MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ratusan mahasiswa yang tergabung di Cipayung Plus Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa ke gedung DPRD Medan dan DPRD Sumut, Kamis (14/4). Massa aksi menuntut pemerintah untuk mencabut kebijakan menaikkan harga BBM dan sembako. Mereka juga meminta agar pemerintah serius dalam menangani kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng di pasaran.
Selain ke DPRD Medan, mahasiswa juga melakukan orasi di depan kantor DPRD Sumut. Sebelumnya, massa berkumpul di lapangan Merdeka dan berjalan kaki ke DPRD Sumut dan DPRD Medan. Sepanjang di perjalanan, massa juga terus melakukan orasi dan menyampaikan tuntutan mereka.
Dalam orasinya di depan gedung DPRD Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis, mahasiswa menilai pemerintah seakan tidak peduli dengan nasib rakyatnya yang jatuh terpuruk.
“Sebab di saat rakyat berjibaku untuk memulihkan perekonomian karena pandemi Covid-19, disaat itu pula pemerintah justru membuat kebijakan yang menjerumuskan rakyatnya,” teriak salah seorang pelaku aksi.
Dicontohkan mereka, kenaikan harga BBM RON 92 jenis Pertamax sangat berdampak kepada ketersediaan BBM RON 90 jenis Pertalite. Akibatnya saat ini, Pertalite mengalami kelangkaan. Dapat dipastikan, hal ini akan berdampak besar dalam mempengaruhi inflasi secara umum.
Begitu juga dengan harga bahan pokok yang merangkak naik, pemerintah dinilai tidak mampu mengendalikannya. Dengan berbagai masalah itu, mahasiswa mengaku resah karena pemerintah dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Selanjutnya, berselang puluhan menit kemudian, ratusan massa mahasiswa dengan atribut HMI juga turut mendatangi kantor DPRD Medan. Mereka menuntut pemerintah untuk segera melakukan penyelesaian kesenjangan sosial dan ekonomi.
Kemudia para pengunjukrasa juga menyuarakan agar pemerintah kembali menurunkan harga BBM jenis Pertamax, menurunkan PPN, menurunkan harga bahan pokok, mengkaji ulang pemindahan Ibu Kota Negara dan mengevaluasi kinerja kabinet.
Tak berselang terlalu lama, kehadiran mahasiswa di depan gerbang gedung DPRD Medan disambut anggota DPRD Medan Dhiyaul Hayati dan Sekretaris DPRD Medan M Ali Sipahutar.
“Adanya aspirasi adik-adik mahasiswa ini bagus sekali, dan akan kita sampaikan kepada pimpinan DPRD Medan untuk segera ditindaklanjuti ke pemerintah pusat,” jawab Dhiyaul.
Dikatakannya, dengan ada aspirasi ini, dirinya menjadi tahu bahwa saat ini kenaikan harga pratamax membuat BBM jenis pratalite menjadi langka. “Dan ini membuat masyarakat, termasuk para pengendera Ojek Online (Ojol) susah membeli minyak. Akhirnya, mereta terpaksa membeli pratamax,” kata politisi itu.
Menurut Sekretaris Komisi II DPRD Medan itu, pemerintah harus mengontrol keberadaan partalite dengan naiknya harga Pertamax. Diharapkannya, kenaikan harga Pertamax tidak lagi membuat BBM jenis Pertalite menjadi langka di pasaran.
Sementara itu, kata Dhiyaul, untuk kenaikkan PPN 11 persen, hal itu tidak berlaku bagi sembako. Hanya saja untuk barang dan jasa, akan dinaikkan menjadi 11 persen dan nantinya akan dinaikkan kembali menjadi 12 persen. Kenaikkan PPN, diperkirakan juga akan berpengaruh dengan harga-harga lainya. “Pemerintah harusnya mempertimbangkan juga, karena kondisi masyarakat dimasa pandemi,” ucapnya.
Karenanya, pemerintah juga harus mengkontrol harga sembako agar ada stabilisasi harga.”Dengan ada masukkan dari para mahasiswa ini akan menjadi perhatian pemerintah. Dan hal ini bisa bergulir, kita akan teruskan ke pemerintah,” pungkasnya.
Sementara itu, saat mahasiswa demo ke Gedung DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, massa juga menuntut dengan menolak kenaikan BBM menolak kenaikan PPN 11 persen. “Selain itu, menolak kenaikan harga sembako dan usut mafia dan kelangkahan minyak goreng,” ucap salah satu koordinasi aksi, Samuel Pardosi.
Kemudian dalam orasi mahasiswa tersebut, para mahasiswa juga menyuarakan aspirasi terkait masalah yang belakangan mencuat di masyarakat se-Indonesia. “Jelaskan kepada kami, terkait isu kenaikan BBM, kenaikan PPN, kenaikan harga minyak goreng dan kami juga meminta agar aparat mengusut tuntas mafia minyak goreng, khususnya di Provinsi Sumatera Utara,” ujar Ketua PKC PMII Sumut Muhammad Tarmizi bersama pimpinan HIMMAH, GMNI, IMM dan KAMMI.
Menurut mereka, berbagai persoalan dialami bangsa ini dan belum terlihat ada upaya ke arah perbaikan seperti kenaikan harga barang, khususnya kebutuhan pokok. Karena itu mahasiswa terus menyampaikan aspirasi agar masalah yang dialami rakyat bisa diselesaikan.
Tidak lama berselang menggelar unjuk rasa itu, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi dan Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting keluar dari gedung DPRD Sumut untuk menjumpai ratusan mahasiswa yang menggelar demo itu.
Kebetulan mantan Pangkostrad itu, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Dalam Rangka Hari Jadi ke – 74 Provinsi Sumatera Utara. Usai mengikuti paripurna tersebut, Gubernur Edy langsung turun dan menyambangi massa unjukrasa tersebut.
“Anak-anak sekalian yang saya sampaikan. Apresiasi saya, bahwa kalian mempunyai kepedulian, kalian anak muda, dengan intelektual yang dimiliki. Kalian sudah peka melihat situasi ril bangsa ini,” ucap Gubernur Edy dihadapan massa aksi.
Gubernur Edy mengatakan dirinya bersama Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting siap mendengarkan aspirasi dan tuntutan dari mahasiswa yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa tersebut. “Menyampaikan pendapat, tidak ada yang lain. Yang tepat kalian sampaikan, pertama saya selaku eksekutif dan kedua selaku legislatif,” kata mantan Ketua Umum PSSI itu.
Gubernur Edy sempat membaca statmen tuntutan yang tertuang dalam selembar kertas diserahkan massa aksi kepada dirinya. Dari statmen itu, ada empat tuntutan disampaikan para pendemo.
Dari keempat tuntutan tersebut, Gubernur Edy menjelaskan pihak Pemerintah Provinsi Sumut sudah berbuat terkait dengan usut mafia dan kelangkahan minyak goreng, terutama di Sumatera Utara ini. “Ada 4 tuntutan, sudah kita kerjakan nomor 4. Kita terus mencari penyebab dan kenapa. Secara intelektual lain kita bahas,” kata mantan Pangdam I Bukit Barisan itu.
Untuk ketiga tuntutan lain, Gubernur Edy mengatakan tidak ada niat buang badan. Tapi, terkait dengan kenaikan BBM, PPN hingga kenaikan harga sembako akan disampaikan kepada pihak yang berwenang mengurusi hal tersebut. “Ada tiga yang akan kita sampaikan, karena ketiga ini, sangat berpengaruh kali sama masyarakat kita,” pungkas Gubernur Edy. (map/gus/ila)
