MEDAN, SUMUTPOS.CO – Guna mengatasi masalah kawasan kumuh dan rumah tak layak huni, Pemko Medan melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan, diminta untuk memprioritaskan program bedah rumah di wilayah Medan bagian utara, khususnya pesisir Belawan.
Diketahui, Kecamatan Medan Belawan merupakan kawasan dengan jumlah warga paling banyak memiliki rumah tak layak huni dengan kondisi lingkungan yang kumuh.
“Kami minta Dinas PKPPR Medan dapat memprioritaskan bedah rumah di daerah pesisir Belawan,” ungkap Ketua Komisi 4 DPRD Medan, Haris Kelana Damanik, Jumat (13/5).
Haris yang juga Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan itu, mengaku, sangat prihatin melihat pemukiman kumuh di kawasan Medan bagian utara, khususnya pesisir Belawan yang terkesan terabaikan, dan masih jauh dari perkem- bangan pembangunan. n
Padahal, menurutnya, pengentasan lingkungan kumuh merupakan satu upaya pemerintah dalam penanganan jumlah penderita stunting.
“Bila pemukiman tak dibenahi, kasus stunting akan tetap berkelanjutan. Karena itu, masalah kebersihan dan penataan lingkungan harus dilakukan sejalan,” tutur Haris.
Haris berharap, Dinas PKPPR Kota Medan dapat merevisi persyaratan guna mempermudah masyarakat miskin dalam mendapatkan program bedah rumah tersebut.
“Sepanjang dia warga Medan, kami berharap ada solusi untuk mereka bisa mendapatkan program bedah rumah secara lebih mudah. Apalagi kalau anak pemilik rumah ternyata adalah penderita stunting,” jelasnya.
Selain itu, dia juga meminta kepada Dinas PU Kota Medan, agar lebih serius dalam membenahi infrastruktur lingkungan kumuh di Medan bagian utara, khususnya untuk pembangunan jalan dan drainase.
“Kami minta kesiapan Dinas PU terkait perbaikan infrastruktur jalan setapak dan drainase di Belawan. Kami akan komitmen dalam menyuarakan dan memfasilitasi perbaikan infrastruktur lingkungan di Belawan. Sama halnya dengan melakukan pengawasan yang maksimal terhadap kinerja OPD,” pungkas Haris. (map/saz)
