Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim melalui penguatan kolaborasi lintas sektor. Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui pembentukan Forum Multistakeholder Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) Sumut
Pembentukan forum tersebut disepakati dalam kegiatan Workshop Pembentukan Forum Multistakeholder PRKBI Sumut pada 16 November 2026 di Hotel Aryaduta Medan.
Kegiatan dibuka Sry Puspa Sari, S.E, M.Si selaku kepala bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) Bapperida Provinsi Sumatera Utara. Ia menyampaikan bahwa Pemprovsu telah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Daerah (RPRKBI-D) yang perlu diperkuat melalui koordinasi lintas sektor dan integrasi ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
Menurut Sry Puspa Sari, S.E, M.Si, implementasi
PRKBI tidak dapat hanya mengandalkan peran pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan dan kontribusi seluruh pemangku kepentingan. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, komunitas dan mitra pembangunan.
“Oleh karena itu, pembentukan Forum Multistakeholder PRKBI diharapkan dapat melengkapi dan memperkuat peran Pokja PRKBI yang telah dibentuk, melalui sinergi, pembagian peran yang jelas serta program kolaborasi yang konkret dan terukur,” katanya.
Ia berharap melalui kegiatan tersebut dapat terbangun kesepahaman bersama dalam menyempurnakan kerangka kelembagaan serta merumuskan mekanisme kerja forum yang inklusif, transparan dan berorientasi pada hasil. “Saya berharap kita dapat membangun kesepahaman, menyempurnakan kerangka kelembagaan dan merumuskan mekanisme kerja forum yang inklusif, transparan serta berorientasi pada hasil,” sebutnya.
Senior Provincial Coordinator Oxford Policy Management Limited (OPML) Dr. Agus Marwan, M.SP menyampaikan bahwa forum memiliki posisi strategis dalam mengonsolidasikan berbagai kelompok masyarakat, NGO, organisasi kemasyarakatan, sektor swasta dan kalangan akademisi untuk mendukung implementasi PRKBI di Sumut.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan mewujudkan pembangunan rendah karbon. Dibutuhkan dukungan serta keterlibatan aktif berbagai pihak agar agenda pembangunan tersebut dapat berjalan secara kolaboratif dan berkelanjutan.
“Diperlukan dukungan dari berbagai pihak, terutama NGO, private sector, akademisi dan organisasi kemasyarakatan dalam memperkuat implementasi PRKBI,” ujarnya.
Dr. Agus Marwan, M.SP mengatakan bahwa keberadaan forum multipihak diharapkan menjadi wadah komunikasi, koordinasi dan konsolidasi. Sekaligus ruang bersama untuk membangun inisiatif dan aksi nyata dalam mendukung penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) serta memperkuat ketahanan daerah terhadap dampak perubahan iklim.
Salah satu hasil penting dari kegiatan workshop ini adalah tercapainya kesepakatan bersama untuk membentuk Forum Multistakeholder PRKBI Sumut. Melalui musyawarah para peserta, Sultan Deli XIV Tuanku Mahmud Arya Lamdjiji ditetapkan sebagai ketua Forum PRKBI Sumut. Pertemuan tersebut juga menetapkan tim formatur yang bertugas menindaklanjuti pembentukan dan penyempurnaan struktur kelembagaan forum.
Penetapan kepemimpinan forum ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun wadah kolaborasi yang mampu menghubungkan berbagai kepentingan dan potensi pemangku kepentingan di Sumut. Kedepan, forum tidak hanya menjadi wadah komunikasi dan koordinasi. Tetapi juga mampu melahirkan agenda kerja bersama, inisiatif kolaboratif serta aksi konkret yang mendukung pencapaian target penurunan emisi GRK dan peningkatan ketahanan iklim daerah.
Forum juga memperkuat sinergi dengan Kelompok Kerja (Pokja) PRKBI yang telah dibentuk oleh Pemprovsu. Dengan demikian, terdapat keterhubungan antara kebijakan dan perencanaan pemerintah daerah dengan partisipasi aktif masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dan organisasi masyarakat.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program Low Carbon Development Initiative Phase II (LCDI-2) yang merupakan kerja sama Kementerian PPN/Bappenas dengan UK Foreign, Commonwealth & Development Office (UK FCDO). Pelaksanaan workshop difasilitasi oleh PT Hatfield Indonesia dengan menghadirkan fasilitator Prof. Hamdani Harahap dan Tarsudi.
Melalui forum diharapkan terbangun gerakan kolaboratif lintas sektor yang semakin kuat dalam mendukung transformasi pembangunan daerah menuju ekonomi rendah karbon, pembangunan yang berkelanjutan dan Sumut yang lebih tangguh menghadapi perubahan iklim. (dmp)

