MEDAN- Puluhan karyawan Rumah Sakit (RS) Haji Medan, menuntut agar Direktur RS Haji Medan, MP Siregar segera dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan direktur RS Haji mencampuradukkan kepentingan pribadi di rumah sakit dan jarang melaporkan anggaran.
Tuntutan itu dikemukakan karyawan RS Haji Medan ke Komisi E DPRD Sumut, dengan membawa ratusan tanda tangan pegawai yang menolak kepemimpinan MP Siregar, akhir pekan kemarin.
Seorang karyawan RS Haji yang enggan di temui di gedung DPRD Sumut dan namanya enggan dikorankan menyebutkan RS Haji Medan dianggap MP Siregar sudah seperti milik pribadi, bahkan apa-apa yang dibuatnya selalu atas nama menguntungkan diri secara pribadi dan keluarga. “Bahkan sampai saat ini jarang sekali melaporkan anggaran yang telah terpakai,” sebutnya.
Setelah menyampaikan keluhan dan laporannya, para karyawan meminta agar Komisi E DPRD Sumut menjembatani dan meminta kesediaan Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu Gatot Pujo Nugroho untuk menuntaskan persoalan ini. Karena Gubsu akan secara otomatis menjabat Ketua Yayasan RS Haji dalam akta pendirian RS Haji yang ada.
Dalam akta RS Haji, pengangkatan direksi RS Haji Medan hanya bisa dilakukan Gubsu selaku Ketua Yayasan RS Haji. Tapi, pada kenyataannya, MP Siregar mengangkat wakil direktur-wakil direktur tanpa proses pihak yayasan.
Hal itu dibenarkan Ketua Komisi E DPRD Sumut, Aduhot Simamora yang menerima kedatangan puluhan karyawan tersebut. Dikatakannya, jabatan direktur yang diemban MP Siregar sudah terlalu lama.
“Langkah awalnya, kami akan mendesak Plt Gubernur untuk menindaklanjuti laporan ini. Baik dengan cara mencopot direkturnya atau solusi yang lebih baik. Kalau laporan ini tidak ditanggapi, kami terpaksa memanggil direkturnya,” ujarnya.
Menurutnya, RS Haji merupakan aset Pemprovsu, sehingga ada kewajiban bagi Pemprovsu menjadikannya lebih baik. Selama ini, Komisi E menilai ada ketidakberesan manajemen di RS tersebut. “13 tahun kepemimpinan itu terlalu lama. Sehingga ada upaya menguasai asset pemerintah menjadi milik pribadi. Termasuk berdirinya STIKES RS Haji. Ini menjadi pertanyaan bagi kami, kenapa bisa ada STIKES berdiri di lahan Pemprovsu,” ujarnya. (ari)
