MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Ismail Lubis mengisyaratkan, kenapa Kota Medan tidak masuk daftar daerah untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 saat ini, lantaran ibukota Provinsi Sumut itu belum mampu mencapai target vaksinasi dewasa baik dosis I maupun dosis II. “Pada dasarnya kalau daerah yang sudah mencapai angka 70 persen pelaksanaan vaksinasi dosis I dan 60 persen untuk usia lanjut sudah bisa melaksanakan vaksin anak,” katanya menjawab wartawan, Rabu (15/12).
Diakuinya, 9 (sembilan) daerah di Provinsi Sumut yang telah melaunching vaksinasi Covid anak tersebut mengacu keputusan Kementerian Kesehatan RI, HK.01.07/MENKES/6688/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Covid- 19 bagi Anak Usia 6 Sampai 11 Tahun. Adapun 9 daerah ini meliputi Kabupaten Dairi, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Tapanuli Utara, Toba, Samosir, Kota Pematangsiantar, dan Sibolga.
Vaksinasi Covid bagi anak usia 6-11 tahun kickoff pada kabupaten/kota yang telah mencapai cakupan vaksinasi dosis I 70 persen dan cakupan vaksinasi pada kelompok lanjut usia mencapai 60 persen. ”Terhadap 9 daerah itu sudah dilakukan launching mengikuti arahan pemerintah pusat,” kata mantan kepala Dinkes Mandailing Natal itu.
Namun untuk alokasi vaksin sendiri, kata Ismail, belum diketahui pihaknya mengingat baru saja dilakukan kick off oleh Badan Intelijen Negara di Jakarta.
Pun soal sasaran vaksinasi kategori ini, masih belum terakumulasi berapa jumlahnya untuk Sumut. Tetapi untuk data nasional sebanyak 36,5 juta anak yang akan divaksin. ”Dosisnya 0,5 juga, cuma vaksinnya hanya Sinovac tidak boleh yang lain, dan intervalnya 28 hari setelah vaksin pertama,” pungkasnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung vaksinasi Covid-19 bagi anak-anak usia 6-11 tahun yang digelar di Kompleks SDN Cideng, Gambir, Jakarta. Dia mengatakan, vaksinasi bagi anak usia 6-11 tahun akan menyasar sekitar 26,5 juta anak di seluruh Indonesia. Di mana untuk Provinsi DKI Jakarta menyasar 1,2 juta anak untuk divaksinasi. “Saya sangat menghargai telah dimulainya vaksinasi untuk anak ini,” kata Jokowi, Rabu (15/12).
Jokowi berharap, agar provinsi-provinsi lain segera menyusul untuk vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun. Hal ini agar, anak-anak terlindungi dari varian Covid-19.”Kita harapkan tidak hanya di Jakarta, di provinsi-provinsi yang lain juga segera memulai vaksinasinya untuk anak-anak. Agar melindungi dan memproteksi anak-anak kita dari penyebaran Covid baik varian lama maupun varian baru,” ujarnya.
Selain itu, Jokowi juga mengingatkan agar pemberian vaksinasi Covid-19 disesuaikan dengan imunisasi penyakit lainnya.”Dan semuanya juga harus disesuaikan karena anak-anak kita juga harus mendapatkan imunisasi, mendapatkan vaksinasi untuk penyakit-penyakit yang lain. Sehingga pengaturan ini ada di Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Daerah. Dan kita harapkan semuanya bisa kita selesaikan,” pungkasnya.
Sedangkan menurut catatan Kementerian Kesehatan, hingga kemarin baru ada 115 kabupaten/kota di 19 provinsi yang telah memenuhi kriteria tersebut. Jumlah sasarannya sekitar 8,9 juta jiwa. “Sasaran vaksinasi (seluruhnya) sekitar 26,5 juta anak,” kata Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono.
Ke-19 provinsi itu adalah Bali, Banten, Bengkulu, Jogjakarta, Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kemudian, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Namun, tidak diperinci 115 kabupaten/kota tersebut.
Untuk menyelesaikan vaksinasi anak usia 6–11 tahun, dibutuhkan sekitar 58,7 juta dosis vaksin. Saat ini Kemenkes telah menyiapkan 6,4 juta dosis vaksin untuk bulan ini dan Januari. “Vaksin Sinovac digunakan karena memiliki KIPI yang kecil,” jelas Dante.
Spesialis penyakit dalam itu menegaskan bahwa target vaksinasi Covid-19 bukan mengejar herd immunity. Melainkan herd population. Dante menyatakan, 70 persen populasi vaksinasi di Indonesia dapat diimunisasi tahap pertama pada akhir tahun ini.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, vaksinasi anak usia 6–11 tahun akan diberikan dua kali dengan interval minimal 28 hari. Sebelum vaksinasi, anak harus menjalani skrining. “Vaksin ini sudah mendapatkan status EUA dari BPOM dan BPOM sudah mengkaji sangat lama. Jadi, insya Allah aman. Vaksinasi ini penting karena anak merupakan mata rantai dari herd immunity. Karena kalau anak-anak ini sudah divaksin, terlindungi, kakek-neneknya, yang dekat dengan yang bersangkutan juga lebih aman,” papar mantan Mendikbud tersebut.
