MEDAN- Hari ini Medan sebagai ibu kota dipenuhi polisi. Penjagaan ketat akan dilakukan terkait pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Di saat bersamaan, 10 ribu massa diprediksi akan beraksi untuk menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Masa jabatan Gatot Pujo Nugroho sebagai Gubernur Sumut melanjutkan masa jabatan Syamsul Arifin di periode 2008-2013, sudah habis pada Minggu, 16 Juni 2013. Sementara, Gatot yang berpasangan dengan T Erry Nuradi sebagai pemenang Pilgub Sumut 2013, dilantik hari ini, 17 Juni 2013, pukul 09.00 WIB.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri, Djohermansyah Djohan, menjelaskan, untuk mengisi kekosongan tampuk pimpinan di Pemprov Sumut, maka Mendagri Gamawan Fauzi menunjuk Sekdaprov Sumut Nurdin Lubis, sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Sumut.
Masa jabatan Nurdin sebagai Plh Gubsu ini terhitung sejak habisnya masa jabatan Gatot, hingga dilaksanakannya pelantikan Gatot-T.Erry Nuradi sebagai gubernur-wakil gubernur Sumut periode 2013-2018. “Hari ini ditunjuk Pak Nurdin Lubis, Sekda, sebagai Plh selama sembilan jam, terhitung sejak pukul 00.00 hingga pukul 09.00 , 17 Juni 2013,” terang Djohermansyah Djohan kepada koran ini di Jakarta, kemarin (16/6).
Pria bergelar profesor itu memastikan, Gatot dilantik hari ini pukul 09.00 oleh Mendagri Gamawan Fauzi. Selain Mendagri, pelantikan itu akan dihadiri sejumlah menteri, Anggota DPR RI, DPD RI perwakilan Sumatera Utara, seluruh Kepala Daerah dan Ketua DPRD tingkat 2 se-Sumatera Utara dan tokoh-tokoh masyarakat di Sumut. Tak lupa juga bahwa Gubernur se-Indonesia juga diundang untuk menghadiri pelantikan tersebut.
Untuk itu, pihak kepolisian telah menyiagakan 1.503 personel untuk mengamanakan pelantikan yang pastinya dihadiri pejabat-pejabat penting. Polisi akan menyebar di beberapa titik vital seperti kantor-kantor pemerintahan, kantor KPU Sumut dan Medan, serta lainnya. Khusus untuk Gedung DPRD Sumut, kepolisian menyiagakan 715 personel. Tidak itu saja, polisi juga akan dibantu TNI dengan jumlah 100 personel. Artinya, untuk pengamanan di Gedung DPRD Sumut saja ada 815 personel.
Medan makin dipenuhi polisi ketika di saat yang sama ada aksi massa menolak kenaikan harga BBM. Untuk pengamanan ini, polisi menyiagakan 2.394 personel. Mereka akan menyebar di Kantor Gubernur, DPRD Sumut, Kantor Pertamina, SPBU, Bandara Polonia Medan, Konjen AS, dan lainnya. “Depan kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol akan ditutup, dialihkan ke jalan yang lain,” ungkap Kasat Lantas Polresta Medan, Kompol Budi Hendrawan saat dikonfirmasi Sumut Pos, Minggu (16/6) siang.
Belum lagi, pelantikan ini akan diiringi aksi unjuk 10.000 massa dari berbagai elemen masyarakat, buruh dan mahasiswa. Mereka berkumpul dan akan turun ke jalan. “Kita siagakan 60 polisi lalu-lintas dengan berkordinasi bersama Dishub Kota Medan,” ucap Mantan Kapolsekta Medan Baru ini.
Budi menjelaskan ruas jalan Imam Bonjol direncakan akan ditutup dan dialihkan ke ruas jalan Raden Saleh, kemudian dari Jalan Perdana langsung diarahkan ke Jalan Imam Bonjol menuju Bandara Polonia. Sementara untuk pengalihkan jalan menjadi titik kumpul dan titik aksi massa berunjuk rasa, Budi mengatakan peralihkan bersifat tentatif.
“Llihat besok (hari ini, Red) secara tentatif, ini saya lagi di lokasi cek lalu-lintas,” urai Mantan Kapolsek Sunggal ini.
