DIRESMIKAN: Gedung dewan Medan yang sudah diresmikan kemarin.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Walaupun sempat mendapatkan kecamatan dari sejumlah anggo dewan, akhirnya gedung baru anggota dewan yang mulai ditempati pada awal Januari 2014 lalu itu diresmikan juga, Sabtu (13/9) kemarin.
Sekreartis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Azwarlin dan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim), Gunawan Surya Lubis yang sudah mengetahui penolakan dari sejumlah anggota dewan nampaknya tidak bergeming.
“Kami hanya sebagai user (pengguna) fasilitas gedung, jadi ketika ada penolakan harusnya dialamatkan kepada Dinas Perkim selalu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab atas pembangunan gedung,” ujar Sekretaris DPRD Medan, Azwarlin.
Senada, Kepala Dinas Perkim Gunawan Surya Lubis berkilah dengan menyebutkan bahwa keberadaan gedung dewan sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.”Konstruksi bangunan, elektrikal tidak ada masalah dan sudah sesuai dengan perencanaan,” kata Gunawan.
Mengenai kekurangan atau kerusakan gedung di sejumlah sisi, Gunawan mengaku itu akan segera diperbaiki dengan anggaran pemeliharaan dari pihaknya maupun Sekretariat DPRD Medan selaku penanggung jawab serta pengelola gedung.
Sedangkan pasokan listrik, kata dia, itu di luar kemampuan ataupun di luar prediksi. “Mengenai listrik semua orang sudah tahu bahwa PLN sedang mengalami defisit, dan itu di luar kemampuan kami, yang terpenting semua sudah sesuai,” ujarnya.
Seperti diketahui, Penolakan keras ini disampaikan oleh sejumlah anggota dewan diantaranya Parlaungan Simangunsong dari Fraksi Demokrat, Landen Marbun dari Fraksi Partai Damai Sejahtera (PDS) serta Bangkit Sitepu dari Fraksi Patriot Persatuan Pembangunan (PPP).
Sementara itu, komposisi fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) dipastikan berubah dari sebelumnya. Baik dari segi jumlah maupun perolehan kursi setiap partai politik (parpol). Namun pihak sekretariat menyatakan bahwa tidak ada upaya perombakan untuk pengadaan ruangan tersebut.
Kepala Bagian (Kabag) Umum Sekretariat DPRD Sumut, Pendi Batubara mengatakan kondisi ruang fraksi sebelumnya tidak akan ada perombakan. Pasalnya tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk mengubah komposisi ruangan yang selama ini diperuntukan bagi 10 fraksi. “Tidak ada perubahan untuk ruangan, nanti fraksi yang ada akan tetap seperti itu,” katanya, Minggu (14/9).
Sebagaimana diketahui saat ini, sudah ada 8 fraksi yang pasti akan terbentuk menurut hasil perolehan kursi di legislatif Sumut. Adapun fraksi yang sudah pasti yakni fraksi Partai Golkar, PDI Perjuangan, Demokrat, Gerindra, Hanura, PKS, PAN dan Nasdem yang mendapatkan 5 kursi atau lebih.
Sementara tiga partai lainnya adalah PPP, PKB dan PKPI yang tidak mencapai 5 kursi. Sehingga ketiganya harus mencari partai lain untuk bisa membentuk satu fraksi atau bergabung dengan partai yang telah memenuhi syarat membentuk satu fraksi. “Sampai saat ini, yang pasti itu ada 8,” sebutnya.
Sedangkan disinggung soal kecukupan ruangan untuk fraksi yang perolehan kursinya bertambah dari pemilu sebelumnya pada 2009 seperti Partai Golkar atau Hanura, Pendi menyebutkan jika kelebihan anggota atau kursi nantinya akan ditempatkan terpisah dari ruangan fraksi. Seperti Fraksi Demokrat yang sebelumnya ada 26 anggota dan menempati dua ruangan (A dan B), maka untuk periode kali ini, hanya satu ruangan saja. “ Jadi kelebihan kursi, bisa ditempatkan di ruang (eks) Demokrat B,” ujarnya.
Dijelaskannya, penempatan sebagian anggota dewan yang tidak mencukupi untuk satu ruangan di satu fraksi, tidak menjadi masalah. Sebab meskipun berpencar dengan rekan fraksi, tetapi untuk ruang rapat tetap disediakan. Sehingga ruang terpisah tersebut nantinya hanya sebagai ruang kerja karena tidak adanya perombakan khusus untuk menyusun komposisi fraksi sesuai perolehan kursi. (dik/bal/ila)
“Nanti mereka (anggota dewan) yang lebih atau tidak mencukupi di satu ruangan fraksi, maka akan dipencar. Tetapi kan tetap ruang rapatnya ada di fraksi sendiri. Disitu (ruang terpisah) hanya sebagai tempat kerja saja. Tetapi kalau rapat, kembali ke fraksi,” ujarnya.
Sedangkan untuk penempatan nama-nama anggota dewan terpilih, diakuinya belum ada daftar di ruangan mana saja anggota dewan itu akan ditempatkan. Hal ini dimaksudkan agar setelah duduk, para legislator sudah mendapatkan ruang kerja. Saat ini pihaknya menunggu keputusan atau pemberitahuan dari partai yang akan menentukan siapa pimpinan (ketua) fraksi masing-masing secara defenitif.”Diserahkan kepada pimpinan, tergantung nanti hasil rapat dan musyawarah pimpinan dewan yang akan menetapkan pimpinan defenitif di fraksi. Setelah tersusun baru kita tahu,” pungkasnya. (dik/bal/ila)
