MEDAN, SUMUTPOS.CO- Biro Keuangan Provinsi Sumatera Utara merombak para pejabatnya. Kali ini giliran pejabat eselon IV (Kepala Subbagian) yang mengalami pergantian. Kepala Biro Keuangan Provsu, Ahmad Fuad, memimpin langsung serah terima dan pelantikan pejabat di jajarannya itu, di Aula Martabe, Senin (16/3).
Ahmad Fuad mengatakan, pelantikan yang dilakukan untuk promisi jabatan dan penyegaran tugas. “Jika di lihat dari bawah ada yang berpotensi maka akan kita rekrut dan dipromosikan. Terutama yang punya motivasi kerja dan loyalitas maka akan kita rekrut, dan itu tidak menyalahi aturan. Begitu juga sebaliknya,” ujarnya kepada wartawan usai pelantikan di Aula Martabe Kantor Gubsu.
Fuad membeberkan, selama 10 bulan bekerja sebagai Kabiro Keuangan Setdaprovsu, diakuinya membutuhkan kinerja yang kompak dari semua jajaran. “Kita (Biro Keuangan) harus kerja super team bukan superman seperti dulu,” terangnya.
Di sisi lain, Fuad mengakui dirinya berkomitmen agar kinerja Biro Keuangan lebih baik lagi di masa datang. Mutasi dan rotasi pejabat ini merupakan salah satu upayanya untuk memperbaiki kinerja. “Saya juga terus dievaluasi pimpinan dalam bekerja, jadi ini perlu dilakukan. Kalau tidak (baik) juga, saya siap menerima risiko jabatan ini dari pimpinan,” pungkasnya.
Diketahui Jumat pekan lalu, Biro Keuangan juga menggeser semua pejabatnya di tingkat eselon III (kepala bagian). Para pejabat baru itu yakni, Kabag Anggaran Haris Rangkuti; Kabag Pembinaan Anggaran, Benjamin Gultom; Kabag Kas Daerah, Raja Indra Saleh; dan Kabag Akuntansi, Ashari Lubis. Hanya Ilyas Hasibuan (Kabag Perbendaharaan) yang masih dijabatan serupa.
Terpisah, anggota Komisi C DPRD Sumut, Chaidir Ritonga, mengatakan, mutasi di Biro Keuangan ini, merupakan hal biasa dalam birokrasi. “Tentunya Gubsu punya kewenangan untuk mengevaluasi jajarannya. Tidak masalah, asal bersandarkan pada aturan,” ujarnya.
Menurutnya, ia belum melihat apakah mutasi ini ada kaitannya dengan penyelesaian masalah keuangan yang ada. “Tapi setidaknya, kita tunggu saja realisasi komitmen Biro Keuangan untuk memperbaiki kinerjanya,” ujarnya.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik Elfanda Ananda mengatakan, kegiatan mutasi maupun promosi di lingkup Pemprovsu, harus mengacu pada peningkatan kinerja. Menurut dia, hal ini yang perlu dikawal oleh media massa, sebab jangan sampai kegiatan tersebut hanya sebagai ajang “setoran” bagi pimpinan.
Elfanda menambahkan, mekanisme mutasi ataupun promosi pejabat ini, mutlak menjadi wewenang Gubsu selaku pimpinan. Namun begitu, sekali lagi ia mengharapkan agar kegiatan tersebut tidak menjadi ajang mencari “setoran” saja. “Perubahan struktur di birokrasi pemerintahan adalah hal biasa. Kita harap perubahan struktur ini dapat meningkatkan kinerja, bukan sebagai ajang mencari “setoran”,” tegasnya. (prn/ila)
