MEDAN, SUMUTPOS.CO- Belum adanya keputusan tentang kemana empat kursi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) akan bergabung, membuat para anggota dewan mereka masih nomaden (berpindah-pindah) hingga saat ini. Pasalnya dengan jumlah kursi ini, mereka tidak bisa membentuk satu fraksi.
Anggota DPRD Sumut dari PPP Bustami HS mengatakan, mereka belum melakukan komunikasi politik kepada partai lain untuk bisa bergabung ke dalam fraksi. Sehingga pasca pelantikan hingga kemarin, belum ada ruangan fraksi yang bisa mereka tempati alias nomaden. “Belum ada kita (komunikasi) ke situ. Nanti dibicarakan dulu di partai,” ujarnya saat ditemui wartawan, Rabu (17/9).
Sedangkan disinggung soal kemungkinan bergabung dengan dua partai lain yang juga tidak memenuhi syarat untuk membentuk satu fraksi yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 3 kursi dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dengan 3 kursi, Bustami mengaku belum bisa mengambil keputusan apapun karena belum ada pembicaraan ditingkat pengurus DPW PPP Sumut. “Belum lah, itu kan ranahnya pimpinan partai (pengurus). Dibicarakan dulu lah oleh pengurus,” ujarnya.
Bustami yang kembali terpilih sebagai anggota dewan incumbent mengaku mendapat tugas dari partai untuk mengawal pembentukan komposisi di dewan dari PPP. Namun soal komunikasi politik yang akan dibangun untuk fraksi mana, dirinya mengatakan belum bisa memutuskan.
Menurut Sekretaris DPW PPP Sumut, Yulizar Parlagutan Lubis yang juga anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 mengatakan, kemungkinan hari ini sudah ada keputusan ke fraksi mana PPP akan bergabung nantinya. Sebab pihaknya berencana menggelar rapat internal partai untuk penentuan fraksi di DPRD Sumut.
“Banyak pertimbangannya, makanya kita bawa dalam rapat (internal partai) mulai malam nanti (tadi malam, Red). Kemungkinan besok (hari ini, Red) sudah ada keputusannya kemana,” sebutnya.
Disinggung mengenai arah koalisi nasional, dimana PPP sendiri merupakan bagian dari Koalisi Merah Putih, dirinya menegaskan hal itu tidak ada hubungannya sama sekali. Sebagaimana diketahui bahwa PKB dan PKPI sudah bersepakat bergabung menjadi satu fraksi.
Sehingga, kecil kemungkinan PPP bergabung dengan partai yang berseberangan dengan arah koalisi . “DPP sudah mengeluarkan surat edaran. Boleh bergabung dengan partai lain di dalam koalisi kalau memungkinkan, tetapi kalau tidak, ya tidak masalah,” ujarnya. (bal/ila)
Dikatakannya, pengambilan pendapat dari partai ini, agar nantinya keputusan mengenai fraksi gabungan tersebut tidak dipersoalkan oleh pengurus DPW PPP. Terlebih lagi melihat suasana kekisruhan partai ditingkat pusat saat ini, pihaknya tidak ingin menambah kekisruhan tersebut. (bal/ila)
