MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi kembali menegaskan, utang dana bagi hasil (DBH) Pemerintah Provinsi Sumut kepada kabupaten dan kota, wajib untuk dibayarkan.
Dia menegaskan, rencana pengalokasian utang DBH dalam APBD Sumut 2019, tidak akan ‘menyandera’ pembahasan bahkan pengesahan Rancangan APBD nantinya.
“Harus kita kembalikan utang. Di mana-mana utang itu harus prioritas utama (untuk dibayarkan),” katanya usai menghadiri rapat sidang paripurna DPRD Sumut terkait agenda pembahasan RAPBD 2019, Senin (12/11).
Hal kedua, sebut dia, pemerintah kabupaten dan kota yang diutangi itu tentun
butuh akan dana tersebut untuk pembangunan daerahnya. “Dan yang kita utangi itu adalah dana rakyat. Dan harus segera kita kembalikan sehingga kepala daerah bisa memanfaatkan dana itu untuk membangun daerahnya,” ujarnya.
Menurutnya, utang DBH Pemprovsu ke kabupaten dan kota tersebut sejak tahun anggaran 2017. Ia menekankan bahwa pada 2019 kewajiban bayar tersebut harus selesai untuk daerah-daerah yang masih tertunggak itu. “Ya harus selesai di 2019. Itu kan (utang) kita dari 2017 sampai 2018,” kata Edy yang tak mengingat persis rincian utang DBH Pemprovsu tersebut.
Di sisi lain ia mengatakan, Sumut harus kembali ke habitatnya sebagai provinsi agraris. Lalu sektor lain yang alokasi anggarannya cukup besar yakni infrastruktur. “Itu juga dalam rangka untuk berjalannya agraris tadi, seperti pertanian, keluar masuknya hasil bumi dan lainnya,” katanya.
Sebelumnya, waktu menyampaikan nota pengantar keuangan Ranperda APBD Sumut 2019, Edy menyebut Pemprovsu menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp15.271.676.789.618,00. Sedangkan untuk belanja daerah dianggarkan senilai Rp15.487.832.036.618,00.
Belanja langsung yang dialokasikan itu, kata dia, dalam rangka pencapaian visi dan misi seperti peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan sebesar Rp82.745.275.627,00 atau sekitar 1,68 persen. Untuk peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan, pihaknya bakal mengalokasikan senilai Rp1.371.000.767.186,00 atau 27,91 persen.”Untuk pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan sebesar Rp1.406.834.948.329,00 atau 28,64 persen,” ujarnya.
Kemudian pada peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas sebesar Rp379.835.761.186,00 atau 7,73 persen. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata sebesar Rp365.058.678.467,00 atau 7,43 persen.
“Pada penerimaan pembiayaan daerah, direncanakan sebesar Rp500 miliar dan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp283.844.753.000,00,” pungkasnya. (prn/ila)
