MEDAN – Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara saat ini fokus untuk memperjuangkan Undang-Undang Desa. Mereka juga berjuang agar 10 persen dari APBN dialokasikan kepada desa. “Sebelum Indonesia merdeka, desa itu sudah ada. Dan, 80 persen penduduk Indonesia sekarang ini juga tinggal di desa. Desa adalah pemegang saham terbesar Indonesia ini, tapi perhatian pemerintah untuk desa masing kurang,” ujar Ketua Umum DPN Parade Nusantara, H Sudir Santoso SH MH ketika melantik pengurus DPW Parade Nusantara Sumatera Utara di Lapangan Benteng Medan, Kamis (14/2).
Menurut Sudir, rakyat desa sekarang ini diperlakukan tidak adil. APBN yang dikuncurkan untuk pembangunan desa di Indonesia ini hanya sekitar 1,3 persen. Itu pun, tidak semuanya sampai ke desa, karena di tengah jalan terkena potongan. “Itulah menjadi penyebab kenapa rakyat desa mengalami kemiskinan, keterbodohan dan yang lainnya,” ungkapnya.
Pemerintah, dikatakan, berkali-kali mengatakan bahwa desa adalah ujung tombak pembangunan. Namun, katanya, belum ada undang-undang yang mengatur desa, yang ada hanya undang-undang yang mengatur pemerintahan desa. Karena itu, Parade Nusantara berjuang agar pemerintah membuat undang-undang yang mengatur desa. Ketua Dewan Pembina DPN Parade Nusantara, Prio Budi Santoso juga mengatakan, Undang-Undang Desa memang sudah pantas untuk diterbitkan. Karena itu, Prio yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI ini mengaku saat ini sedang berjuang agar undang-undang desa tersebut secepatnya diterbitkan. “Sekarang sedang dibahas, mungkin Maret nanti undang-undang das tersebut bisa selesai,” katanya.
Sedangkan, Plt Gubsu H Gatot Pujonugroho berharap agar kehadiran Parade Nusantara ini bisa menjadi mitra strategis pemprovsu dalam membangun desa di Sumatera Utara. Desa dikatakan sebagai pilar pembangunan, karena itu layak mendapat perhatian lebih. “Kita dari Pemprovsu sendiri sudah berusaha memperhatikan desa. Pada tahun 2012 lalu, kita memberikan bantuan sebesar Rp 50 juta kepada setiap desa,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPW Parade Sumut Hj Indah mengajak semua pengurus yang dilantik untuk menjaga kebersamaan. (mag-7)
