Wapres Boediono: Kalau Tidak Mubazir
MEDAN-Wakil Presiden Boediono mengaku puas setelah mengunjungi Bandara Kualanamu. Tanpa menutupi kegembiraannya, dia pun mengatakan tahun depan atau pada Maret 2013 bandara itu sudah bisa dioperasikan secara penuh.
“Saya cukup merasa puas. Paling lambat Maret 2013, bisa dioperasikan secara penuh. Bandara bagus, tapi kalau jalan tidak bagus sama saja mubazir. Ada akses tol dan nontol. Tapi harus selesai pada saatnya. Kalau tidak ini mubazir. Jika tidak selesai, pimpinan daerah bisa dikritik masyarakat,” kata Boediono di rumah dinas gubernur di Jalan Sudirman Medan, Jumat (13/4).
Sejatinya, menurut Boediono kehadiran Bandara Kualanamu cukup membanggakan. Dan, hal itu bisa memancing kecemburuan bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia. “Ini (Bandara Kualanamu, Red) lebih kecil sedikit dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun, bandara ini bisa menimbulkan iri hati dengan daerah lain,” kata Boediono.
Boediono tak menampik kalau proyek pembangunan bandara di Deliserdang sudah molor beberapa tahun. “”Ini proyek nasional, sudah lama sekali sejak saya Menteri Perekonomian (Menko), itu sudah digulirkan. Saya lihat, kemajuannya sangat bagus, saya senang sekali. Karena selama bertahun-tahun mandeg dan anggaran yang kurang. Namun ini, sudah masuk final. Diharapkan seluruh pimpinan daerah sinkron, untuk menyelesaikan ikon Sumatera Utara ini,” kata Boediono.
Bandara Kualanamu nantinya dapat menjadi stimulus meningkatkan perekonomian di Sumut. Selain Kualanamu menjadi impian masyarakat Sumut, sudah bertahun-tahun lalu, akhirnya mendekati garis finish. “Biasanya pelari, semakin dekat ke finish semakin cepat larinya,” ujar Boediono sebelumnya saat berada Bandara Kualanamu, sekitar pukul 12.30 WIB.
Kedatangan Wapres bersama rombongan ke Bandara Kualanamu menggunakan empat unit helikopter. Boediono didampingi sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu di antaranya Menhub EE Mengindaan, Wakil Menteri PU Hermanto Dardak, Menko Kesra HR Agung Laksono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh, Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho, Pangdam I/BB Mayjend TNI Lodewijk F Paulus, Kapoldasu Irjen Pol Drs H Wisjnu Amat Sastro, dan lainnya. Setelah mendarat, rombongan disambut Wakil Bupati Deli Serdang Zainuddin Mars beserta jajarannya. Kemudian rombongan melakukan Salat Jumat di lantai dua terminal Bandara Kualanamu.
Jalur Kereta Api Kurang Nyaman
Rombongan Wapres Boediono kembali ke Medan menumpang Kereta Api (KA) Sri Lelawangsa melalui stasion kereta api Aras Kabu. Di sana, Wapres menyempatkan diri menyapa warga yang bermukim di sekitar stasiun.
Menariknya, perjalanan dengan kereta api itu dikatakan EE Mangindaan layaknya berada di laut yang bergelombang. “Kereta api diprioritaskan di Jawa dan Sumatera. Ganti rel, barangnya sudah ada itu. Baru kemudian gerbongnya. Sumut jadi prioritas. Alangkah sedihnya, kalau Kualanamu begitu mewahnya, tapi kereta yang dipakai Pak Wapres tadi seperti itu. Goyang-goyang,” cetusnya.
Setiba di Medan, Wapres Boediono sempat menyentil Wali Kota Medan, Rahudman Harahap. Menurut Boediono, keberadaan dan kenyamanan stasiun kereta api Medan kurang diperhatikan. “Kalau yang naik kereta api dari Kualanamu ke Medan, lokasi parkirnya sempit sekali. Pak Wali (Rahudman, Red) harus bisa membenahi. Tentunya, tidak semuanya dibuat Peraturan Daerah (Perda) nya. Ada solusi-solusi untuk membenahi masalah itu,” kata Boediono.
