MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara terus mengantisipasi lonjakan inflasi pasca kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terimbas dengan naiknya harga kebutuhan pokok.
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset, dan SDA Sumut, Agus Tripriyono mengatakan langkah dilakukan Pemprov Sumut melakukan inventarisasi dampak-dampak kenaikan BBM sangat dirasakan masyarakat, salah satu biaya hidup akan bertambah.
“APBD induk itu sebenarnya sudah ada bantuan yang di alokasikan, untuk penanganan inflasi itu. Tapi ada kewajiban sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Kita harus mengalokasikan 2 persen dari dana transfer umum yang akan dibayarkan di bulan Oktober, November dan Desember (tahun 2022),” sebut Agus, Rabu (14/9).
Berdasarkan informasi dihimpun wartawan, bahwa Rp14,7 miliar berasal transfer umum sebesar 2 persen dari APBD Sumut Rp735 miliar. Bantuan ini, akan disalurkan seluruh sektor yang terdampak kenaikan BBM di Sumut.
“Itu kita sudah hitung, setelah dikurangin dengan kebutuhan-kebutuhan. Itu minimal Rp14 miliar. Karena, hanya tiga bulan (Oktober, November dan Desember 2022),” ucap Agus.
Agus mengungkapkan pihak Pemprov Sumut akan kembali penghitungan untuk memberikan bantuan kembali kepada masyarakat, pada tahun 2023, mendatang. Dengan melihat perkembangan inflasi di Provinsi Sumut ini.
“Kalau di tahun depan akan kita hitung kembali,” tutur Agus.
Agus menjelaskan Rp 14,7 miliar, Pemprov Sumut akan melakukan formulasi terlebih sektor-sektor mana saja, akan terkena imbas langsung kenaikan BBM yang patut dan segera diberikan bantuan. Hal ini, menjadi pembahasan internal Pemerintah.
“Untuk memformulasikan dalam bentuk kegiatan. Karena sudah ada arahan mana yang untuk bantuan sosial, subsidi ongkos angkut. Dimana yang untuk kegiatan lain, itu yang dari pemerintah pusat,” ungkap Agus.
Dimana, laju inflasi di Sumut sangat dipengaruhi oleh cabai merah dan bawang merah. Namun, Pemprov Sumut dan stakeholder terkait mampu menekan harga dua komoditas pangan tersebut.
“Tapi di kita juga ada, kita juga sudah ada instruksi Gubernur untuk penanaman cabe setiap rumah tangga,” sebut Agus.
Agus mengatakan pihaknya juga mendorong perbankan untuk segera mencairkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan UMKM.
“Lalu, juga dari dana KUR yang ada di Bank. Kita sudah rapat ini, kan artinya ada dana-dana yang dikelola perbankan melalui KUR. Mereka juga harusnya cepat transfer pada masyarakat yang membutuhkan. Ini sedang kita (dorong) percepat juga,” tandas Agus.
Agus menambahkan, pendistribusian bantuan kepada masyarakat sedang berjalan, seperti bantuan sosial (Bansos) yang dilakukan Dinas Sosial Sumut dan bantuan kepada UMKM dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Sumut.(gus/han)