Sementara Kepala Biro Operasional (Karo Ops) Polda Sumut, Kombes Pol Iwan Hari Sugiarto mengungkapkan, sebanyak 5.099 personel kepolisian akan diturunkan. Bukan itu saja, TNI AD dan TNI AL juga menerjunkan 1.020 personelnya.
“Jadi seluruhnya 6.119 personel, dari Polda, TNI AD dan TNI AL. Jumlah personel itu untuk keseluruhan di Sumut,” jelas Iwan Hari Sugiarto.
Dinas Perhubungan Kota Medan juga menyiagakan 200 personelnya. “Kita belum bisa memastikan akan menutup jalan yang mana. Semuanya tergantung situasi. Yang pasti Jalan Imam Bonjol di Depan Gedung DPRD Sumut kita tutup di Simpang Jalan Maulana Lubis,” ujar Kepala Dinas Perhubbungan Kota Medan, Renward Parapat kepada Sumut Pos, Minggu (16/6).
Dijelaskannya, pihaknya akan menurunkan sekitaar 200 personel untuk mengamankan arus lalulintas pada hari pelantikan tersebut. Namun, soal penutupan jalan, dirinya belum memastikan, karena tergantung situasi di lapangan. “‘Kita lihat dulu situasi besok (hari ini, Red), kalau memang perlu ditutup, ya terpaksa kita tutup dan mengalihkan lalu lintas ke jalan yang lain,” sebutnya.
Lalu, bagaimana dengan aksi massa yang menolak kenaikan harga BBM? “Menurut informasi, massa juga akan melakukan unjukrasa. Jadi kita belum mengetahui titik aksi mereka. Kalau memang mengganggu lalulintas, arus lalulintas kita tutup,” jelasnya.
10.000 Massa Kepung Bandara dan Konsul Amerika
Pihak yang menolak kenaikan harga BBM mengklaim akan menurunkan 10.000 massa. Mereka tergabung dalam Kongres Rakyat Sumatera Utara (KRSU). Dan mereka akan mengepung konsulat Amerika Serikat di Jalan MT Haryono serta Bandara Polonia Medan di Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (17/6).
Dalam aksi massa yang terdiri dari 21 elemen masyarakat di Kota Medan dan Deliserdang itu, nantinya akan diisi dengan kegiatan teatrikal dan orasi atas tuntutan mereka. Sebelum bergerak, massa akan berkumpul di Makam Pahlawan Medan, Jalan Sisisngamangaraja, sekira pukul 09.00 WIB. Selanjutnya, massa akan bergerak ke kantor konsulat Amerika Serikat yang berada di gedung Uniland Plaza, Jalan MT Haryono Kecamatan Medan Timur. Dari sana, massa bergerak ke Bandara Polonia Medan, Jalan Imam Bonjol.
“Rencananya, kita akan menduduki bandara Polonia Medan. Selain dari 10 ribu massa yang sudah kita rencanakan, kita juga mungkin akan bergabung dengan massa dari elemen lain di luar 21 elemen kita, yang juga akan menggelar aksi yang sama. Namun, dalam aksi ini, kita menggelar aksi damai,” ungkap Rahmadsyah Putra yang akan menjadi kordinator dalam aksi itu.
Dalam aksi itu, KRSU menyebut kalau rencana pemerintah menaikkan harga BBM, merupakan kepentingan pihak asing. Bahkan, KRSU menyebut kalau penaikkan harga BBM itu juga merupakan penjajahan ekonomi yang dilakukan pihak asing melalui tangan pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, KRSU menyebut kalau Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono telah gagal menjaga inflasi akibat kenaikan harga minyak dunia.
Sementara itu, Ketua Umum Forum Rakyat Bersatu Sumut, Prabu Alam yang juga hadir dalam konfrensi Pers itu menyebut agar pemerintah mengkaji kembali rencana kenaikkan harga BBM tersebut. Disebutnya, kalau kenaikan harga BBM sudah banyak memakan korban. Baik korban aksi penolakan, maupun korban atas dampak kenaikkan itu. Dikatakannya, kalau kemiskinan akan berlipat ganda, bila harga BBM dinaikkan.
“Untuk itu, kami juga meminta agar polisi yang nantinya mengawal kami jangan terlalu bersikap represif karena aksi kami merupakan aksi damai. Aksi ini merupakan aksi perjungan untuk rakyat Indonesia, termasuk pihak kepolisian,” ungkap Prabu Alam. (gus/sam/mag-5/mag-7)
