MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan Bobby Nasution mendatangi Kelurahan Bantan sekaligus memberikan teguran kepada Lurah Bantan Muhammad Ujel, Sabtu (11/9). Bobby menegur Lurah Bantan, setelah dirinya mendapatkan laporan terkait adanya praktik pungutan liar (pungli) kepada warga yang dilakukan salah satu kepala lingkungan (Kepling) di Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung.
Bobby mengaku, dirinya mendapatkan laporan dari masyarakat yang resah akibat kegiatan pungli yang dilakukan kepling saat akan membuat Kartu Tanpa Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Sebab untuk kepengurusan KK dan KTP, warga dikutip biaya mulai dari Rp100 ribu hingga Rp150 ribu.”Sudah 40 orang melapor secara resmi pakai surat, gak pernah direspon,” ucapnya sembari memarahi Lurah Bantan yang berada di dekatnya.
Saat itu, Bobby Nasution menegaskan kepada Lurah Bantan, bahwa uang tersebut harus dikembalikan pada hari ini. “Saya minta senin dikembalikan. Masak buat KTP, buat KK uangnya Rp100 ribu sampai Rp150 ribu. Bapak bertanggungjawab ini, hari senin sudah harus selesai (uangnya dikembalikan),” tegasnya.
Ditanya terkait hukuman apa yang akan diberikan kepada oknum pelaku pungli? Bobby mengaku masih akan melayangkan teguran administrasi setelah uang tersebut sudah dikembalikan.”Pasti akan kita hukum. Nanti teguran administratif dan teguran lainnya, akan kita berikan setelah uang tersebut dikembalikan,” jawabnya.
Selain itu, Bobby Nasution juga meminta Lurah Bantan Muhammad Ujel agar segera melakukan pendataan kepada masyarakat setempat yang pantas untuk mendapatkan bantuan UMKM. Mengingat saat ini, Pemerintah Pusat tengah menyalurkan bantuan kepada para Pelaku UMKM di tanah air
Hal itu ditegaskan Bobby, setelah dirinya mendengar keluhan sejumlah warga Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, salah satunya Eny Hernita. Kepada Bobby, Eny mengatakan bahwa selama pandemi Covid-19, dirinya sudah lama menanti adanya bantuan bagi pelaku UMKM dari pemerintah.
Selama ini, dirinya mengaku hanya mendapatkan bantuan bahan pangan berupa beras. Sedangkan dalam bentuk lainnya, termasuk uang, penjual pot bunga itu mengaku belum pernah mendapatkan bantuan Padahal katanya, usahanya begitu terpuruk di masa pandemi ini.
“Sempat memang masyarakat di sini ngurus, tapi tidak pernah cair uangnya. Gimana caranya sampai saat ini kami tidak mengerti, bahkan Kepling pun tidak pernah melakukan pendataan sama para pelaku usaha di sini,” keluhnya.
Mendengar keluhan yang serupa, baik dari Eny maupun pelaku UMKM lainnya, Bobby pun tampak kesal dengan kinerja Lurah Bantan.
Usai mendengar keluhan para Pelaku UMKM di Kelurahan Bantan, Bobby menjelaskan bahwa saat ini ada begitu banyak masalah yang ada di kelurahan Bantan. Keluhan tersebut mulai dari masalah banjir, jalan rusak, aduan adanya pungli oleh Kepling saat pembuatan KTP dan KK, sampai kepada pendataan UMKM yang layak mendapatkan bantuan namun belum dilakukan.
“Ya ini permasalahannya kompleks. Hari banyak sekali bantuan yang diberikan dari pemerintah pusat, yang disalurkan juga melalui TNI – Polri, dan ada juga dari APBD kita,” terangnya.
Dijelaskannya, salah satu upaya yang dapat mendorong penyaluran bantuan itu dapat berjalan maksimal ialah pendataan yang bagus dari bawah.”Mulai dari yang jualan gorengan, bakso, mie, di daerah ini tadi mengaku belum didata. Padahal ada bantuan Rp1,2 juta dan Rp2,5 juta yang perlu pendataan terlebih dahulu,” tegasnya. (map/ila)
