MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan Edliaty Siregar membantah tudingan yang ditujukan kepada pihaknya tentang dugaan memperjualbelikan lapak pada kawasan The Kitchen Of Asia kepada oknum-oknum pedagang.
Edliaty menegaskan, pihaknya tidak pernah memperjualbelikan lapak yang ada di kawasan The Kitchen of Asia.”Gak ada, gak ada kami memperjualbelikan lapak stand di The Kitchen Of Asia itu. Lapak itu memang tidak diperjualbelikan,” ucap Edliaty, Selasa (13/4) petang.
Edliaty menjelaskan, dirinya tidak pernah mengenal oknum-oknum yang diduga memperjualbelikan lapak di kawasan The Kitc-hen of Asia.
Namun terkait dugaan oknum pedagang di The Kitchen of Asia yang memperjual belikan lapak tersebut, pihaknya berjanji segera mengeceknya secara langsung ke lapangan.”Nanti kami cek terlebih dulu benar apa tidak ada oknum pedagang yang menjual lapaknya, dan nanti kami akan tanya satu persatu siapa yang membeli,” ujarnya.
Edliati menegaskan, bahwa dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan tidak pernah memperjualbelikan lapak di kawasan The Kitchen Of Asia. Malah, pihak Dinas Koperasi dan UMKM Medan memberikan lapak The Kitchen Of Asia kepada pedagang secara gratis.
“Dari Pemerintah Kota Medan tidak ada menjual lapak itu, malah diberikan secara gratis. Hal ini semata-mata untuk mereka bisa berjualan dan untuk meningkatkan taraf ekonominya,” katanya.
Edliati mengatakan, sepanjang The Kitchen Of Asia dibuka hingga sekarang, ia tak pernah mendapatkan pengaduan terkait praktik jual beli lapak di lokasi itu, termasuk belum pernah mendengar jika ada oknum anggotanya yajg memperjualbelikan lapak di The Kitchen Of Asia.
“Oh ya, saya belum dengar itu. Makanya tadi saya bilang juga di rapat LKPj di DPRD Medan, akan segera mengecek semuanya,” terangnya.
Edliati menjelaskan, jika ada ditemukan oknum pedagang yang memperjualbelikan lapak di The Kitchen Of Asia, maka pihaknya akan mencabut izinya, karena sudah melanggar perjanjian kepada Pemko Medan.”Jika ada ketahuan seperti itu, maka kami akan mencabut izin hak-haknya berjualan di situ,” tegasnya.
Dilanjutkan Edliaty, apabila ada oknum internal atau anggota dari Dinas Koperasi dan UMKM Medan yang terlibat memperjualbelikan lapak di The Kitchen Of Asia, maka pihaknya akan memberikan tindakan berupa sanksi tegas.
“Sampai sekarang saya sudah menekankan kepada seluruh staf saya bahwa lapak di The Kitchen Of Asia tidak diperjualbelikan. Jadi lapak-lapak atau stand di situ memang untuk masyarakat Medan dan diberikan secara gratis. Lalu di situ kita meletakan dan menata pedagang agar mereka nyaman berjualan di situ,” tandasnya.
Sebelumnya dalam rapat Pansus LKPj Wali Kota Medan Tahun 2020, Senin (12/4) sore kemarin terungkap, jika para pedagang yang ingin berjualan di Kesawan City Walk The Kitchen Of Asia harus membayar sejumlah uang kepada oknum agar bisa mendapatkan lapak dagangannya.
Hal ini ungkapkan anggota Pansus LKPj DPRD Medan, Haris Kelana Damanik, saat pembahasan bersama Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan, Edliaty Siregar.
Bukan hanya itu, Haris juga mengaku ada pedagang yang justru menyewakan lapak jualannya kepada pedagang lain.”Kasusnya itu mereka menjualnya kepada pedagang lain. Mereka yang menerima tapi yang jualan lain,” tutur Politikus Partai Gerindra ini.
Sementara itu, anggota Pansus LKPj lainnya, Antonius Devolis Tumanggor, menilai jika program The Kitchen Of Asia sebagai program yang hanya membuang-buang energi dan biaya.
“Program apa itu The Kitchen Of Asia, hanya program buang energi dan buang biaya,” ungkapnya.
Saat itu, di dalam rapat, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan, Edliyati sendiri membantah adanya praktik jual beli lapak pedagang di Kesawan City Walk. Namun sayang, saat ditanyai usai rapat LKPj, Haris enggan menyebutkan jumlah harga jual lapak yang dimaksud dengan alasan tidak etis menyebutkannya.”Saya rasa lebih baik dinas terkaitnya saja lah yang mencari tahu kebenaran kabar tersebut,” tuturnya.
Haris juga mengaku tidak mengetahui apakah praktik jual beli lapak di kawasan The Kitchen Of Asia itu dilakukan oleh oknum internal dinas terkait atau justru oknum eksternal. “Kita tak tahu kalau masalah di situnya, apakah itu dari internal dinas terkait atau eksternal. Yang jelas kita mendengar dan mendapatkan laporan seperti itu,” pungkasnya. (map/ila)
