Dugaan Penyelewengan Dana Proyek Puluhan Miliar Rupiah
MEDAN-Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Jalan AH Nasution Medan memang menjadi institusi favorit masyarakat menyuarakan aspirasi terkait penegakan hukum, khususnya penanganan dugaan korupsi. Kemarin, Kamis (16/6), institusi yang dipimpin AK Basuni Masyarif itu didatangi massa dari Gerakan Rakyat Daerah (Garda) Sumut. Mereka menyuarakan sejumlah dugaan korupsi di beberapa dinas instansi pemerintahan di Sumut yang melibatkan baik kepala dinas atau kepala daerah kabupaten/kota.
Salah satu yang menjadi sorotan Garda adalah dugaan penyelewengan anggaran di Dinas Pertanian (Distan) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) pemprovsu.
‘’Di dinas Pertanian, dari anggaran TA 2009 dan 2010 adanya dugaan markup dan korupsi belanja pakaian dinas harian dan pakaian khusus sehari-hari. Dugaan mark-up belanja operasional roda empat eselon III tahun 2009-2010 berupa mobil Kabid dan Kepala UPT senilai Rp2 miliar,” teriak Andika S, koordinator aksi.
Selain itu, dugaan mark-up dan fiktif rehabilitasi pagar pengaman, pekerjaan jalan lingkungan kantor dan renovasi ruang kerja staf kantor di Dinas Pertanian Sumut pada anggaran tahun 2009,2010, dan 2011.
“Dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana kantor dinas Pertanian Sumut tahun 2009 dan 2010 senilai Rp1 miliar, dugaan korupsi renovasi gedung kantor UPT BTPH-1 tahun 2010. Pengadaan benih padi non hibrida Rp70 ribu perkilogram tahun 2009 dan 2010, dugaan korupsi pengadaan benih padi dan palawija dalam program peningkatan produktivitas tanaman pangan Sumut tahun 2010. Korupsi peningkatan produksi tanaman jagung di beberapa kabupaten/kota tahun 2009 dan 2010 diantaranya, Kabupaten Karo, Samosir, Taput, Tapsel dan Simalungun,’’ beber Andika.
Dinkes Sumut juga menjadi saran pengunjuk rasa. Di dinas itu diduga terjadi penyimpangan anggaran berupa pengadaan obat-obatan buffer stok dan bencana yang tidak direalisasi oknum-oknum di dinas pada proyek pengadaan 2006,2007, dan 2008.
Anggaran 2006 pengadaan obat-obatan Rp784,1 juta digunakan tidak sesuai peruntukan dimana berkas usulan dan perencanaan pengadaan obat buffer stok dan bencana. Tahun 2007 pengadaan obat-obatan buffer stok bencana Rp405,3 juta lebih tidak dapat dilaksanakan oleh rekanan. Sedangkan pengadaan obat-obatan buffer stok 2007 sebesar Rp1,6 miliar masih berada di gudang, belum didistribusikan. (rud)
