MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dinilai lemah dalam melakukan pengawasan peredaran dan pemajangan produk makanan/minuman halal di toko-toko atau supermarket. Sebab, berdasarkan hasil temuan Komisi III DPRD Medan di Brastagi Supermarket di areal eks gedung Hotel Tiara, produk nonhalal bercampur dengan produk halal.
Ketua Komisi III DPRD Medan, M Afri Rizki Lubis begitu menyayangkan pihak pengelola Berastagi Supermarket yang tidak memperhatikan kenyamanan konsumen dalam hal pelabelan produk halal di pusat perbelanjaan tersebut. Hal ini diungkapkan M Afri Rizki Lubis, di sela-sela melakukan inpeksi mendadak (sidak) ke toko Brastagi Supermarket tersebut, Selasa pagi (17/12).
Selain Rizki, sidak tersebut turut dihadiri anggota Komisi III lainnya, Edward Hutabarat, Hendri Duin, Netty Yunita Siregar, Siti Suciati, Rudiyanto Sitorus, Irwansyah, Abdul Rahman Nasution, dan T Erdiansyah Rendy. Rombongan Komisi III turut didampingi Kadis Perdagangan Damikrot dan para stafnya.
Seharusnya, kata Rizki, pengelola harus memilah-milah produk makanan yang halal dan tidak halal. Bahkan pengelola harus membuat pengumuman/tulisan secara transparan terkait barang halal atau tidak halal yang dijual.
“Kita harus mengutamakan kenyamanan dan keamanan pembeli. Dinas Perdagangan Kota Medan juga lalai dalam tugasnya sehingga tidak melakukan pengawasan dan terkesan ada pembiaran. Kita melihat ada kesan pembiaran dari pihak Dinas Perdagangan,” ujar Rizki.
Anggota Komisi III, T. Rendy Erdiansyah, mendesak Dinas Perdagangan agar lebih meningkatkan pengawasan mereka terhadap peredaran produk-produk makanan/minuman di pasaran, baik terkait halal atau tidaknya, maupun masa kadaluarsanya.
Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi III lainnya, Siti Suciati, berharap seluruh produk (makanan-/minuman) yang tidak memiliki label halal dan kadaluarsa supaya ditarik.
“Kita harus memastikan konsumen nyaman mengkonsumsi seluruh produk yang diperjualbelikan,” ujar Suciati kepada pengelola Brastagi Supermarket.
Ditambahkan politisi perempuan Partai Gerindra itu, seharusnya barang daging import itu harus memiliki label halal atau tidak, serta masa kadaluarsa, sehingga, konsumen dapat mengetahui kapan produk itu tiba dan berapa lama nyaman untuk dikomsumsi.
Terkait hal itu, Siti Suciati mendesak Pemko Medan melalui Dinas Perdagangan melakukan pengawasan. “Pemko Medan harus menarik barang ilegal dan masa berlaku,” tegas Suciati.
Sementara perwakilan Brastagi Supermarket, Darein, yang menerima sidak Komisi III, berjanji akan segera mengatur tata letak produk halal dan tidak agar dipisah. Serta akan memasang tulisan halal atau tidak halal di tempat produk dijajakan. (map/ila)
