebut kursi Sumut 1. (ari)
