Lahan Sudah Tersedia
Di sisi lain, mantan Kepala Bappeda Sumut ini bilang, mengenai perkembangan relokasi untuk 22 kepala keluarga (KK) di Kabupaten Madina sudah tersedia lahan untuk membangun rumah laik huni bagi warga yang terdampak banjir dan longsor. “Kesimpulan sementara kita waktu kunjungan pak gubernur kemarin, akan merelokasi semua warga yang selama ini tinggal di DAS (Daerah Aliran Sungai). Dan untuk sementara waktu sembari menunggu ketersediaan lahan, mereka ditempatkan di tenda pengungsian,” katanya.
Sesuai instruksi Gubsu, kata Riadil, Pemkab Madina diminta segera menyiapkan lahan sebagai pengganti pemukiman warga korban banjir bandang. Lahannya sendiri ujar dia sudah ada, seluas 1,5 hektar sampai 3 hektar. “Kemudian kita juga akan menyiapkan fasilitas umum seperti sekolah, jalan dan infrastruktur pendukung lainnya,” katanya.
Untuk lokasinya sendiri juga sudah ada, yakni sebagian di luar kawasan hutan atau lahan milik Pemkab Madina dan sebagian lagi akan bermohon ke menteri kehutanan untuk pembebasan kawasan hutan lindung negara. “Jadi nanti seperti di Siosar, Kabupaten Karo kita minta supaya bisa diberikan untuk lahan pemukiman warga. Apalagi inikan memang untuk kepentingan rakyat, yang jumlahnya sekitar 22 KK atau terdiri dari 325 jiwa,” katanya.
Setelah lahan tersedia dan sudah tidak ada kendala lainnya, maka pembangunan rumah laik huni bagi 22 KK tersebut akan mulai dikerjakan. “Teknisnya ini yang akan segera dibahas. Bagaimana memindahkan rumah, kapan waktu dipindahkan dan lainnya. Pengungsi tidak mungkin berlama-lama mengungsi makanya hal ini perlu disegerakan,” pungkasnya. (prn/ain)
Lahan Sudah Tersedia
Di sisi lain, mantan Kepala Bappeda Sumut ini bilang, mengenai perkembangan relokasi untuk 22 kepala keluarga (KK) di Kabupaten Madina sudah tersedia lahan untuk membangun rumah laik huni bagi warga yang terdampak banjir dan longsor. “Kesimpulan sementara kita waktu kunjungan pak gubernur kemarin, akan merelokasi semua warga yang selama ini tinggal di DAS (Daerah Aliran Sungai). Dan untuk sementara waktu sembari menunggu ketersediaan lahan, mereka ditempatkan di tenda pengungsian,” katanya.
Sesuai instruksi Gubsu, kata Riadil, Pemkab Madina diminta segera menyiapkan lahan sebagai pengganti pemukiman warga korban banjir bandang. Lahannya sendiri ujar dia sudah ada, seluas 1,5 hektar sampai 3 hektar. “Kemudian kita juga akan menyiapkan fasilitas umum seperti sekolah, jalan dan infrastruktur pendukung lainnya,” katanya.
Untuk lokasinya sendiri juga sudah ada, yakni sebagian di luar kawasan hutan atau lahan milik Pemkab Madina dan sebagian lagi akan bermohon ke menteri kehutanan untuk pembebasan kawasan hutan lindung negara. “Jadi nanti seperti di Siosar, Kabupaten Karo kita minta supaya bisa diberikan untuk lahan pemukiman warga. Apalagi inikan memang untuk kepentingan rakyat, yang jumlahnya sekitar 22 KK atau terdiri dari 325 jiwa,” katanya.
Setelah lahan tersedia dan sudah tidak ada kendala lainnya, maka pembangunan rumah laik huni bagi 22 KK tersebut akan mulai dikerjakan. “Teknisnya ini yang akan segera dibahas. Bagaimana memindahkan rumah, kapan waktu dipindahkan dan lainnya. Pengungsi tidak mungkin berlama-lama mengungsi makanya hal ini perlu disegerakan,” pungkasnya. (prn/ain)
