MEDAN, SUMUTPOS.CO – Antusias masyarakat untuk mendapatkan vaksin Covid-19 saat ini sangat tinggi. Setiap kegiatan vaksinasi massal yang dilakukan pemerintah, khususnya di Kota Medan atau Sumatera Utara (Sumut), selalu ramai didatangi warga.
Akibatnya, kerumunan orang tak terhindarkan sehingga rentan terjadi penularan Covid-19. Padahal, tujuan dari vaksinasi tersebut adalah untuk mencegah penyebaran virus corona.
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumut dr Ramlan Sitompul SpTHT- KL (K) menuturkan, diharapkan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah agar tidak lagi melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan.
“Indonesia pernah punya pengalaman melakukan vaksinasi, yaitu Pekan Imunisasi Nasional (PIN). Jadi negara kita ini telah punya sistem yang eksis melakukan itu semua. Tapi, kenapa keberhasilan masa lalu mengenai vaksinasi ini tidak diikuti? Malahan, tiba-tiba ada sistem baru yang belum teruji,” ungkap Ramlan, Minggu (15/8).
Ramlan menyarankan, vaksinasi Covid-19 dilakukan dengan memberdayakan fasilitas kesehatan (faskes) yang ada di Indonesia. Mulai dari rumah sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Posyandu, faskes tingkat satu provider BPJS Kesehatan, dan klinik swasta bukan provider BPJS Kesehatan. Sebab, sangat banyak jumlahnya sehingga vaksinasi akan terarah.
“Misalnya saja diperintahkan untuk melakukan itu di faskes dan institusi lain, sedangkan institusi kesehatan membackup maka vaksinasi ini bisa diatur dan terarah. Tapi, sekarang masalahnya vaksinasi digelar secara berkerumun dan itu jelas tidak baik. Makanya, diberdayakan saja Puskesmas, klinik pemerintah, klinik swasta, dan rumah sakit karena ada sekitar 70 ribu nakes yang bisa dilibatkan dan dibantu institusi lain. Tapi, sekarang sudah terbalik, nakes yang membantu institusi lain,” paparnya.
Dia menyebutkan, dalam kerumunan yang mengumpulkan massa, bisa menimbulkan syok anafilaktik atau syok yang disebabkan oleh reaksi alergi yang berat. Reaksi ini akan mengakibatkan penurunan tekanan darah secara drastis, sehingga aliran darah ke seluruh jaringan tubuh terganggu. Akibatnya, muncul gejala berupa sulit bernapas, bahkan penurunan kesadaran. Karena itu, disarankan janganlah membuat vaksinasi massal lagi.
“Malu kita, seolah-olah kita ini kampungan. Jadi, back up tenaga profesional untuk melakukan itu. Susun jadwalnya, kita punya data kepesertaan. Saya ambil contoh untuk Kota Medan saja yang terdaftar dalam pelayanan BPJS Kesehatan lebih dari 80 persen penduduknya. Terdata dengan baik ada namanya, alamatnya, nomor telepon dan semua sudah tersistem dengan baik. Tinggal dihubungi saja masyarakatnya, diarahkan di klinik mana dengan jadwal yang telah ditentukan. Itu tentunya memudahkan,” tandasnya. (ris)
Ramlan menambahkan, IDI Sumut sangat menyesalkan kerumunan terkait vaksinasi yang telah terjadi belakangan ini di Sumut. Maka dari itu, dia berharap seluruh institusi yang mempunyai peran di sektor kesehatan dapat bekerjasama dengan baik. “Yakinlah kalau kita gandeng seperti BPJS Kesehatan yang memiliki data yang bagus saat ini mengenai identitas masyarakat, daripada ditempel pengumuman untuk datang ramai-ramai mengikuti vaksinasi massal. Sudah saatnya kita memanusiakan manusia, kita menghargai martabat bangsa kita. Apalagi kerumunan ini terus terjadi di Medan, Deli Serdang dan belakangan muncul pula lagi di Siantar. Kalau begini terus, enggak selesai-selesai Covid-19 ini. Jadi, harus dikelola dengan baiklah vaksinasi melalui data yang telah kita miliki,” tandasnya. (ris)
