Sinergi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) dan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai kembali membuahkan hasil dalam upaya pemberantasan narkotika. Melalui Patroli Laut Gabungan yang menyisir jalur-jalur rawan penyelundupan di Selat Malaka, petugas mengamankan seorang nahkoda dan seorang anak buah kapal (ABK) yang positif mengonsumsi ganja.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas permukiman yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Infrastruktur Strategis Terintegrasi (INSTANSI), Tahun 2026 Pemprov Sumut merealisasikan 440 unit rehabilitasi rumah tidak layak huni, serta 7.157 unit rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM bergerak cepat menertibkan aktivitas pertambangan tanpa izin di Kabupaten Dairi. Dalam operasi lapangan terbaru, ditemukan empat lokasi yang diduga masih terlibat aktivitas tambang ilegal, khususnya komoditas dolomit.
SELARAS dengan Bahasa Batak yang berbunyi “beta timbul rap di anak hinomit na timbul” yang bermakna “ayo maju bersama untuk rakyat yang maju”, Pemprov Sumut telah mencanangkan untuk tahun 2025-2030 berslogan, “Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan”.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menggelontorkan anggaran sebesar Rp158 miliar untuk memperbaiki ruas jalan Aek Nabara-Negerilama-Tanjung Sarangelang di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara pada tahun ini. Diketahui, proses perbaikan ruas jalan tersebut tengah memasuki tahap tender.
Maraknya aktivitas tambang ilegal di Sumatera Utara (Sumut) mendorong pemerintah daerah menyiapkan langkah penertiban lebih terstruktur. Dimulai dari pemetaan hingga kolaborasi dengan aparat penegak hukum.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), berkomitmen mengoptimalkan bantuan pemerintah sebagai instrumen pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan sosial di daerah. Upaya ini diiringi dengan penguatan reformasi dan peningkatan tata kelola program.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) melakukan intervensi pasar dengan mendatangkan 50 ton cabai merah dari Jawa. Diharapkan langkah ini mampu menjaga stabilitas harga cabai di pasaran.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut), Zeira Salim Ritonga, mempertanyakan langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) yang mengimpor 50 ton cabai dari Pulau Jawa, untuk menekan laju inflasi.
