MEDAN- Partai politik masih terus menggodok sejumlah nama kuat yang akan diusung sebagai cagubsu. Akan tetapi penetapan itu jangan sampai tergelincir lantaran tak peka terhadap track record calon yang sebetulnya terindikasi ‘bermasalah’, terutama penyelewengan anggaran pada jabatan terdahulunya.
Menurut pengamat politik asal FISIP Universitas Sumatera Utara (USU) Dr Warjio, harapan itu dinilai wajar mengingat banyak pejabat publik yang dihasilkan melalui Pilkada pada akhirnya tersandung masalah hukum.
“Masyarakat di daerah ini tentunya tidak ingin masalah serupa kembali menimpa Gubsu periode mendatang,” ujarnya kepada wartawan, sepekan lalu.
Untuk menjawab tantangan tersebut, katanya, parpol memiliki tanggung jawab serta harus lebih jeli dan selektif sebelum menetapkan cagubsu yang akan maju dalam Pilkada 2013. Tantangan tersebut, lanjut dia, hanya bisa direalisasikan jika setiap parpol dan masyarakat legowo dan sepakat untuk mengusung sosok tokoh terbaiknya yang tidak bermasalah hukum serta mengharamkan politik pola transaksional.
Namun, kata Warjio, tantangan tersebut diperkirakan kecil kemungkinan bisa dipenuhi oleh parpol. Dalam konteks penetapan cagubsu hingga menjelang tahapan pengusulan calon, sejumlah parpol masih belum mengumumkan nama pasangan calonnya yang akan tampil pada Pilkada 2013. “Parpol-parpol terkesan memanfaatkan momentum last minute untuk mengumumkan nama calonnya masing-masing,” ucapnya.
Langkah itu kemungkinan sengaja dilakukan parpol untuk menaikkan posisi tawar bagi bakal cagubsu yang ingin diusung oleh parpol yang bersangkutan. Fenomena politik pola transaksional ini seyogianya tidak terjadi jika mampu melahirkan kader-kader terbaik yang diyakini memiliki track record, baik dari sisi moralitas, kapabilitas, integritas, serta tidak terindikasi dengan kasus korupsi.
“Masalah korupsi akan selalu terjadi, sepanjang politik transaksional tidak dihentikan,” katanya. (ton)
