25 C
Medan
Sunday, September 29, 2024

Exco PSSI Panas

JAKARTA – Baru sekitar dua bulan berjalan, kepengurusan PSSI dibawah Djohar Arifin Husin sudah bergolak. Terjadi perpecahan di jarajan Exco. Diantara pemicunya adalah rencana PSSI menerapkan format kompetisi dua wilayah. Itu ternyata tidak disetujui oleh  semua anggota Exco.

La Nyalla Mattaliti, salah satu anggota Exco yang juga ketua komite hukum PSSI kemarin mencak-mencak di kantor PSSI setelah tahu PSSI bakal memaksakan format kompetisi dua wilayah.

“Itu menyalahi aturan. Format kompetisi yang lama (satu wilayah) itu sudah bagus,. Kenapa harus diubah-ubah. Itu yang membuat situasi makin ruwet,” ujarnya berapi-api di hadapan wartawan. Nyalla menuding, perubahan format itu tak lebih dari upaya untuk mengakomodir kelompok-kelompok tertentu.

Ketua Umum Pengprov PSSI Jawa Timur ini menilai jika PSSI akan melanggar statute jika tetap bersikeras menerapkan kompetisi dua wilayah. Sesuasi hasil kongres tahunan di Bali Januari lalu, kompetisi level tertinggi (Indonesia Super League) digelar dengan format satu wilayah dengan 18 peserta. Sedangkan Divisi Utama diikuti 44 peserta.

“Mestinya itu yang dilaksanakan karena sudah diputuskan kongres. Kalau PSSI menginginkan perubahan menjadi dua wilayah, mekanisme yang harus lewat kongres dulu. Itupun kalau disepakati oleh peserta kongres,” bebernya.
Nyalla menegaskan dirinya akan mati-matian memperjuangkan agar PSSI berjalan sesuai aturan yang ada. Pria yang juga menjabat sebagai ketun Kadin Jatim ini mengaku tidak gentar menghadapi siapapun. Nyalla mengklaim jika dalam anggota Exco tidak hanya dirinya yang tidak sepakat dengan rencana format kompetisi dua wilayah. “Saya yakin teman-teman Exco lain juga punya pemikiran yang sama. Tapi mereka tidak mau bersikap terbuka seperti yang saya lakukan.

Nyalla juga mempertanyakan kebenaran adanya klaim restu dari AFC terkait kompetisi dua wilayah tersebut. Sebagai ketua komite hukum Nyalla juga mengaku tak pernah melakukan dilibatkan dalam verifikasi klub-klub calon peserta. “Sebagai komite hukum mestinya mestinya kita-kita ini diajak ngomong. Tapi ini tidak sama sekali,” tegasnya. (ali/jpnn)

JAKARTA – Baru sekitar dua bulan berjalan, kepengurusan PSSI dibawah Djohar Arifin Husin sudah bergolak. Terjadi perpecahan di jarajan Exco. Diantara pemicunya adalah rencana PSSI menerapkan format kompetisi dua wilayah. Itu ternyata tidak disetujui oleh  semua anggota Exco.

La Nyalla Mattaliti, salah satu anggota Exco yang juga ketua komite hukum PSSI kemarin mencak-mencak di kantor PSSI setelah tahu PSSI bakal memaksakan format kompetisi dua wilayah.

“Itu menyalahi aturan. Format kompetisi yang lama (satu wilayah) itu sudah bagus,. Kenapa harus diubah-ubah. Itu yang membuat situasi makin ruwet,” ujarnya berapi-api di hadapan wartawan. Nyalla menuding, perubahan format itu tak lebih dari upaya untuk mengakomodir kelompok-kelompok tertentu.

Ketua Umum Pengprov PSSI Jawa Timur ini menilai jika PSSI akan melanggar statute jika tetap bersikeras menerapkan kompetisi dua wilayah. Sesuasi hasil kongres tahunan di Bali Januari lalu, kompetisi level tertinggi (Indonesia Super League) digelar dengan format satu wilayah dengan 18 peserta. Sedangkan Divisi Utama diikuti 44 peserta.

“Mestinya itu yang dilaksanakan karena sudah diputuskan kongres. Kalau PSSI menginginkan perubahan menjadi dua wilayah, mekanisme yang harus lewat kongres dulu. Itupun kalau disepakati oleh peserta kongres,” bebernya.
Nyalla menegaskan dirinya akan mati-matian memperjuangkan agar PSSI berjalan sesuai aturan yang ada. Pria yang juga menjabat sebagai ketun Kadin Jatim ini mengaku tidak gentar menghadapi siapapun. Nyalla mengklaim jika dalam anggota Exco tidak hanya dirinya yang tidak sepakat dengan rencana format kompetisi dua wilayah. “Saya yakin teman-teman Exco lain juga punya pemikiran yang sama. Tapi mereka tidak mau bersikap terbuka seperti yang saya lakukan.

Nyalla juga mempertanyakan kebenaran adanya klaim restu dari AFC terkait kompetisi dua wilayah tersebut. Sebagai ketua komite hukum Nyalla juga mengaku tak pernah melakukan dilibatkan dalam verifikasi klub-klub calon peserta. “Sebagai komite hukum mestinya mestinya kita-kita ini diajak ngomong. Tapi ini tidak sama sekali,” tegasnya. (ali/jpnn)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/