MEDAN – Masyarakat ternyata cenderung tidak peduli dengan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dipublikasikan KPUD di kantor-kantor kelurahan/desa. Sejak diumumkan 11 Juli lalu, hingga kini belum ada masukan dari masyarakat terkait nama-nama yang diumumkan. Bahkan, untuk mencek guna mengetahui apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum, masyarakat tak antusias.
“Padahal masalah hak memilih ini kerap menjadi persoalan menjelang hari pemungutan suara. Tapi masyaraka justru tak merespons pengumuman DPS,” ungkap anggota KPUD Sumut Rajin Sitepu kepada Sumut Pos, Senin (15/7). Sampai saat ini, lanjut Rajin, belum ada laporan dan masukan yang diterima KPUD Sumut terkait perbaikan DPS.
“Laporan itu kan berjenjang, mulai dari desa dan kelurahan, dan naik ke atas,” kata Rajin Sitepu. Senada, anggota KPUD Medan, Bakhrul Khair Amal, juga menyayangkan belum adanya respons terkait DPS di kota Medan. Padahal, kata dia, KPUD Kota Medan sudah mengumumkan 1.704.420 pemilih untuk 4.096 tempat pemungutan suara (TPS) di 151 kelurahan di Medan.
“Kami ingin seluruh pihak merespons data yang diumumkan, terutama parpol yang paling berkepentingan atas data pemilih,” tukasnya.
Bobi Simbolon, seorang warga Medan Amplas, yang ditanyai Sumut Pos, mengaku malas melihat daftar pemilih karena apatis terhadap hasil Pemilu. “Pemilu atau Pilkada sekalipun kayak tak memberikan manfaat kepada rakyat. Yang ada hanya menjual pepesan kosong,” katanya.
Lelaki 26 tahun itu berpendapat Pemilu tak memberikan manfaat lantaran janji-janji yang disampaikan tak pernah ditepati ketika para caleg tersebut terpilih sebagai wakil rakyat.
“Saya cuma tahu saja. Politik itu kan cuma kepentingan penguasa dan pengusaha saja,’’ ujarnya.
Pengamat politik dari FISIP USU, Agus Suryadi, mencermati partisipasi publik bisa dilihat minimnya respons masyarakat terhadap hak pilih mereka. ‘’Melihat pun tidak, apalagi merespon apakah sudah terdaftar atau tidak, nggak ada itu,” katanya.
Selain kejenuhan atas Pemilu, momen puasa juga membuat masyarakat lebih konsentrasi menjalankan ibadah sehingga DPS terabaikan.
“Sebetulnya momen puasa bisa dimanfaatkan KPUD menyosialisasikan Pemilu dengan menggandeng ulama. Dibutakan ajang sosiliasasi untuk menyampaikan informasi dan imbauan kepada masyarakat. Jauhkan bicara politik, tapi ajakan melihat apakah terdaftar atau belum,” katanya. (mag-5)
