SEPERTI janjinya, sembilan dari sebelas partai pengusung Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho (Syampurno) beraudiensi juga ke DPRD Sumut. Diterima oleh Ketua DPRD Sumut, Saleh Bangun, secara gamblang mereka ungkapkan ketidakpuasan terhadap Plt Gubsu.
HM Nasib dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) Sumut, pada kesempatan itu menyatakan, selama ini partai pengusung pasangan Syampurno, telah dilupakan oleh Gatot. Sudah tidak ada lagi komunikasi yang terjalin dan terbangun. “Kami harap Gatot supaya ingat sejarah. Jangan lupa visi misi. Jangan lupakan kami yang dulu juga berjuang. Kita sama ingin membangun, bukan ingin menjatuhkan. Seperti kritik-kritik yang kami berikan. Ini bertujuan agar pemerintah paham terhadap masyarakat yang heterogen ini. Jabatan yang diemban Gatot itu adalah jabatan politik, tujuan utamanya untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya di ruang kerja Saleh Bangun di Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol No 5 Medan, Kamis (17/11).
Pernyataan Nasib ini langsung ditanggapi Saleh. Menariknya, Saleh juga sependapat. Dengan kata lain, nasib DPRD Sumut tidak jauh berbeda dengan yang dirasakan koalisi sembilan partai pengusung Syampurno; dicueki Gatot. “Kita sama, nggak pernah diajak kompromi dan musyawarah. Alangkah baiknya kita buat pertemuan bersama. Agar bisa langsung ditanya ke dia dan langsung bisa dijawab keluhan ini. Kami sebagai wakil rakyat juga sudah merasakan hal ini,” ujarnya.
Selain soal sikap cuek Gatot, masih banyak yang dikeluhkan sembilan partai tersebut. Mulai dari fungsi pengawasan DPRD Sumut terhadap kebijakan pemutasian 110 pejabat eselon III di lingkungan Pemprovsu, kemudian menyangkut Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumut serta banyak hal lain lagi. Termasuk teguran dari Mendagri yang diterima Gatot.
Terkait fungsi pengawasan, Saleh Bangun mengaku pihaknya sudah pernah mempertanyakan masalah-masalah tersebut langsung kepada Kemendagri. Hanya saja, persoalan pengangkatan dan pemberhentian pejabat, Saleh Bangun berdalih hal itu bukan bidang tugas dewan. Maka dari itu, dikatakannya lagi, pihaknya menyerahkan sepenuhnya pada Kemendagri untuk menindaklanjutinya. “Kalau soal Peraturan Gubernur (Pergub) pengangkatan dan pemberhentian, kalau menyalahi, tidak mungkin disetujui Kemendagri,” ujarnya.
Koordinator koalisi sembilan partai pengusung Syampurno, Edison Sianturi juga mengatakan, selama ini visi misi pasangan Syampurno tidak berjalan. Belum ada arah perubahan, pembangunan yang signifikan sejak Sumut dipimpin Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho. Tentu, jika ditilik dari janji politik yang dikumandangkan pada kampanye Pilgubsu 2008 lalu.
Untuk itu, koalisi sembilan partai pengusung tersebut, meminta agar segenap anggota DPRD Sumut jangan hanya duduk manis. Harus bertindak tegas atas kebobrokan serta tidak berjalannya pembangunan di Sumut seperti yang diinginkan rakyat. Pada kesempatan itu juga, sembilan koalisi pengusung Syampurno kembali menyatakan, Gatot Pujo Nugroho bak kacang yang lupa kulitnya. “Sebaiknya visi-misi itu diperdakan saja, supaya DPRD bisa mengawal dengan baik perjalanan pemerintahan di Sumut ini. Kita sudah terlanjur berjanji kepada masyarakat,” tegasnya.
Sembilan partai pengusung Syampurno juga meminta dengan tegas kepada Saleh Bangun, agar DPRD Sumut serius dalam mengawal APBD yang sudah diajukan Pemprovsu ke DPRD. Dengan pengawalan itu, diharapkan mengacu kepada niat awal pasangan Syampurno yakni, pencapaian visi misi yang telah dijanjikan kepada masyarakat. “Maaf, jangan sampai DPRD Sumut hanya menjadi tukang stempel. Jadi, jangan karena waktu mendesak, karena terburu-buru, jadi terdesak untuk setuju. Kami harap jangan ada lagi politik memanas karena salah kebijakan” tegasnya.
Terkait masalah anggaran, Saleh Bangun mengatakan, selama ini masalah anggaran selalu menjadi perhatian DPRD Sumut. “Selama ini kami selalu mengawal dan memberi perhatian pada perjalanan anggaran,” ujarnya
Koordinator sembilan partai pengusung langsung menimpali, dengan mengatakan, selama ini pihaknya mendengar banyak tudingan miring ke banyak pihak, terutama mengenai gagalnya hak interpelasi DPRD Sumut. Dimana sinyalemen kuat, karena anggota DPRD Sumut telah ‘dibeli’, sehingga interpelasi DPRD Sumut gagal. “Kami selama ini mendengar bahwa ada selentingan dari Pemprov Sumut, buat apa dekat dengan partai pendukung kalau DPRD bisa dibeli. Namun, kami yakin DPRD tidak selemah itu. Tapi, kami tetap merasa heran, kenapa kalau ada pelanggaran yang dilakukan DPRD Sumut diam,” urainya.
Menjawab itu, Saleh Bangun mengatakan, apa yang terjadi selama ini adalah bersifat politis. “Ini politik, kita kemarin ajukan hak interpelasi, akhirnya kalah. Karena ada yang mau ada yang tidak. Kalau saya maju sendiri, kemudian voting, saya bakal kalah. Kita mau tegur sendiri nggak bisa. Makanya, sama-sama. Saya juga ingin ada masukan seperti ini,” ujarnya.
Di akhir audiensi, antara koalisi sembilan partai pengusung Syampurno dan Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun, merencanakan akan melakukan pertemuan tiga pihak yakni, Plt Gubsu, sembilan partai pengusung dan DPRD Sumut. Sayangnya, belum dipastikan kapan waktunya.(ari)
