MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang mengusut kasus dugaan mega korupsi penyimpangan pengelolaan keuangan dan dana investasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Merespons hal tersebut, elemen buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal.
Indonesia Provinsi Sumatera Utara (DPW FSPMI Sumut) menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis, 18 Februari 2021, dengan tujuan aksi Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) di Jalan Patimura Medan.
“Peserta aksi sekitar 50 orang dengan tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes), di mulai dari pukul 10.00 WIB hingga selesai,” kata Katua DPW FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo kepada sejumlah wartawan di Medan, Rabu (17/2).
Dalam aksi tersebut, lanjut Willy, ada beberapa tuntutan yang disampaikan. Pertama, mengawal terus proses penyidikan oleh Kejagung terhadap kasus dugaan korupsi Rp20 triliiun di BPJS Ketenagakerjaan.
“Tuntutan yang akan dilakukan adalah meminta Kejaksaan Agung terus memeriksa kasus indikasi dugaan korupsi senilai Rp20 triliun di BPJS Ketenagakerjaan, akibat salah kelolaan dana investasi saham dan reksadana ke tingkat Pengadilan Negeri Tipikor,” tegas Willy.
Kemudian, lanjutnya, tuntutan kedua, FSPMI meminta Kejagung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan DPR RI memanggil jajaran direksi BPJS Ketenagakerjaan serta 18 lembaga pengelola dana investasi, untuk dimintai keterangan mengenai pengelolaan dana investasi tersebut.
Ketiga, kata Willy, meminta mengembalikan uang buruh dan selamatkan uang buruh yang menjadi tabungan sebagai harapan massa depan buruh dan keluarganya. “Aksi ini juga sudah dilakukan FSPMI secara Nasional sejak hari ini hingga besok, 18 Februari 2021,” ujarnya.
Secara bersamaan, kata dia, pada 18 Februari, juga akan dilakukan aksi serentak di seluruh provinsi di kanwil-kanwil BP Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan di daerah lain di Indonesia, seperti di Jawa Barat (Jabar), Banten, Serang, Jawa Timur (Jatim), Semarang, Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Makassar.
Selain itu, juga Kanwil BPJS Ketenagakerjaan di Banjarmasin-Kalimantan Selatan, Aceh, dan Batam-Kepulauan Riau (Kepri). “Sepuluh provinsi akan didatangi aksi buruh, aksi dipusatkan di Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) di Jakarta,” pungkasnya. (mag-1/ila)