MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tim Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI bersama Komite Transplantasi Nasional, melakukan visitasi ke Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik (RSUP HAM) terkait transplantasi ginjal, akhir pekan lalu. Visitasi dilakukan bertujuan untuk menilai kelayakan rumah sakit tersebut sebagai penyelenggara transplantasi ginjal.
Hadir pada visitasi itu, jajaran Direksi RSUP HAM. Kemudian, Ketua Tim Transplantasi Ginjal RSUP HAM dr Alwi Thamrin Nasution beserta anggota, ketua divisi dari ilmu kedokteran terkait, serta jajaran manajemen rumah sakit.
Ketua Komite Transplantasi Nasional, Prof Budi Sampurna berharap, RSUP HAM segera mendapatkan penetapan sebagai penyelenggara transplantasi organ dari Kemenkes RI. Karena itu, visitasi dilakukan untuk memastikan kesiapan dan kelayakan rumah sakit terakreditasi Joint Commission International ini.
“Saya rasa RSUP HAM termasuk rumah sakit besar. Yang diharapkan jadi betul-betul rumah sakit dengan pelayanan transplantasi organ, ginjal khususnya, di daerah Sumatera bagian utara, yang lebih terjamin,” ungkap Budi.
Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ini, juga menjelaskan, visitasi transplantasi ginjal tersebut, dilaksanakan dalam 3 kelompok, yakni administrasi dan manajemen SDM, teknis pelayanan, serta advokasi. Tim visitasi teknis pelayanan juga turun ke lapangan untuk mengecek alur pelayanan transplantasi ginjal di RSUP HAM.
“Hasil dari visitasi yang dilakukan, selanjutnya akan menjadi dasar penetapan penyelenggara transplantasi organ oleh Menteri Kesehatan RI,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Utama RSUP HAM, dr Zainal Safri mengatakan, pihaknya sudah mulai melakukan transplantasi ginjal sejak 2017. Layanan transplantasi organ ini dilaksanakan dengan supervisi dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr Cipto Mangunkusumo (RSCM). Sampai 2019, sudah 4 pasien yang menjalani transplantasi ginjal di RSUP HAM.
“Pada 2017 kami sudah mulai melakukan transplantasi ginjal. Tentu bimbingan dari RSCM selalu mendampingi kami. Kemudian, karena pandemi Covid-19, kami berhenti. Pada 2019 juga, RSUP HAM sudah sempat mengajukan (ke Kemenkes RI) untuk bisa mandiri melakukan transplantasi ginjal,” tuturnya.
Dia berharap, RSUP HAM dapat segera ditetapkan sebagai satu penyelenggara transplantasi organ, agar ke depannya bisa melakukan transplantasi ginjal secara mandiri. “Manajemen rumah sakit sudah menyatakan kesiapan, serta mempersiapkan segala kebutuhan sarana dan prasarana, termasuk sumber daya manusia untuk pengembangan pelayanan tersebut,” pungkas Zainal. (ris/saz)