Dia melanjutkan, vaksinasi tersebut merupakan langkah pemerintah guna melindungi anak dari Covid-19. Selain itu, bisa meningkatkan rasa percaya diri orang tua ketika anak akan memulai PTM di sekolah.
Sementara itu, Kemendikbudristek belum berbicara banyak terkait dengan wacana PTM 100 persen setelah vaksinasi anak usia 6–11 tahun. Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbudristek Anang Ristanto hanya menyatakan bahwa saat ini tengah dibahas SKB (surat keputusan bersama) 4 menteri terbaru tentang panduan pembelajaran di masa pandemi. “Mohon ditunggu saja SKB-nya nanti,” ujarnya.
Terpisah, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menolak wacana PTM dengan kapasitas 100 persen tahun depan. Menurut dia, meski saat ini positivity rate sangat rendah dan jumlah sekolah yang menyelenggarakan PTM hampir 90 persen, klaster sekolah masih terjadi. Hingga November 2021, tercatat klaster sekolah terjadi di 25 daerah. Hal itu terjadi lantaran masih banyak pelanggaran protokol kesehatan (prokes), baik di sekolah saat pembelajaran maupun seusai kegiatan PTM. “Karena itu, P2G melihat penerapan PTM 100 persen agaknya belum tepat,” katanya.
Selain itu, vaksinasi untuk pendidik dan tenaga kependidikan serta siswa belum tuntas. Apalagi, siswa SD yang berusia 6–11 tahun baru mulai menjalani vaksinasi Covid-19. Artinya, belum ada perlindungan maksimal untuk mereka. Belum lagi adanya varian Omicron yang saat ini geger di sejumlah negara. “Berdasar pengalaman vaksinasi anak usia 12–17 tahun, ini nggak akan kekejar awal tahun. Sekarang yang 12–17 tahun saja baru di angka 80 persen,” ungkapnya.
Satriwan meminta pemerintah tidak terburu-buru. Sebaliknya, harus ada pengawasan ketat oleh pemda terlebih dulu terkait dengan prokes di sekolah maupun wilayahnya. Kalaupun ingin menambah kapasitas PTM, lanjut dia, sebaiknya penerapannya bertahap. Misalnya, jika sebelumnya siswa masuk sekali dalam seminggu, bisa dibuat dua kali seminggu. Kemudian dievaluasi. Bila memang tak ada masalah yang muncul, kapasitas bisa dinaikkan lagi hingga 75 persen, bahkan 100 persen
8 Daerah di Sumut Zona Hijau
Meski capaian vaksinasi di Sumut belum mencapai angka 70 persen, namun jumlah zona hijau (tidak ada kasus) penyebaran Covid-19 di wilayah Sumatera Utara (Sumut) ada 8 daerah. Dari jumlah 8 daerah tersebut, 7 kabupaten/kota bertahan di zona hijau. Sedangkan 1 daerah lagi baru masuk zona hijau.
Adapun 7 kabupaten/kota yang bertahan di zona hijau, yaitu Nias Barat, Pakpak Bharat, Nias Utara, Sibolga, Tebing Tinggi, Labuhanbatu dan Labuhanbatu Utara (Labura). Sementara 1 daerah yang baru masuk zona hijau adalah Kota Padangsidimpuan. Sebelumnya, pada pekan lalu Kabupaten Samosir berada di zona hijau. Namun, pada pekan ini menjadi zona kuning (risiko rendah).
Zonasi daerah penyebaran Covid-19 tersebut, berdasarkan data yang disampaikan Satgas Penanganan Covid-19 Pusat melalui website resminya di laman https://covid19.go.id/peta-risiko pertanggal 12 Desember 2021. Penetapan status zonasi risiko penyebaran Covid-19 daerah tersebut, dihitung berdasarkan sejumlah indikator kesehatan masyarakat dengan menggunakan skoring dan pembobotan melalui epidemiologi, seperti penurunan jumlah kasus positif, suspek dan sebagainya.
Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut dr Aris Yudhariansyah mengingatkan agar masyarakat tetap waspada terhadap penyebaran Covid-19, dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Apalagi, saat ini telah muncul varian baru yaitu Omicron. “Yang namanya virus termasuk Covid-19 akan terus bermutasi. Karena itu, selalu terapkan protokol kesehatan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Aris menambahkan, walaupun saat ini di beberapa daerah telah terjadi penurunan kasus Covid-19 secara signifikan, tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi lonjakan. Bahkan, untuk daerah yang telah ditetapkan sebagai zona hijau sekalipun bisa meningkat kasus baru positif Covid-19. “Protokol kesehatan tetap harus dijaga. Pemerintah terus memonitor dan juga terus bekerja agar jumlah kasus baru tidak meningkat lagi,” katanya.
Sementara itu, data terkini perkembangan Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI yang disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Rabu (15/12), Sumut disebutkan kembali menambah tiga kasus konfirmasi positif baru sehingga totalnya naik menjadi 106.085 orang. Sedangkan kasus sembuh bertambah tujuh orang menjadi 103.123. Untuk kasus kematian, masih tetap bertahan di angka 2.889 orang. (prn/ris/jpg)
Karena itu, melalui data tersebut, maka saat ini jumlah kasus aktif Covid-19 Sumut tinggal menyisakan 70 orang. Jumlah ini menurun dibanding sehari sebelumnya yang berjumlah 77 orang. (prn/ris/jpg)
