MEDAN- Pemerintah Kota (Pemko) Medan kembali berjanji menertibkan ternak kaki empat (babi, Red) di Kota Medan bisa tuntas sebelum Bulan Ramahan. Praktis, Bulan Ramadan tingal dua bulan lagi, namun hinga kini penertiban ternak kaki empat belum terealisasi secara maksimal.
Uniknya, Pemko Medan selalu berdalih ketika ditanyakan mengenai penertiban ternak kaki empat. Dalih yang dikeluarkan Pemko Medan selalu masih rapat Musyawarah Pimpinan Daerah (muspida), guna membahas strategi. Seperti yang diungkapkan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan (Distanla) Kota Medan, Ir Wahid kepada Sumut Pos, Minggu (15/5).
“Kami terus jalan. Tapi sebelum dimulai penertiban, Pak Wali (Rahudman, Red), menginstruksikan agar ada rapat muspida dulu. Jadi, kita akan rapat dulu. Waktunya dalam jangka waktu dekat ini,” ungkapnya.
Menanggapi niatan Distanla itu, Ketua Komisi D DPRD Medan, Parlaungan Simangunsong menilai, belum terselesaikannya penertiban ternak kaki empat di Medan, disebabkan Pemko Medan tidak maksimal dalam upaya merealisasikan penertiban.
Padahal, pendapatnya seharusnya dengan peraturan yang ada yakni, Peraturan Wali Kota Medan tentang larangan dan pengawasan hewan ber kaki empat No. 23/2009 kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Wali Kota No 524/757 K Tanggal 29 Juni 2010 tentang tim pengawasan usaha peternakan hewan kaki empat yang mengisyaratkan warga mengosongkan kandang dan tidak beternak atau berdagang babi di wilayah Medan.
“Ini karena Pemko Medan memang tidak maksimal dalam upaya melakukan penertiban itu. Seharusnya sudah ada hasilnya, namun sampai sekarang belum kelihatan,” ungkapnya.
Ketidakmaksimalan Pemko Medan sebutnya sudah terlihat pada upaya relokasi yang diinginkan peternak. Pemko Medan tak bisa menyiapkan lahan relokasi yang tak jauh dari rumah peternak. “Beberapa solusi yang diberikan, dan peternak meminta relokasi. Menurut saya, harus tetap win-win solution. Artinya, lahan relokasi yang diberikan jangan terlalu jauh. Agar peternak bisa melanjutkan kehidupannya,” tegasnya (ari).
