RESES: Anggota DPRD Medan Herri Zulkarnain saat reses di halaman Kantor Camat Medan Baru.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Persoalan kesehatan bagi warga Kota Medan khususnya dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah, harus dijadikan hal yang urgensi. Jangan sampai gara-gara sakit warga mengalami kemiskinan karena harus mengeluarkan biaya perobatan.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kota Medan, Herri Zulkarnain saat melaksanakan reses pertama sesi kedua di halaman Kantor Camat Medan Baru, Jalan Rebab/Jamin Ginting, Medan, akhir pekan lalu (15/2). Dalam reses tersebut, dihadiri sekitar 300-an warga yang tinggal di kawasan Medan Baru.
“Masalah kesehatan sangat urgensi sekali, karena dekat dengan kemiskinan. Jangan sampai karena berobat, warga menjadi miskin,” ungkapnya.
Diutarakan Herri, apabila sudah terkena penyakit kronis seperti kanker atau jantung, tentunya harus mengeluarkan biaya perobatan yang sangat besar. Oleh karena itu, terdaftar sebagai peserta asuransi kesehatan menjadi salah satu solusi. Namun, solusi utamanya tetap menjaga pola hidup sehat.”Masalah kesehatan, jangan dikesampingkan atau disepelekan. Sebab, kesehatan begitu mahal harganya,” tutur Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan ini.
Herri menyebutkan, dalam mengatasi masalah kesehatan khususnya bagi warga miskin di Medan, DPRD Medan telah mengajukan dan disetujui penambahan anggaran Penerima Bantuan Indonesia (PBI) BPJS Kesehatan gratis pada 2019. Anggaran yang ditambah sekitar Rp21,5 miliar untuk menampung 75 ribu jiwa warga miskin.
“Total bantuan anggaran untuk jaminan kesehatan yang dialokasikan dalam APBD Kota Medan 2019 sekitar Rp111,5 miliar. Jadi, warga miskin yang ada di Kecamatan Medan Baru belum terdaftar sebagai peserta (PBI BPJS Kesehatan gratis) segera mendaftar dengan mengurus surat keterangan tidak miskin atau mampu dari lurah,” sebut anggota dewan Komisi B ini.
Ia berjanji akan terus memperjuangkan warga miskin untuk mendapatkan fasilitas kesehatan gratis. Hal ini karena memang amanah dan tugas dari wakil rakyat. “Jangan sampai ada warga miskin di Medan tidak mendapat fasilitas BPJS Kesehatan gratis. Sebab, anggarannya sudah dialokasikan dalam APBD,” ujarnya.
Kata Herri, selain persoalan kesehatan terkait masalah infrastruktur dan administrasi kependudukan yang masih dikeluhkan warga akan dicatat dan disampaikan kepada dinas terkait di Pemko Medan untuk segera ditindaklanjuti. Seperti jalan rusak yang butuh perbaikan atau diaspal, Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan pengurusan KTP Elektronik.
“Apa yang menjadi keluhan masyarakat, akan disampaikan kepada Pemko Medan untuk ditindaklanjuti menjadi program pembangunan. Makanya, inilah gunanya reses sehingga anggota dewan menjadi tahu apa yang menjadi keluhan masyarakat. Jangan sampai Kecamatan Medan Baru ketinggalan dengan daerah lainnya di Kota Medan,” pungkas Herri.
Sebelumnya, Masni warga Kelurahan Padang Bulan mengaku mengeluhkan pelayanan salah satu rumah sakit yang tidak maksimal karena menjadi pasien peserta BPJS Kesehatan. “Waktu datang berobat (inap) ke rumah sakit sebagai pasien BPJS Kesehatan, alasannya kamar penuh. Coba pasien umum, pasti langsung diterima dan dilayani,” ucapnya.
Sedangkan Hasbullah Mansyur, warga Kelurahan Titi Rante, Medan Baru, mengeluhkan pengurusan KTP Elektronik yang dilakukan. “Tetangga saya sudah melakukan perekaman e-KTP, namun yang keluar foto orang lain dan bukan fotonya. Setelah dilakukan perbaikan, namun sampai 3 tahun belum juga selesai,” keluhnya.
Amru Lubis, warga Kampung Mandailing, Lingkungan 3, Medan Baru meminta agar dilakukan pembentengan di sepanjang Sungai Babura. Sebab, warga yang bermukim di sepanjang Sungai Babura kerap menjadi langganan banjir.
“Permohonan untuk pembentengan itu sudah 2 tahun diusulkan setiap kali Musrenbang, namun hingga kini belum terealisasi. Kami mohon agar ini direalisasikan, sehingga warga yang bermukim di bantaran sungai tidak kebanjiran lagi,” pintanya. (ris/ila)
