MEDAN-Keseriusan pemprovsu dan 10 kabupaten/kota untuk mendapatkan porsi penuh dalam mengelola PT Inlaum pada 2013 mendatang masih samar. Hingga saat ini, pemprovsu bersama 10 kabupaten/kota serta pansus baru membentuk tim perumus langkah-langkah persiapan.
Menurut Sekretaris Pansus PT Inalum DPRD Sumut, Guntur Manurung, saat ini Pemprovsu yang diketuai oleh Kepala Bapeda Sumut bersama 10 kabupaten/kota dan pansus sendiri baru membentuk tim perumusan. “Tim ini untuk menentukan apa saja sikap Pemprovsu bersama dengan 10 kabupaten/kota menuju pengelolaan PT Inalum pada 2013 mendatang,” terangnya, Jumat (15/7).
Sikap-sikap yang dirumuskan tersebut seperti agar kontrak dengan Jepang tak lagi diteruskan, pembuatan perusahaan baru atau melanjutkan pengelolaan PT Inalum dan sebagainya. “Harus dibuat master of agreement tentang pengelolaan PT Inalum pada 2013 mendatang. Pemprovsu bersama 10 kabupaten/kota harus menentukan sikap jelas sebelum dihadapkan ke pemerintah pusat,” tegas Guntur.
Dengan sikap dari Pemprovsu dan 10 kabupaten/kota yang telah rampung nanti, diharapkan kebijakan pemerintah pusat mau memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan PT Inalum selanjutnya.(saz)
MEDAN-Keseriusan pemprovsu dan 10 kabupaten/kota untuk mendapatkan porsi penuh dalam mengelola PT Inlaum pada 2013 mendatang masih samar. Hingga saat ini, pemprovsu bersama 10 kabupaten/kota serta pansus baru membentuk tim perumus langkah-langkah persiapan.
Menurut Sekretaris Pansus PT Inalum DPRD Sumut, Guntur Manurung, saat ini Pemprovsu yang diketuai oleh Kepala Bapeda Sumut bersama 10 kabupaten/kota dan pansus sendiri baru membentuk tim perumusan. “Tim ini untuk menentukan apa saja sikap Pemprovsu bersama dengan 10 kabupaten/kota menuju pengelolaan PT Inalum pada 2013 mendatang,” terangnya, Jumat (15/7).
Sikap-sikap yang dirumuskan tersebut seperti agar kontrak dengan Jepang tak lagi diteruskan, pembuatan perusahaan baru atau melanjutkan pengelolaan PT Inalum dan sebagainya. “Harus dibuat master of agreement tentang pengelolaan PT Inalum pada 2013 mendatang. Pemprovsu bersama 10 kabupaten/kota harus menentukan sikap jelas sebelum dihadapkan ke pemerintah pusat,” tegas Guntur.
Dengan sikap dari Pemprovsu dan 10 kabupaten/kota yang telah rampung nanti, diharapkan kebijakan pemerintah pusat mau memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan PT Inalum selanjutnya.(saz)
