BELAWAN- Warga bantaran Sungai Deli mengancam akan bermukim di kantor kelurahan, jika rencana penggusuran terkait pengerjaan proyek pengendalian banjir Kementerian PU (Pekerjaan Umum) Dirjen Balai Sungai Wilayah (BWS) Sumatera II, tanpa terlebih dulu merelokasi bangunan rumah mereka. Ini dilakukan warga karena mereka tidak tahu lagi harus menetap di mana untuk melindungi keluarganya dari terik matahari dan hujan.
“Kalau memang upaya relokasi tidak ada, maka kami akan beramai-ramai mendatangi kantor kelurahan untuk membawa anak dan isteri bermukim disana,” ujar, Muslim (36) warga Lingkungan 23 Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan, kepada Sumut Pos, Selasa (17/7) kemarin.
Muslim mengaku, keluhan warga di bantaran Sungai Deli sebelumnya sudah pernah disampaikan kepada pemerintah daerah melalui pihak kelurahan. Namun sampai saat ini solusi terkait nasib mereka belum mendapat tanggapan.
“Sebelumnya sudah kami sampaikan ke Pemko melalui pihak kelurahan, tapi tidak mendapat jawaban. Malah belakangan, warga disini mendapat surat rencana penggusuran itu,” tutur, ayah empat anak ini.
Karena tidak adanya upaya solusi terkait nasib mereka, akhirnya warga bermukim di bantaran sungai ini mengadukan nasib mereka ke pemerintah pusat, melalui surat yang ditujukan ke Presiden RI. (mag-17)
BELAWAN- Warga bantaran Sungai Deli mengancam akan bermukim di kantor kelurahan, jika rencana penggusuran terkait pengerjaan proyek pengendalian banjir Kementerian PU (Pekerjaan Umum) Dirjen Balai Sungai Wilayah (BWS) Sumatera II, tanpa terlebih dulu merelokasi bangunan rumah mereka. Ini dilakukan warga karena mereka tidak tahu lagi harus menetap di mana untuk melindungi keluarganya dari terik matahari dan hujan.
“Kalau memang upaya relokasi tidak ada, maka kami akan beramai-ramai mendatangi kantor kelurahan untuk membawa anak dan isteri bermukim disana,” ujar, Muslim (36) warga Lingkungan 23 Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan, kepada Sumut Pos, Selasa (17/7) kemarin.
Muslim mengaku, keluhan warga di bantaran Sungai Deli sebelumnya sudah pernah disampaikan kepada pemerintah daerah melalui pihak kelurahan. Namun sampai saat ini solusi terkait nasib mereka belum mendapat tanggapan.
“Sebelumnya sudah kami sampaikan ke Pemko melalui pihak kelurahan, tapi tidak mendapat jawaban. Malah belakangan, warga disini mendapat surat rencana penggusuran itu,” tutur, ayah empat anak ini.
Karena tidak adanya upaya solusi terkait nasib mereka, akhirnya warga bermukim di bantaran sungai ini mengadukan nasib mereka ke pemerintah pusat, melalui surat yang ditujukan ke Presiden RI. (mag-17)
