MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi IV DPRD Kota Medan, mengingatkan Dinas PU Kota Medan untuk segera menyelesaikan masalah banjir di Kota Medan. Mengingat pada Bulan Agustus 2022 ini, Bobby Nasution telah menjabat sebagai Wali Kota Medan selama 1,5 tahun atau 18 bulan lamanya. Mengingat sejak dilantik pada 26 Februari 2021 lalu, Bobby Nasution berjanji akan menuntaskan masalah banjir di Kota Medan dalam waktu dua tahun kepemimpinannya.
 Artinya saat ini, Pemko Medan dibawah kepemimpinan Bobby Nasution harus bisa menyelesaikan masalah banjir di Kota Medan dalam waktu 6 bulan ke depan.
Namun, Anggota Komisi IV DPRD Medan Drs Daniel Pinem mengaku khawatir akan masih minimnya serapan anggaran di Dinas PU Kota Medan pada TA 2022. Sebab pada Bulan Agustus 2022 ini, Dinas PU baru menyerap 20 persen dari nilai anggaran Dinas PU yanh berjumlah Rp1,007 triliun.
 Untuk itu, Daniel mendorong Dinas PU Kota Medan agar bisa bergerak cepat dalam merealisasikan program-program yang ada guna menghindari terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa). Sedangkan di tahun 2022 ini, Pemko Medan hanya memiliki waktu 4 bulan lagi hingga Desember 2022 untuk bisa menyerap sisa anggaran yang masih sangat besar tersebut.
 “Dinas PU harus cerdas menyiasati sisa waktu yang tinggal 4 bulan lagi. Jangan sampai terjadi Silpa karena lemahnya kinerja SDM,” ucap Anggota Komisi IV DPRD Medan, Daniel Pinem, Selasa (17/8).
 Dikatakan politisi PDIP itu, Dinas PU harus mampu menjalankan program dan instruksi Wali Kota Medan, Bobby Nasution, yakni mewujudkan Kota Medan yang bebas banjir dalam waktu dua tahun dengan memanfaatkan besarnya anggaran yang ada di Dinas PU pada APBD Kota Medan Tahun 2022 senilai Rp1 Triliun lebih.
 Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi IV DPRD Medan dengan Dinas PU Kota Medan pada Senin (16/8) sore lalu, Komisi IV juga mempertanyakan tentang penanganan banjir di Jalan Letda Sudjono. Pasalnya hingga saat ini, kondisi jalan yang tak jauh dari depan pintu tol bandar selamat itu masih saja dilanda banjir setiap kali turun hujan.
 Kondisi banjir itu telah berlangsung cukup lama dan sangat meresahkan pengguna jalan serta warga setempat. Kondisi ini sendiri sudah diketahui Wali Kota Medan, Bobby Nasution. Bahkan, Bobby Nasution sendiri pernah turun langsung ke lokasi untuk meninjau banjir.
 “Warga sangat mendambakan percepatan perbaikan drainase. Program apa yang sudah ditetapkan Dinas PU dalam mengatasi banjir yang memprihatinkan ini,” ucap Edwin Sugesti Nasution dalam RDP yang dihadiri Kadis PU Kota Medan Topan Ginting, dan para Kabidnya di Dinas PU seperti Gibson Panjaitan dan M.H. Gultom.
 RDP tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi IV Haris Kelana Damanik, Wakil Ketua Rudiawan Sitorus, dan para anggota seperti Renville Napitupulu, Hendra DS, Daniel Pinem, Dedy Aksyari Nasution, Edwin Sugesti Nasution, Paul MA Simanjuntak dan Antonius D Tumanggor.
 Dalam kesempatan itu, Edwin meminta Dinas PU supaya memastikan adanya penanganan yang serius melalui penganggaran di APBD Tahun 2022. “Karena kalau melihat kondisi, tidak cukup hanya dilakukan normalisasi,” tuturnya.
 Edwin Sugesti juga menyinggung terkait banyaknya hasil e-Pokir usulan Anggota DPRD Medan yang tidak terealisasi. Ia pun mempertanyakan, apa yang menjadi dasar bagi Dinas PU sehingga suatu usulan dapat menjadi prioritas.”Kami selalu ditanya warga, kenapa usulan dewan yang dasarnya aspirasi masyarakat belum ada perbaikan atau realisasi usulan,” kata Edwin.
 Menanggapi pertanyaan Edwin, mewakili Dinas PU Kota Medan Gibson Panjaitan mengaku bahwa penanganan masalah banjir di Jalan Letda Sujono sudah direncanakan untuk pembuatan pompanisasi.
 Sebelumnya, Dinas PU Kota Medan melalui Gibson Panjaitan dan M.H. Gultom memaparkan terkait realisasi penggunaan anggaran triwulan III hingga Agustus 2022 di Dinas PU Kota Medan.
 Alokasi anggaran sebesar Rp1,007 triliun di Dinas PU hingga saat ini secara keseluruhan baru terealisasi sebesar 20 persen, yakni terdiri dari pembetonan 15 ruas jalan dengan swakelola, pengaspalan sebanyak 113 ruas jalan atau sepanjang 55,6 km.
 Sedangkan realisasi pengerjaan drainase pemeliharaan dengan swakelola hingga saat ini masih 10,6 persen. Untuk yang sudah teken kontrak berjumlah 334 kontrak dengan total 43 kegiatan. (rel)
