MEDAN, SUMUTPOS.CO – GUBERNUR Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi menegaskan, tidak akan membiarkan kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah terus berjalan, apabila kasus covid-19 terus mengalami lonjakan.
Menurutnya, kesehatan murid adalah yang utama. Adapun sekolah yang dihentikan PTM saat ini karena ditemukan kasus covid baik terhadap guru ataupun murid. “Kita masih berada di level 1 dan 2. Sehingga mencakup sekolahan kita berlakukan masih 50 persen,
sampai batas mana, kita evaluasi. Kalau kita buka lagi atau tutup sama sekali (PTM) untuk menjaga kesehatan anak-anak kita,” ujar Edy di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (15/2).
Penghentian atau penundaan PTM di sejumlah sekolah saat ini, menurut Edy masih bersifat sementara. Jika kasus terus naik dan tidak terbendung, maka PTM Terbatas akan ditiadakan.
“Ada 10 sekolah (tutup) temporer, tapi belum secara menyeluruh. Kalau menyeluruh kita (Pemprovsu) yang lakukan,” ungkapnya. Karena kasus Covid terus melonjak di Sumut hingga saat ini, Edy Rahmayadi mengimbau masyarakat untuk selalu meningkatkan kepatuhan dan kedisiplinan protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran Covid.
“Memang naik, seluruh daerah (di Sumut) ini naik. Kita kedatangan tamu, yang tak bisa kita hindari. Apalagi kalau rakyat ini tidak bisa dikendalikan, melakukan prokes. Maka vaksinasi harus terus dijalankan,” tandas Edy.
Terpisah, Wali Kota Medan Bobby Nasution mengakui, kasus Covid-19 sudah banyak menyerang anak-anak. Untuk itu, Pemko Medan memastikan pelaksanaan PTM akan dibatasi selama PPKM Level 3 berlangsung. “Kegiatan PTM kedepannya akan dibatasi 50 persen tatap muka langsung dan 50 persen PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) atau skema hybrid,” kata Bobby di Balai Kota Medan, Selasa (15/2).
Sebab berdasarkan data yang diterima Bobby dari Dinas Pendidikan, total sudah ada 10 sekolah yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Medan ditutup sementara karena guru dan siswanya terpapar Covid-19. “Sudah ada 10 sekolah yang ditutup karena memang anak didik, peserta didik, ataupun tenaga pendidik, ada yang terkonfirmasi positif Covid-19,” katanya.
Untuk itu, Bobby mengimbau kepada setiap orangtua siswa agar berkenan ataupun mengizinkan anaknya untuk disuntikkan vaksin Covid-19 agar pandemi Covid-19 yang menyerang anak-anak di sekolah dapat ditekan semaksimal mungkin. “Vaksinasi anak di Kota Medan itu baru 54 persen, kita minta kepada setiap orangtua agar dapat mengizinkan anaknya untuk divaksin,” tuturnya.
Terkait adanya rencana pemerintah yang ingin melakukan sistem PJJ seratus persen karena tingginya angka Covid-19, Bobby memastikan, hal itu belum dilakukan. Ia menegaskan, Pemko Medan akan tetap melakukan PTM dengan batasan maksimal 50 persen
seperti yang tertuang dalam aturan PPKM Level 3.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi II DPRD Kota Medan Afif Abdillah, mengimbau agar PTM dihentikan sementara dan diganti dengan sistem PJJ. Sebab, sudah cukup banyak pelajar yang terpapar Covid-19. “Omicron juga bisa mengenai anak-anak, ini harus menjadi perhatian. Kita tidak ingin anak-anak kita menjadi korban,” tegasnya.
Afif pun meminta Dinkes Medan untuk bekerja keras dalam menekan laju penyebaran Covid-19 di Kota Medan agar status PPKM Kota Medan dapat kembali turun ke Level 1. “Dinkes jangan ‘kecolongan’ lagi seperti di Bulan Juli 2021 lalu. Sebab saat itu, varian Delta membuat angka penularan Covid-19 di Kota Medan melonjak tajam hingga membuat tingkat keterisian rumah sakit dan lokasi Isolasi Terpadu (Isoter) sangat tinggi.
Dinkes harus bisa melakukan pemetaan lokasi penyebarannya, sebab kita tidak ingin penyebaran varian Delta beberapa waktu lalu terulang kembali. Jangan sampai kecolongan lagi,” pinta anak mantan Wali Kota Medan Abdillah ini. Ketua Fraksi Partai NasDem itu juga meminta Dinkes Medan bergerak cepat, termasuk menyiagakan rumah sakit RSUD Pirngadi Medan dan Isoter. “Memang gejala varian Omicron lebih ringan dari varian Delta, namun tetap harus diwaspadai.
Selain itu, pastikan ruang ICU, kamar dan oksigen di RSUD Pirngadi siap. Kadis kesehatan harus memiliki perencanaan yang terbaik dan kemungkinan yang terburuk dalam menangani Covid-19 varian Omicron,” ujarnya. Bahkan kata Afif, ia mendapat kabar kalau beberapa pegawai di lingkungan Pemko Medan juga ada yang terpapar omicron, namun Dinkes kecolongan.
“Untuk itu Kadis kesehatan harus lebih aktif lagi, dengan menyurati beberapa dinas untuk mengetahui perkembangannya. Sebab Pemko Medan harus menjadi contoh, kalau perlu Kadis kesehatan melalukan evaluasi setiap hari pada jajarannya agar semua bisa diketahui dan tidak luput dari pengawasan Dinkes Medan,” tandasnya.(gus/map)