Ramai-ramai Curhat ke Wapres
Terlepas dari itu, pertemuan Boediono di rumah dinas gubernur benar-benar dimanfaatkan oleh Bupati/Wali Kota se-Sumut serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Sumut. Dialog dipandu langsung Gatot Pujo Nugroho. Di sesi pembuka, Gatot menyinggung soal minimnya kebutuhan gas di Sumut, yang tidak mampu dipenuhi untuk kebutuhan industri.
Menurut Gatot, kekurangan gas itu telah berjalan bertahun-tahun lamanya, sehingga menyebabkan investasi di Sumut kurang menarik. Persoalan kekuarangan energi di Sumut ini melibatkan kebijakan Pemerintah Pusat. “Atas nama Pemprovsu dan masyarakat Sumut, kami mohon bapak Wapres dapat memberikan arahan dan solusi,” terang Gatot.
Selanjutnya, Gatot mempersilahkan para bupati/walikota serta unsur FKPD untuk mencurahkan persoalan di daerah masing-masing. “Silahkan para bupati walikota serta unur FKPD untuk manfaatkan moment ini,” ujarnya.
Dalam dialog tersebut, para bupati dan walikota mengungkapkan berbagai persoalan dan kebutuhan daerah di antaranya kebutuhan infrastruktur seperti Jalan tol Medan -Tebing Tinggi, permintaan bantuan pendirian bandara udara di Nias Selatan dan penataan kawasan Danau Toba.
Menjawab itu, Budiono menjelaskan penyediaan energi gas memang menjadi fokus pemerintah ke depannya, mengingat keberadaan sumber daya gas di Indonesia sangat besar. Tapi, untuk persoalan gas di Sumut belum bisa diberikan jawaban langsung karena belum diketahui ada persoalan lain seperti halnya di Pulau Jawa. “Kita sekarang ini masih memiliki sumber gas yang besar dan belum dikelola dengan baik,” kata Budiono menanggapi Gatot.
Kepada para bupati/wali kota dan FKPD, Budiono menginstruksikan agar membentuk dan mengaktifkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), yang dapat berkordinasi dengan Tim Penanggulangan Kemiskinan di pusat. Melalui tim tersebut, berbagai program penanggulangan kemiskinan daerah dapat lebih terkoordinasi dengan memanfaatkan data 40 persen penduduk miskin hasil sensus BPS tahun 2011.
Dari 33 kabupaten/kota, terdapat enam daerah yang belum membentuk TKPKD yaitu Nias Selatan, Binjai, Padanglawas Utara, Gunungsitoli, Batubara, Pakpak Bharat, dan Labuhanbatu Selatan.
“Cara terbaik untuk mensinergikan program baik pusat dan daerah adalah menyepakati sasaran, sehingga manfaatnya bisa lebih besar,” ujarnya.
Sekarang ini, paparnya, sudah ada data dasar yang cukup bagus yang memberikan daftar mengenai rumah tangga yang paling miskin 40 persen, dengan berbagai ciri yaitu nama, lokasi, jumlah anggota keluarga. “Ini adalah suatu kekayaan informasi yang luar biasa. Kalau pandai-pandai tentukan sasaran dari data tersebut akan luar biasa sinergi pusat dan daerah,” katanya.
Ungkapan itu disambut Wali Kota Tebingtinggi, Umar Zunaidi yang mengungkapkan pihaknya pernah meminta data dimaksud, hanya saja tidak diberikan. Menjawab itu, Budiono menjelaskan bahwa data mentah tidak diperbolehkan diberikan seluruhnya kepada siapapun terkait Undang-undang BPS dan informasi publik. Namun, data dapat diberikan terkait dengan kebutuhan program, sehingga daerah dapat mengajukan program terlebih melalui TKPKD sehingga data dapat diberikan sesuai kebutuhan. (ari/btr)
