Polemik soal Sekretaris Daerah (Sekda) definitif terus bergulir, dan belum melahirkan hasil yang memuaskan. Dengan tidak terselesaikannya masalah ini, banyak pihak menilai Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu Gatot Pujo Nugroho tidak tegas. Dengan ketidaktegasannya itu membuat pemerintahan di Sumut tekesan mundur ke belakang.
Hal ini dikarakan anggota Fraksi Demokrat DPRD Sumut Arifin Nainggolan kepada wartawan Harian Sumut Pos Ari Sisworo Jumat (15/7). Berikut petikan wawancaranya.
Apa dampak dari belum terselesaikannya penetapan Sekda Provsu definitif?
Berlarut-larutnya masalah ini, membuat pemerintahan yang berjalan saat ini menjadi mundur. Misalnya, masalah-masalah administrasi dan sebagainya. Kemudian, adanya prokontra terhadap pengangkatan pejabat eselon III beberapa waktu lalu. Artinya, semua pihak tidak menginginkan hal ini terjadi.
Bagaimana dengan tiga nama yang diajukan Plt Gubsu, namun ditolak Kemendagri?
Terkait hal itu, menurut saya sebaiknya Gatot tidak usah lagi beranggapan adanya ajuan calon versi Gubsu nonaktif Syamsul Arifin dan ajuan dirinya. Artinya, Gatot harus legowo menerima itu, dan bahkan ketiga nama ajuan dari Syamsul Arifin telah mengikuti fit and proper test.
Apa yang semestinya dilakukan?
Dalam hal ini, Plt Gubsu harus bijak dan tegas. Bukan masalah lagi mana yang harus dipilih, namun harus tegas untuk mendesak pusat agar segera menentukan siapa Sekda definitif sesungguhnya. Itu saja.
Dari ketiga nama yang telah menjalani fit and profer test, mana yang paling berpeluang?
Terlepas apakah nama-nama itu diusung Gubsu Non Aktif Syamsul Arifin atau bukan. Terpenting adalah yang terpilih menjadi Sekda nantinya orang yang memiliki kapasitas yang pas, memiliki kredibilitas serta kemampuan yang matang terutama lagi yang profesional. Siapapun terserah, namun harus mengedepankan beberapa kriteria tersebut.(*)
