Razia terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan yang berkeliaran saat jam dinas diharapkan tidak hanya menjadi slogan semata, tetapi harus memberikan efek jera terhadap para PNS yang telah melanggar peraturan. Berikut wawancara wartawan Sumut Pos, Adlansyah Nasution dengan Ketua Komisi A DPRD Medan, Ilhamsyah.
Apa pendapat Anda tentang program razia PNS yang keluyuran saat jam kerja?
Program tersebut jangan hanya jadi slogan semata. Asal habis hari raya pasti razia PNS selalu didengungkan, setelah itu selelai dan tak pernah melakukan razia lagi. Apa yang dilakukan Pemko Medan sangat positif, asalkan dalam praktiknya razia PNS harus bisa memberikan efek jera terhadap PNS yang melanggar.
Apa yang harus dilakukan wali kota?
Wali Kota Medan Rahudman Harahap dalam pelaksanaannya perlu melibatkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dimana Kepala SKPD inilah yang seharusnya mengetahui sejauh mana bawahannya bekerja. Selama ini dalam pelaksanaan program ini saya kira sangat pas kalau kepala SKPD yang berperan, karena merekalah yang mengatahui sejauh mana bawahan mereka bekerja.
Apa alasannya?
Hal itu akan memberikan kemudahan kepada Wali Kota Medan untuk mengontrol. Wali kota tinggal mengontrol kepala SKPD, jika mereka tidak bisa mengurusi bawahannya, Wali kota tinggal mengambil tindakan untuk hukuman dan sanksi yang jelas. Selama ini, sanksi yang diberikan terhadap PNS pelanggar hingga kini dirasakan masih kurang dan cenderung tidak memberikan efek jera, sehingga permasalahan ini terus terulang.
Apa sanksinya?
Masalah sanksi inilah yang sebenarnya harus menjadi titik masalah. Pemko Medan harus memperjelas sanksi yang diberikan sehingga PNS tidak terus menerus mengulangi keburukannya tersebut. Dengan memberikan sanksi administrasi dimana bisa dengan menurunkan golongannya, atau memindahkan ke lokasi lain atau mencopot status PNS nya bila mereka sudah tidak bisa dibina lagi.
Mengapa sanksi itu diperlukan?
Perlunya hukuman dan sanksi tegas terhadap PNS pelanggar tersebut akan memberikan efek positif terhadap kinerja Pemerintah Kota Medan dalam pelayanan publik kepada masyatakat Medan. Dengan sendirinya, bila PNS disiplin tentunya pelayanan publik bisa maksimal dilakukan.(*)
