MEDAN-Masalah Sirkuit Multifungsi di Jalan Pancing/Willem Iskandar, Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deliserdang, persisnya dibangun di atas lahan yang satu hamparan dengan pertapakan kompleks perkantoran dan di dalam pagar milik Pemprovsu makin meruncing.
Ratusan massa mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Pecinta Olahraga Otomotif n (AMPO) yang terdiri dari anggota Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sumatera Utara (Sumut) serta Pengurus Wilayah (PW) Pemuda Pujakesuma Sumut melakukan aksi, di halaman Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro Medan, Selasa (14/8).
Suara knalpot dari beragam jenis sepeda motor besar Harley Davidson dan lainnya yang dikendarai para aksi massa, memaksa para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja, berhamburan keluar kantor melihat aksi tersebut.
Malah, para PNS Pemprovsu tersebut tampak terhibur dengan para demonstran, yang tidak hanya menggelar aksi tapi juga melakukan sejumlah aksi akrobatik.
Aksi damai nyaris diwarnai bentrokan antara sejumlah massa aksi dengan personel polisi yang bertugas mengamankan unjuk rasa tersebut. Namun, pihak Pemprovsu mempersilahkan sekitar 10 pengunjuk rasa untuk berdialog dengan pihak Pemprovsu bagian aset dan perlengkapan.
Pemprovsu hanya mengutus Kepala Biro (Kabiro) Aset dan Perlengkapan Provsu, Syafruddin didampingi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Provsu, Anggiat Hasibuan. 10 utusan massa merangsek masuk ke dalam kantor Gubsu dengan pengawalan yang ketat oleh sejumlah personel Satpol PP Provsu dan petugas kepolisian.
Massa menuding, ada pertemuan khusus atau terselubung antara Pemprovsu dengan pihak IMI Sumut, di Lantai 8 Kantor Gubsu, yang tengah membicarakan persoalan sirkuit tersebut. Sejumlah petinggi IMI Sumut, diantaranya Opung Ladon yang juga Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Medan kedapatan berada di dalam pertemuan itu. Selain Opung Ladon, ada juga Bendahara IMI Sumut Faisal dan beberapa orang pengurus lainnya.
“Tertangkapnya para pengurus IMI Sumut itu oleh massa aksi, setelah massa aksi yang sempat ditahan Ass Admum, Aset dan Perlengkapan Hasban Ritonga serta Bendahara IMI Sumut Faisal, mendesak agar pertemuan yang diketahui di salah satu ruangan Ass Admum, Aset dan Perlengkapan Provsu tersebut dibubarkan.
Itu terlebih, ketika Bendahara IMI Sumut, Faisal berdalih kepada para utusan massa untuk memberitahukan keinginan massa aksi.
“Saya permisi dulu memberitahukan hal ini kepada yang lain,” pinta Faisal kepada utusan aksi massa.
Permintaan itu, sempat tidak ditolak oleh utusan massa. Namun, akhirnya Faisal diberikan kesempatan untuk masuk ke salah satu ruangan yang mereka gunakan sebagai tempat pertemuan.
Hasban Hasibuan berupaya untuk mengikuti Faisal. Namun, untungnya Sekretaris AMPO, Indra Gunawan jeli dan langsung melarang dan mengajak Hasban Ritonga untuk tetap bersama mereka.
“Biarkan dia (Faisal, Red) yang masuk, kenapa bapak mau ikut-ikutan masuk? Bapak di sini saja, menemani kami!” tegas Indra.
Hasban yang terlihat kecut, tampak mengalihkan kekecutannya itu dengan mengajak para utusan AMPO untuk duduk di kursi lobi lantai 8 kantor Gubsu.
Tak berapa lama, seluruh pengurus IMI Sumut yang berada di dalam ruangan akhirnya keluar, bersamaan dengan Bendahara IMI Sumut, Faisal.
Setelah bertemu, para utusan AMPO akhirnya megnajak para pengurus IMI Sumut hingga ke halaman kantor Gubsu.
Sementara itu, Hasban Ritonga diperbolehkan kembali ke ruang kerjanya. Sembari berjalan memasuki ruang kerjanya, Hasban yang didesak wartawan terkait persoalan itu, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti persoalan tersebut. Dan dirinya, mengaku pertemuan pihaknya dengan IMI Sumut tersebut bukan pertemuan rahasia dan tertutup.
“Ini akan kita tindaklanjuti. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi,” akunya.
Sebelumnya, saat negosiasi antara utusan AMPO, Ass Admum, Aset dan Perlengkapan Provsu, Hasban Ritonga serta Bendahara IMI Sumut, Faisal, utusan AMPO melalui Sekretarisnya, Indra Gunawan menyatakan persoalan relokasi maupun design sirkuit multifungsi itu diserahkan sepenuhnya kepada Pemprovsu untuk menyelesaikannya. Namun, dengan catatan tidak lain dan tidak bukan agar keberadaan aset tersebut kembali dimiliki Pemprovsu dan diperuntukkan sebagai sarana olahraga bagi masyarakat Sumut, khususnya pecinta otomotif.
“Ini tanggungjawab Pemprovsu, kita serahkan kepada mereka untuk segera menyelesaikan. IMI Sumut tidak boleh ikut dalam pertemuan dalam penyelesaian masalah itu,” tandasnya.
Menurut massa dalam pernyataan sikapnya kuat dugaan jika lahan sirkuit yang dibangun dari tiga tahun penganggaran di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut 2007-2008 dan 2010, dengan total anggaran Rp6,3 miliar tersebut, telah dijual kepada perusahaan swasta pengembang properti PT MD (Mutiara Development, Red).
Hal itu tertuang pada surat resmi yang dikirimkan Pemprovsu, dengan ditandatangani Assisten Administrasi Umum (Ass Admum) dan Aset Provsu, Hasban Ritonga kepada Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sumut, tanggal 7 Agustus 2012.
Bahkan, Pemprovsu menggelar pertemuan dengan berbagai pihak untuk membahas pemindahan (relokasi) Sirkuit Road Race tersebut.
Sebelumnya juga, kondisi yang ada semakin parah, tepatnya Rabu (1/8) sekira pukul 11.00 WIB, telah terjadi tindakan yang diindikasikan telah direncanakan.
Atas sikap Pemprovsu tersebut, massa AMPO menilai telah mencederai perasaan warga Sumut, terutama pecinta olahraga otomotif.
Untuk itu, Pemprovsu semestinya mendesak aparat penegak hukum, yakni Poldasu untuk mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap dua anggota IMI yang tengah mengawasi pengerjaan grasstrack atau lintasan tanah.
Mendesak aparat penegak hukuk untuk mengusut dalang pengalihan aset tersebut, serta memeriksa pihak developer PT MD.(ari/mag-18)
