UNJUK RASA: Ratusan pegawai Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Haji Adam Malik (HAM) Medan berunjukrasa, Senin (13/10) di halaman rumah sakit usai melaksanakan apel pagi.
MEDAN, SUMUTPOS.CO- Ratusan pegawai Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Haji Adam Malik (HAM) Medan berunjukrasa, Senin (13/10) di halaman rumah sakit usai melaksanakan apel pagi.
Dalam tuntutannya, ratusan pegawai meminta kejelasan mengenai remunerasi (bonus atau penambahan gaji pegawai dari anggaran pemerintah) yang sejak 3 tahun lalu dijanjikan pihak management RSUP HAM. Tidak sampai di situ, mengenai jasa pelayanan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sejak diberlakukannya pada Januari lalu, tak kunjung diterima oleh pegawai.
“Ini sudah pembohongan, hanya janji-janji saja. Padahal remunerasi itu untuk mensejahterakan para pegawai yang ditentukan dalam kriteria-kriterianya. Namun selama ini belum juga direalisasikan,” teriak dr Tenang Sebanyang, Koordinator aksi demo yang dilakukan ratusan pegawai.
Salah satu pegawai RSUP Haji Adam Malik yang tak ingin disebutkan namanya, mengaku sudah lama wacana remunerasi dijanji-janjikan setiap apel pagi, bahkan akan dikeluarkan pencairan pada bulan Oktober, namun tak kunjung dikeluarkan. “Remunerasi itu sampai sekarang belum juga dikeluarkan. Tapi, sampai saat ini hanya janji-janji saja yang diberikan. Makanya kami menuntut itu sekarang,” ujarnya kesal.
Tak itu saja, pegawai lainnya juga mengatakan sejak Januari diberlakukannya BPJS Kesehatan, jasa pelayanan untuk pegawai tak pernah ada. Padahal setiap hari pegawai bekerja menangani sampai 800 pasien. “Jasa lembur untuk rekam medik sudah 4 bulan juga belum dikeluarkan. Remunerasi itu tak kunjung juga, tapi kalau terlambat sedikit jasa kami dipotong,” kesal perempuan berkacamata yang tak ingin dituliskan namanya.
Setelah melakukan orasi sekitar 60 menit, pihak management meminta agar masalah yang ada untuk langsung dibicarakan di ruang rapat. Akhirnya ratusan pegawai mengikuti keinginan management.
Sementara melakukan mediasi dengan pegawainya, Dirut RSUP HAM, dr Lukmanul Hakim Nasution SpKK, mengatakan, sejumlah pegawainya tak melakukan tuntutan, hanya ingin kejelasan seperti apa remunerasi itu keluar.”Saya sudah dijelaskan remunerasinya, rencana keputusan terakhir. Karena kesulitannya, pegawai memiliki pekerjaan berbeda-beda. Dan gak bisa kita seragamkan, karena remunerasi ini menyangkut kinerja. Contohnya pekerjaan di loundry ini berbeda, rawat jalan, rawat inap berbeda. Makanya kita harus membuat tools (rekapan kinerja) mereka.Maka pedomannya itulah yang masih kita bentuk,” terangnya.
Pihaknya juga akan terus memberikan sosialisai, agar persepsi semua pegawai menjadi sama. “Kemungkinan, sosialisasi sampai tinggkat ujung tidak terserap. Bukan direktur yang menilai atas keluarnya remunerasi akan tetapi dari kinerja masing-masing pegawai. Maka nantinya akan ada tanda tangan kontrak dalam remunerasi, rencananya akhir Oktober akan ditanda tangani dan mudah-mudahan bisa di bagikan setelah itu,” bebernya. (nit/ila)
Sementara terkait, tuntutan jasa BPJS Kesehatan, Lukman menuturkan sudah tidak ada lagi jasa yang diterima untuk jasa pelayanan BPJS Kesehatan. “Pendapatan BPJS Kesehatan itu, masuk ke rumah sakit. Tidak bisa dibeda-bedakan seperti dulu. Kalau dulu ada jamkesmas, ada askes, ada umum sekarang tidak. Sekarang remunerasi ini, sudah terhimpun di dalamnya semua. Sudah diseragamkan de remunerasi itu,” tukasnya dan meminta pegawai untuk mengikuti prosedur yang ada.
Terakhir, terkait tuntutan uang lembur dari rekam medik sudah empat belum dibagikan, ia mengatakan sedang dilakukan verifikasi terlebih dahulu. (nit/ila)
